Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Powered by Blogger.
MA Spanyol Larang Penggunaan Bendera Separatisme di Ruang Publik

On 8:31 AM


InspiratorRakyat.Com, Madrid - Mahkamah Agung (MA) Spanyol telah mengeluarkan keputusan terbaru mengenai kebebasan menyalurkan aspirasi bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok gerakan separatis internasional di negara itu. Dalam release terbarunya di Madrid, Spanyol, 2 Mei 2020, MA Spanyol menyatakan bahwa negara harus melarang penggunaan umbul-umbul dan sejenisnya untuk dikibarkan dimanapun di wilayah spanyol yang tujuannya untuk mendukung gerakan pemisahan diri dari negara atau yang lazim dikenal separatisme.

Keputusan MA Spanyol itu menjadi satu pukulan berat bagi organisasi Polisario, sebuah kelompok pro kemerdekaan Sahara Barat yang ingin memisahkan diri dari Kerajaan Maroko. Hal ini dipandang sebagai kemunduran baru bagi Polisario dan pendukungnya di Spanyol. Sistem peradilan Negeri Iberia itu telah memberikan pukulan baru kepada separatis dengan melarang penggunaan panji-panji mereka di ruang publik.

Mahkamah Agung Spanyol, badan peradilan tertinggi di negara itu, telah mem-veto penggunaan bendera “terlarang” maupun ekspresi politik apa pun di dalam dan di luar gedung-gedung publik di negara ini. Keputusan pengadilan tersebut merupakan kemunduran baru bagi Polisario, yang semakin kehilangan posisi di Spanyol.

Menurut teks pernyataan resmi yang dikeluakan pemerintah Spanyol baru-baru ini, penggunaan bendera, panji-panji atau simbol terlarang, seperti yang dilakukan oleh separatis Polisario, di dalam ruangan dan area publik tidak "sesuai dengan kerangka kerja konstitusi dan hukum saat ini" atau dengan "tugas objektivitas dan netralitas ”Pemerintahan Spanyol.

Apakah sesekali atau secara permanen, bendera Polisario tidak boleh hidup berdampingan dengan bendera Spanyol dan lainnya yang didirikan secara sah atau menurut undang-undang. Pernyataan ini menggarisbawahi keputusan Mahkamah Agung yang mengakhiri salah satu anomali paling aneh dalam negara demokrasi seperti Spanyol.

Kenyataan ini merupakan pukulan telak bagi Polisario di Spanyol, yang terjadi hanya beberapa hari setelah pengecaman hebat yang diderita oleh kelompok separatis tersebut pada akhir Mei 2020 lalu saat perayaan Hari Afrika. (*)

Sumber: Press release Kedubes Maroko di Indonesia

Gawat !!, Sudah 4 Bulan Polsek Pancur Batu Belum Kantongi Idenditas Pelaku Pembakaran Rumah Wartawan di Pancur Batu

On 8:25 AM


InspiratorRakyat.Com, MEDAN - Hari ini genap empat bulan peristiwa kebakaran rumah wartawan di Desa Namorih Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara belum bisa diungkap oleh Kepolisian Sektor Pancur Batu Polrestabes Medan (2/6/2020) .


Pihak korban hanya bisa pasrah menunggu hasil walaupun penyilidikan hal tersebut diduga kuat berjalan bagaikan kura kura dan keong di sawah dan dimana korban merasa “dikerdilkan” oleh seseorang yang merasa terganggu dikarenakan korban kerab bertanya mengenai kasus yang menggemparkan Kecamatan Pancur Batu ini .

Korban sangat menyayangkan sikap Kapolsek Pancur Batu yang diduga seperti tutup mata dan konon dikabarkan bahwa Kapolsek Pancur Batu AKP Dedy Dharma diduga kuat tidak mampu mengungkap peristiwa tersebut yang sudah 4 bulan lalu terjadi .

Bahkan pihak korban sudah pernah berulang ulang kali meminta kepada Kapolsek Pancur Batu untuk melimpahkan laporan kebakaran tesebut ke Polresatbes Medan atau Polda Sumatera Utara . Namun jika dilontarkan pertanyaan tersebut kapolsek kerap mengaku masi menyelidiki kasus tersebut padahal sudah empat bulan lamanya belum juga dapat terungkap.

S . Sembiring selaku pemilih rumah dan juga korban sangat berharap besar agar bapak Kapolda Sumut dapat mengungkap pelaku serta otak pelaku yang membakar rumah peninggalan orang tuanya yang sudah (Alm).

“ Kami mohon kepada Bapak Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin ,M.Si untuk menurunkan Tim dari Polda Sumut dan Polrestabes Medan untuk membantu Polsek Pancur Batu mengungkap kasus ini. Karena sepertinya Polsek Pancur Batu kesulitan untuk menyelidiki kasus ini , " Pungkas Korban .

Leo Sembiring yang merupakan Anak korban juga menjelaskan bahwa “ Hari ini tepat 4 bulan lalu rumah tempat tinggal saya dibakar oleh orang jahat dan sampai sekarang Polsek Pancur Batu belum bisa menangkap pelaku pembakaran tersebut . saya kecewa karena sudah 4 bulan lamanya belum ada mereka kantongi idenditas pelaku .

“Motto Kapolda Sumut “TIDAK ADA TEMPAT BAGI PELAKU KEJAHATAN DI SUMATERA UTARA” saya harap motto orang nomor satu di Sumatera Utara tersebut segera di indahkan oleh Kapolsek Pancur Batu,"Tutur Leo

Leo juga berharap Bapak Kapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan Segera Evaluasi Kapolsek Pancur Batu serta Evaluasi ulang penempatan Kanit Reskrim Pancur Batu yang baru saja di mutasi .

“Saya dapat kabar sudah ada surat mutasi pergantian Kanit Reskrim dan menurut saya jika yang menjabat kanit reskrim adalah orang orang yang sebelumnya juga , maka saya khwatir kondisi keamanan di Pancur Batu ini akan semakin buruk dan kasus kebakaran rumah saya ini mungkin tidak tidak akan pernah terungkap sama sekali,” Tandas Leo

Kapolsek Pancur Batu saat di konfirmasi wartawan dengan simple mengatakan “Iya, lagi kita tindak lanjuti sesuai rekomendasi gelar.” (Red**)

7 Kepala Kejaksaan Negeri di Sulsel, Dilantik Firdaus Dewilmar, Berikut Nama Pejabatnya

On 8:14 AM


InspiratorRakyat.Com, Makassar -- Tujuh Kepala Kejaksaan Negeri di Jajaran Kejaksaan Tinggi Sulsel secara resmi berganti, sejumlah pejabat baru pada Kamis 4 Juni pagi tadi dilantik dan diambil sumpah jabatannya secara langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar.


Tujuh pejabat Kejaksaan Negeri masing masing, Kepala Kejaksaan Negeri Maros dari M Noer Ingratubun digantikan Joko Budi Darmawan, Kepala Kejaksaan Negeri Gowa dari Muhammad Bashar Rifai diganti pejabat baru Yeni Andriani, Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Johan Iswahyudi digantikan Dedyng Wisianto Atabay.

Selanjutnya untuk posisi Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Pejabat Lama Suwarno digantikan Muhamad Nasir. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Nur Yalamlan Cayana digantikan Abraham Sahertian. Sidrap Pejabat Lama Djasmaniar diagantikan Syamsu Kasim. Serta Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Cumondo Trisno digantikan pejabat baru Adi Nuriyadin Sucipto.

Digelar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di Baruga Adhyaksa Lantai 8 Kejaksaan Tinggi Sulsel Jalan Urip Sumoharjo, Firdaus Dewilmar dalam sambutannya tak lupa mengucapkan terimakasih sebesar besarnya pada pejabat lama yang selama ini telah bekerja.

"Para pejabat lama saya ucapkan terimakasih banyak atas kerjanya selama ini khususnya mendukung terlaksananya Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," ujarnya.

Sementara itu kepada para pejabat baru, Firdaus dengan tegas memberikan amanat dan tugas khusus agar segera setelah pelantikan, sekiranya kata dia dapat langsung bekerja utamanya mendampingi dan mengawal berjalannya penanganan masalah covid-19 di wilayah masing-masing.

"Saya harap disamping bekerja untuk mendukung terciptanya WBBM, saya juga meminta agar pejabat baru dapat langsung bekerja dan membantu pemerintah daerah menangani masalah covid-19 ini, dan bersiap menyukseskan new nirmal life," pungkasnya. (Red/Mudahri)

LKBH Makassar Dampingi Ahli Waris Melaporkan Purnawirawan TNI AD Penyerobot Tanah di Polda Sulsel

On 7:55 AM


InspiratorRakyat.Com, Mantan tentara TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) yang pernah bertugas sebagai Danramil (Komandan Rayon Militer) Bontoala, Kota Makassar berinisial M dilaporkan oleh warga masyarakat Zaitun didampingi tim dari LKBH Makassar (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) di Kantor Polda Sulsel (Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan) Rabu, 3 Juni 2020.


"Kami mendatangi Polda Sulsel ini berkaitan penyerobotan dan pengrusakan lahan tanah kebun berdasarkan sertifikat hak milik nomor 996, Dusun Borong, Desa Borongloe sekarang Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa yang sampai sekarang diduduki oleh oknum purnawirawan militer angkatan darat yang merugikan klien kami warganegara ibu Zaitun," ujar Andi Mahardika, Manager Penanganan Kasus LKBH Makassar selagi mendampingi klien di Ditkrimum (Direktorat Kriminal Umum) Polda Sulsel.

Menurut Zaitun, warganegara yang diserobot bahwa lokasi tersebut dilapangan telah dikuasai pihak ke 3 yang tidak mau keluar dari lokasi tanah, orang tersebut telah lama menyerobot lokasi tanpa alas hak yang jelas menggunakan powernya (pengaruhnya - red)

"Waktu kami datangi pihak yang tinggal di lokasi tanah katanya perkara ini dimenangkan di pengadilan TUN Makassar, banding dan kasasi mengenai pengguguran sertifikat tapi sampai sekarang pihak BPN Gowa belum ada pemberitahuan resmi atas sertifikat resmi yang dipegang warga juga merupakan klien kami," tutur Andi Mahardika yang telah bergelut dengan LKBH Makassar sejak 2018.

LKBH Makassar bersama Zaitun telah kooperatif dan mendatangi terlapor untuk keluar dari lokasi tapi bersikeras dan menyatakan punya dasar tinggal karena telah membeli dari pihak lain yang diperkuat dengan putusan pengadilan.

"saat ini pihak ahli waris kami yakni anak dari Walida, pemilik tanah berdasarkan sertifikat hak milik sedang bersama kami untuk dimintai keterangnnya oleh pihak penyidik unit 3 Subdit III Ditkrimum Polda Sulsel," ungkap Zaitun di ruang Ditkrimum Polda Sulsel

Zaitun dan LKBH Makassar berharap dengan adanya laporan ini pihak penyidik Polda Sulsel dapat bergerak cepat memproses laporan tindak pidana penyerobotan ini dan memanggil pelaku mantan tentara berinisial M untuk mempertanggungjawabkan perilaku tindak pidana penyerobotannya yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Laporan: Zaitun

Kasus Dugaan Korupsi Covid 19, BAIN HAM RI Sulbar Resmi Laporkan Kades Taan Kabupaten Mamuju Ke Kajati Sulbar

On 8:29 PM


InspiratorRakyat.Com, Sulawesi Barat ,02/06 Badan advokasi investigasi hak asasi manusia (BAIN HAM RI ) Sulbar secara resmi laporkan oknum kepala desa Taan kecamatan tapalang kabupaten mamuju prov sulbar terkait dugaan pemotongan dana BLT DD dampak Covid-19


Berkas laporan tersebut di terima langsung Asisten tindak pidana khusus ( Aspidsus ) kejaksaan tinggi Sulbar Feri Mupahir di ruang kerjanya selasa ( 2/6/2020)

Laporan itu di serahkan langsung oleh koordinator DPW BAIN HAM RI Sulbar Muh. Basri Sangkala di dampingi ketua Investigasi BAIN HAM RI Sulbar yang di saksikan beberapa warga desa Taan yang sempat hadir saat itu.

Usai serah terima laporan Aspidsus kejati sulbar Feri Mupahir mengatakan, " Terkait laporan ini kita akan tindaklanjuti.

"Kalau saya menyimpulkan apa yang di sampaikan oleh kades Taan, ini bukan asumsi saya, karena sesuai dengan apa yang di terangkan disini.

"Saya melihat kurangnya keterbukaan dari aparat desa sama BPD mulai tahap pendataan, verifikasi jumlah penerimah BLT ini.

"Seharusnya betul-betul data awal itu mereka verifikasi dulu, di data semua warganya. di klasifikasikan dapat, ini tidak karena dia PNS, dia anggota Polri atau anggota PKH atau kah ada bantuan dana desa yang lain dibikin rekapnya di usulkan.

"Harusnya itulah fungsinya BPD badan permusyawaratan desa karena dia perpanjangan tangan perwakilan masyarakat desa agar tidak terjadi Mis. disini tidak ada keterbukaan kurang sosialisasi.

Salain itu Feri Mupahir juga sampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil kades Taan.

"Kita akan panggil dulu kita pelajari nanti kita akan simpulkan sampai sejauh mana pengembangannya ," Kunci Feri Mupahir.

Sementara itu Koordinator DPW BAIN HAM RI Sulbar Muh. Basri Sangkala berharap agar kejati sulbar betul-betul serius dalam menangani kasus-kasus korupsi mulai dari desa.

'Kita berharap agar setiap laporan Iya betul-betul di tindaklanjuti oleh kejaksaan supaya ada efek jera bagi oknum para pelaku koruptor mulai dari tingkat desa hingga kalangan para pimpinan Opd tanpa tebang pilih.

Terkait penyelenggara pengelola realokasi anggaran penanganan dampak covid-19 di Sulbar, Basri berpesan agar Opd tehnis yang di tunjuk oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten wajib hukumnya menujukan juknis rencana kegiatan dan belanjanya.

"Ini sangat rentang dalam penyalagunaan anggaran, nah ini yang perlu di kawal dan di awasi," Pungkas Basri.

Laporan DPW BAIN HAM RI Sulawesi Barat ke Kejati Sulawesi Barat mendapat dukungan dari DPP BAIN HAM RI dan menyiapkan kuasa hukum apabila di butuhkan dalam proses hukum yang sementara berproses,hal ini di benarkan oleh Ketua Bidang OKK DPP BAIN HAM RI,Djaya,SKM,SH di Makassar Sulawesi Selatan(red/tim**).

Pimpinan Komite I: DPD RI Tolak Pilkada 2020

On 8:24 PM


InspiratorRakyat.Com, Jakarta – Pemerintah baru-baru ini menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akibat wabah Corona Virus Disease (Covid-19). Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan rencana akan melaksanakan Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Terkait dengan hal tersebut, Komite I DPD RI memberikan beberapa pokok-pokok pertimbangan.

Hal itu disampaikan salah satu Pimpinan Komite I DPD RI, H. Fachrul Razi, MIP, dalam pesan WhatsApp, Selasa (02/06/2020). Pertama, kata Fachrul, WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global yang belum dapat diprediksi kapan pandemi tersebut akan berakhir.

Kedua, lanjut dia, Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. “Sampai saat ini status tersebut masih berlaku, belum dicabut,” ujar Fachrul.

Pertimbangan berikutnya adalah bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Juga, akhir-akhir ini terjadi perluasan cakupan wilayah yang terkena bencana. “Hal itu menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia,” imbuh Fachrul yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI itu.

Perimbangan DPD RI lainnya adalah bahwa Pilkada Serentak akan melibatkan 270 daerah dengan kurang lebih jumlah pemilih sebanyak 105 juta orang. Ratusan juta pemilih itu sangat rentan untuk terpapar Virus Corona yang mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara pemilu. “Sangat penting dipertimbangkan pula bahwa faktanya sampai dengan saat ini, jumlah korban yang terinfeksi Covid-19 masih terus bertambah, serta belum menunjukkan kecenderungan akan melandai apalagi berakhir,” Fachrul mengingatkan.

Selain itu, ujar Fachrul lagi, anggaran penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 yang telah disepakati oleh KPU bersama 270 kepala daerah melalui naskah perjanjian hibah daerah sebesar Rp. 9.9 triliun. Dana itu tentu akan sangat bermanfaat bagi daerah apabila digunakan untuk penanganan pandemi dan pemulihan dampak covid-19 bagi masyarakat daerah. “Pengajuan tambahan anggaran pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 oleh KPU sebesar Rp. 535,9 miliar di tengah kondisi pandemi ini akan sangat memberatkan keuangan negara,” jelasnya.

Terakhir, pertimbangan keenam, penyelenggaraan Pilkada termasuk tahapannya di tengah pandemi corona dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak memperhatikan aspek sosio-ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lanjut Senator asal Aceh ini, dalam kondisi pandemi Covid-19, Pemerintah, DPR RI, dan KPU RI harus memperhatikan doktrin yang diterima secara universal, yaitu “salus populi suprema lex esto”. “Yakni agar keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Berkenaan dengan hal tersebut, Komite I DPD RI menyatakan sikap tidak setuju terhadap rencana pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020,” tutup Fachrul. [FZR/Red]

Rampung Awal Juli, Progres Renovasi Masjid Istiqlal Telah Mencapai 90 Persen

On 8:19 PM


InspiratorRakyat.Com, Jakarta - "Memang agak mundur karena adanya pandemi covid-19. Setelah selesai (renovasi) akan dibuka, tapi belum kita putuskan (tanggalnya)" kata Presiden Joko Widodo di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2020 di sela-sela kunjungannya ke Masjid tersebut.

Renovasi mulai dikerjakan Mei 2019. Mulanya, renovasi ditargetkan selesai sebelum Ramadan 2020. Penyelesaian renovasi mundur 1,5 bulan lantaran pandemi covid-19 dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Jokowi mengingatkan pengelola menerapkan protokol kesehatan saat masjid dibuka kembali.

"Tadi saya sudah mendapatkan informasi dari Prof Nasaruddin, Imam besar Masjid Istiqlal, bahwa direncanakan Masjid Istiqlal dibuka bulan Juli," tutur Jokowi.

Lingkup pekerjaan renovasi Masjid Istiqlal meliputi penataan kawasan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, mechanical electrical plumbing (MEP), pekerjaan interior, dan signage. Total anggaran renovasi mencapai Rp. 475 miliar.

Masjid Istiqlal memiliki luas area kawasan 91.629 meter persegi dan luas bangunan masjid 80.948 meter persegi. Masjid ini dapat menampung hingga 200.000 orang.

Pekerjaan penataan kawasan meliputi pengembalian Axis Monas dan perapihan zoning kawasan, perbaikan gerbang, penambahan plaza-plaza sebagai ruang publik, perbaikan riverfront sepanjang sungai, penambahan gedung parkir lapis 2 (basement), perbaikan kantin dan penambahan area pedagang kaki lima (PKL).

Ruang-ruang parkir di permukaan kini dimanfaatkan sebagai taman hijau dan area publik. Bahkan di sisi sungai disediakan amphiteater untuk berbagai kegiatan pendukung.

Pekerjaan arsitektur mencakup pekerjaan fasad, lantai, dinding, kusen, jendela, pintu, ruang wudu, toilet, dan kamar mandi. Pekerjaan interior di antaranya interior ruang salat utama, area VIP, dan perkantoran pengurus masjid.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menekankan kepada kontraktor agar tidak hanya memaksimalkan fungsi Masjid Istiqlal sebagai tempat ibadah, tetapi juga memperhatikan arsitektur, seni, dan estetika. Tak kalah penting tetap mempertahankan kaidah-kaidah cagar budaya bangunan masjid.

Renovasi Masjid Istiqlal ini adalah renovasi pertama dan terbesar sejak dibangun 41 tahun lalu. Renovasi dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya selaku kontraktor pelaksana dan PT. Virama Karya selaku konsultan manajemen konstruksi. (JSY/RED)

Terkait Polemik Deddy Corbuzier Vs Kemenkumham, Ini Komentar Praktisi Hukum Dolfie Rompas

On 8:13 PM


InspiratorRakyat.Com, Jakarta - Kemenkumhan tidak dapat menyalahkan Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Supari pada hari Rabu, tanggal 20-5-2020 lalu, dengan alas an tidak meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan wawancara. Hal ini ditegaskan praktisi hukum Dolfie Romas, S.Sos, SH, MH, ketika dimintai komentarnya terkait polemik yang belakangan ini antara Deddy Corbuzier dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagaimana diketahui bahwa Deddy, nama panggilan Deddy Corbuzier, baru-baru ini melakukan wawancara ekslusif dengan Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan RI di era pemerintahan Presiden SBY. Materi wawancara berkisar pada isu Virus Corona atau Covid-19 yang disinyalir merupakan pandemi dengan melibatkan kepentingan kelompok tertentu. Video hasil wawancara tersebut kemudian diunggah di media virtual Youtube.

Video itu akhirnya menuai tanggapan keras dari Kemenkumham karena narasumber Deddy masih merupakan tahanan Rutan Pondok Bambu, yang kebetulan saat wawancara itu sedang opname di RSPAD. Kemenkumham beralasan bahwa Deddy harus memiliki izin dari Kemenkumham untuk melakukan waawancara dengan Siti Fadilah yang masih berstatus tahanan. Siti Fadilah Supari selama ini ditahan di Rutan Pondok Bambu karena kasus dugaan korupsi yang oleh Siti Fadilah tidak pernah dapat dibuktikan.

“Pada saat itu Deddy Corbuzier sedang menjalankan fungsi pers, dengan melakukan kegiatan jurnalistik dimana Deddy Corbuzier memiliki kemerdekaan yang dilindungi oleh undang-undang sebagaimana diatur pada pasal 28 UUD 1945, merdeka dalam mengeluarkan pendapat dan pikirin. Deddy Corbuzier memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” jelas Rompas yang belasan tahun sebagai wartawan sebelum beralih profesi sebagai praktisi hukum atau pengacara..

Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, lanjut Rompas, bahkan menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. “Bahkan, dalam Pasal 4 ayat 1 berbunyi ‘Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara’ dan ayat 2, ‘Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran’,” sebut Rompas.

Apa yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier dalam mewawancarai seseorang, siapa pun itu dan dimanapun orang itu berada, tidak ada yang salah, karena mewawancarai seseorang tidak perlu meminta izin kepada pihak lain, selain kepada orang yang akan diwawancarai karena menyangkut hak asasi. Undang-Undang Pers bahkan ditegaskan barang siapa yang secara melawan hukum menghalang-halangi, menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers yaitu untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dapat dikenai pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

“Seharusnya Kemenkumham tidak perlu mempermasalahkan kegiatan jurnalistik yang dilakukan Mas Deddy karena itu sudah diatur dalam undang undang tentang kemerdekaan pers. Yang perlu dipermasalahkan adalah konten atau isi dari wawancaranya, apakah ada yang tidak sesuai fakta,” tegas Rompas.

Perlu diingatkan juga untuk bahwa kemerdekaan pers sangatlah penting. Kemerdekaan menyatakan pikirin dan pendapat sesuai hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa. (DRS/Red)

Tim PPID dan Humas BBVet Wates Yogyakarta Mengikuti DJO-PR

On 8:10 PM


InspiratorRakyat.Com, Yogyakarta – Sebelas orang anggota Tim PPID dan Humas Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) Yogyakarta mengikuti Diklat Jurnalistik Online Pasca Ramadhan (DJO-PR), Rabu, 25 Mei 2020, melalui fasilitas jaringan WhatsApp Group. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit PPID dan Humas BBVet Wates bekerjasama dengan PPWI Nasional. Diklat jurnalistik online dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai hari ini hingga Jumat, 28 Mei 2020 mendatang, dari pukul 09.30 samapi 12.30 WIB setiap harinya.

Sebagai pemateri pada diklat kali ini, penyelenggara menghadirkan narasumber dari PPWI, yakni Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA. Materi diklat terdiri dari 4 materi pokok, yakni Dasar-dasar Bahasa Indonesia, Cara Praktis Membuat Artikel/Berita, Editing atau Penyuntingan Artikel, dan Cara Praktis Mengunggah Berita di Media Online.

Menurut pemrakarsa acara diklat, drh. Basuki Rochmat Suryanto, tujuan utama dari pelaksanaan diklat jurnalistik ini adalah agar peserta dari Tim PPID dan Humas BBVet Wates mampu menulis berita dan membuat press release. “Kita berharap melalui kegiatan diklat jurnalistik online ini para peserta bisa meningkatkan kemampuannya dalam menulis berita dan membuat press release,” jelas Basuki yang merupakan Ketua Tim PPID dan Humas BBVet Wates.

Basuki juga menambahkan bahwa dengan adanya diklat ini diharapkan setiap personil PPID dan Humas BBVet Wates dapat berkontribusi aktif terhadap penulisan berita. “Saya berharap melalui diklat ini setiap personil nantinya dapat berkontribusi aktif menulis berita yang akan disampaikan kepada masyarakat,” tambahnya.

Di hari pertama diklat, para peserta dibimbing untuk memahami dan mampu membuat kalimat-kalimat berita menggunakan pola kalimat yang benar sesuai kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. “Setiap kalimat dalam sebuah berita harus ditulis dengan pola kalimat SPOK (Subyek + Predikat + Obyek + Keterangan – red). Judul berita dan seluruh paragraf tulisan kita, pola kalimatnya harus jelas subyeknya, predikatnya, obyek, keterangan dan seterusnya,” terang Wilson yang sudah melatih ribuan warga masyarakat non-wartawan itu.

Jika pola kalimat yang dibuat dalam sebuat tulisan, kata Wilson, tidak jelas struktur SPOK-nya, maka pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat tidak akan tersampaikan dengan baik dan tepat. “Pola kalimat dengan rumus SPOK ini sangat penting dan wajib dipatuhi agar pesan yang ingin disampaikan jelas maknanya, pembaca dapat dengan mudah memahami apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka,” tambah alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Basuki sebagai salah satu peserta diklat mengatakan bahwa dirinya sangat senang dan bangga mengikuti pelatihan ini. "Saya sangat bangga mengikuti Diklat Jurnalis Online ini dan saya juga berharap agar teman-teman mengikuti diklat ini dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas dirinya dalam hal reportase dan pembuatan berita secara tepat, cepat dan benar," ucap Basuki kepada media seusai pembelajaran hari ini.

Senada dengan Basuki, peserta diklat lainnya, Hapsari, menyatakan bahwa dirinya amat bersemangat mengikuti DJO-PR ini. “Sangat menarik dan saya sangat bersemangat mengikutinya. Semoga pelatihan ini bisa menambah ilmu kita dalam menulis berita yang baik dan benar serta membawa kemajuan bagi Humas dan PPID BBVet Wates khususnya,” ujar Hapsari.

Tim Humas Balai Besar Veteriner Wates mempunyai agenda rutin berupa peningkatan kualitas personal yang diadakan secara berkala setiap tahun. Tahun ini program tersebut direncanakan bersinergi dengan program Diklat Jurnalistik Online Ramadhan dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) di bulan Ramadhan 1441 H lalu. Namun, karena berbagai hambatan akhirnya diundur ke hari ini, Rabu, 27 Mei sampai dengan Jum`at, tanggal 29 Mei 2020.

Kegiatan diklat ini kemudian diberi nama DJO-PR (Diklat Jurnalistik Online Pasca Ramadhan – red), yang diikuti oleh 11 (sebelas ) peserta dengan berbagai latar belakang tugas di BBVet Wates. Peserta antara lain merupakan Staff Laboratorium, Sekretaris, Medik Madya, Staff Logistik Balai, Petugas Keamanan, Staff Tata Usaha, Petugas Perpustakaan dan Paramedik Veteriner, yang kesemuanya tergabung dalam Tim Humas BBVet Wates.

Diklat di hari berikutnya, dengan materi Editing atau Penyuntingan Artikel, direncanakan akan dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom. Pasti lebih seru dan menarik. (BAS/Red)

Hari Lebaran, Dapur Umum TNI-Polri Tetap Distribusikan Makanan Siap Saji ke Warga

On 8:06 PM


InspiratorRakyat.Com, Jakarta - Jakbar Berbagi tiada henti dan terus dilaksanakan oleh Dapur umum TNI-Polri Kodim 0503/JB yang bekerjasama dengan PT. Sido Muncul. Meskipun dalam perayaan hari raya Idul Fitri kemarin dan hari ini tetap eksis meracik nasi box siap saji demi membantu warga yang membutuhkan serta yang terdampak covid-19 di wilayah Koramil 05/KJ Kodim 0503/JB.

Hari ini misalnya, Senin, 25 Mei 2020, dapur umum TNI-Polri Kodim 0503/JB membagikan kembali nasi box siap saji sebanyak 300 box kepada warga. Nasi box kali ini disediakan dengan menu nasi putih, ayam goreng bumbu kuning, tempe goreng, tumis toge plus wortel, air mineral dan Susu Jahe Sido Muncul.

Pelaksanaan dilakukan pukul 16.30 Wib di Wilayah RW. 04 dan RW. 05, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Sasaran pendistribusian adalah kepada Warga RT. 001/RW. 05 dan Warga RT 015, 016/RW 04, dipimpin langsung oleh Danramil 05/KJ, Kapten Cpl R. E. Moerdoko.

Kapten R. E. Moerdoko kepada media ini menyampaikan bahwa dapur umum TNI-Polri yang didirikan Kodim 0503 Jakarta Barat tidak kenal libur. “Hari Raya Idul Fitripun dapur umum ini tetap eksis membantu warga yang terdampak Covid-19 dengan membagikan nasi box siap saji,” ujar Moerdoko.

Danramil menambahkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pihaknya tak ada perubahan atau pengaruh dengan adanya hari Raya Idul Fitri. “Kami tetap meracik 300 box nasi siap saji untuk warga," tambah Moerdoko.

Walaupun masih dalam suasana Hari Lebaran, kata dia lagi, namun nyatanya di lapangan masih banyak warga yang beraktivitas seperti hari biasa dan merasa bahwa lebaran kali ini sangat berbeda dengan lebaran tahun sebelumnya. Kondisi ekonomi lebih sulit, berakibat kepada kemampuan memenuhi kebutuhan hidup saat lebaran yang makin menurun.

“Ucapan terima kasih dan rasa bersyukur senantiasa terdengar manakala warga menerima bantuan nasi box yang diberikan oleh Babinsa dan anggota lainnya. Hal itu sangat membahagiakan bagi kami,” pungkas Danramil Moerdoko.

Hadir dalam pendistribusian tersebut, selain Danramil 05/KJ, Kapten Cpl R. Edy Moerdoko, terlihat di lapangan ada Lurah Kebon Jeruk, Darwa, Babinsa Kelurahan Kebon Jeruk, Peltu Abd Kadir, bersama Sertu Yusuf Iskandar, dan Babinkamtibmas, Aiptu Yayan. Dari pihak Satpol PP Kelurahan, hadir Bukhori dan Sarif. Juga hadir Ketua RW. 04, Jamhuri, LMK 04, M.Yamin, LMK 05 Nurhasan, Ketua RT 015, 016 dan RT 01/05, PPSU Kebon Jeruk 4 personil dan Mitra Jaya Koramil 4 personil.

_Sumber Koramil 05/KJ Kodim 0503/JB_

Yayasan Menemani Gelar Aksi Gotong-royong Pangan untuk Sesama

On 7:59 PM


InspiratorRakyat.Com, Jakarta – Yayasan Menebar Manfaat Insani (Yayasan Menemani) menggelar aksi gotong-royong untuk sesama dalam rangkaian Program Tebar Sembako Empati yang dilaksanakan sejak tanggal 24 April sampai dengan 22 Mei 2020, selama bulan Ramadhan 1441 H. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan berupa penyediaan takjil buka puasa yang dilakukan di Warunk Menemani dan penyaluran takjil langsung secara acak di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Penyaluran takjil untuk khalayak umum ini dibagikan kepada warga yang berpuasa dengan mengedepankan Protokol PSBB yang ketat.

Ketua Yayasan Menemani, Mohamad Israwan, M.Comm, kepada media ini mengatakan bahwa aksi gotong-royong ini sebagai wujud kepedulian sosial Yayasan terhadap situasi sulit yang dihadapi masyarakat saat ini. "Gotong-royong merupakan kearifan lokal asli Indonesia yang berarti kerja bersama. Aksi ini bertujuan sebagai wujud kepedulian sosial dan empati Yayasan Menemani terhadap sesama warga Indonesia yang sedang terdampak PSBB di Jakarta Raya dan sekitarnya. Di samping itu juga untuk menggerakkan perekonomian mikro daerah Jabodetabek dan luar Jabodetabek yang dituangkan ke dalam Program Tebar Sembako Empati. Aksi ini dilaksanakan juga bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadhan Kareem 1441 H yang penuh keberkahan dengan penuh syukur kepada Allah SWT," urai Mohamad Israwan, yang merupakan Alumni University of Queensland, Australia, dan juga Alumni Program Persahabatan Indonesia - Jepang Abad 21, bidang Economy B tahun 1998, Kamis, 21 Mei 2020.

Sekretaris Yayasan Menemani, Asyhari, di saat yang sama menambahkan bahwa distribusi sembako juga dilakukan di luar Jabodetabek. "Selain pembagian takjil buka puasa, kegiatan lainnya adalah distribusi sembako untuk warga Jabodetabek dan luar Jabodetabek berdasarkan data yang diterima dari Sahabat Menemani yang berada di wilayahnya masing-masing. Hal ini diharapkan bisa membantu warga yang terdampak kebijakan Work From Home dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aksi ini juga diharapkan dapat membawa barokah untuk para donatur dan relawan yang beraksi di bulan yang penuh berkah ini," ujar Asyhari, Alumni Program Persahabatan Indonesia - Jepang Abad 21, bidang UMKM tahun 2000.

Senada dengan Israwan dan Asyhari, Yusron Fuadi selaku Sahabat Menemani menyampaikan bahwa tebar Sembako Empati di wilayah Jabodetabek telah sukses dilaksanakan. Bahkan, kata Yusron, pihaknya juga telah mendistribusikan bantuan sembako kepada warga di Linkungan Kedawung, Perumahan Bumi Rahayu, RT 01/02, Citangkil, Cilegon, Banten.

“Saya juga ikut serta membawa dan mendistribusikan langsung bantuan sembako kepada warga di Citangkil, Banten, yang sebagian besar merupakan guru ngaji, janda, petani, dan buruh pabrik yang tidak dapat bekerja karena perusahaannya terdampak PSBB,” beber Yusron yang juga merupakan Alumni Program Persahabatan Indonesia - Jepang Abad 21, bidang Economy A tahun 1996 ini.

Kegiatan distribusi bantuan ke Citangkil, imbuh Yusron, yang dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Mei 2020 lalu, ia ditemani oleh Anggoro Rio Muriadi, Sekretaris Trupala periode 2017 - 2019. Selain Anggoro, aksi tebar Sembako Empati di Cilegon itu dibantu oleh Kelompok Warga Peduli F.3, Cilegon yang dikoordinir oleh Mas Firman Duta, anggota Trupala tahun 1982.

Pembagian paket sembako di Jabodetabek maupun diluar Jabodetabek selama ini telah dilaksanakan dan berlangsung dengan lancar, semoga menjadi ladang pahala di bulan suci Ramadhan 2020 ini. (YF/Red)

La Nyala Academia dan Senator Fachrul Razi Bantu Korban Banjir Bandang di Aceh Tengah

On 11:04 AM


InspiratorRakyat.Com, Takengon - La Nyalla Academia bersama Senator Fachrul Razi, anggota DPD RI asal Aceh menyalurkan bantuan Banjir Bandang di Aceh Tengah, Kamis (21/05/2020). Kehadiran tim dan spanduk bertuliskan Bantuan dan Program Sosial Bencana Banjir Bandang di Aceh Tengah, awalnya menarik perhatian publik karena yayasan La Nyala Academia merupakan sebuah yayasan sosial yang didirikan oleh A. La Nyala Mattalitti yang saat ini menjabat sebagai ketua DPD RI.

“La Nyala Dikenal tokoh yang sangat juat beribah dan dermawan bagi masyarakat miskin, Alhamdulillah beliau mau menyisihkan dana nya untuk disumbangkan kepada masyarakat korban banjir bandang dan dampak covid-19 di Aceh Tengah,” jelas Fachrul Razi.

Senator Fachrul Razi tercatat sebagai anggota DPD RI asal Aceh yang aktif bersuara di media, dan sejak bencana banjir bandang, telah beberapa kali menurunkan bantuan sembako di Aceh Tengah. Sejak Kamis hingga Jumat ini, tim relawan peduli banjir bandang yang dibentuk Senator Fachrul Razi mengunjungi rumah-rumah warga guna membagikan langsung bantuan kepada masyarakat korban bencana banjir bandang.

Bantuan tersebut dibagikan dititik terparah banjir dan tanah longsor Desa Paya Tumpi, Kec. Kepayakan. Melalui perwakilan tim Senator Fachrul Razi  dilokasi, sejak Kamis (21/5/2020) tim telah menyalurkan langsung bantuan Paket Ramadhan terhadap masyarakat miskin korban banjir bandang,

 "Paket yang kita salurkan berupa beras, sirup serta kebutuhan lainnya,” ujar ketua tim lapangan Mustawa Agustina.

Saat ini menjelang H-2 Idul Fitri belasan Kepala Keluarga (KK) korban bencana musibah banjir bandang di Kampung Paya Tumpi Baru dan Kampung Paya Tumpi Induk masih bertahan di posko pengungsian. Selain belum ada instruksi dari pemerintah setempat untuk kembali ke rumah masing-masing, para korban khawatir karena cuaca masih diguyur hujan.

Senator Fachrul Razi mengatakan bahwa saat ini dirinya masih fokus pada bantuan darurat korban banjir bandang berupa pembagian sembako, namun diri nya yang juga pimpinan komite I DPD RI akan memperjuangkan di Senayan Jakarta terhadap kerusakan fisik akibat bencana Banjir Bandang. “Kami akan berusaha memperjuangkan agar pemerintah membantu memperbaiki insfrastruktur yang rusak karena bencana banjir bandang,” tutup Fachrul Razi.

Seperti diberitakan sebelumnya, musibah banjir bandang melanda Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu (13/05/2020) sekira pukul 15.30 WIB. Lokasi terjadinya banjir masih dalam kawasan Kota Takengon serta daerah padat penduduk sehingga diperkirakan puluhan rumah terimbas serta beberapa diantaranya dilaporkan rusak.

Hujan deras yang mengguyur sejak pukul 14.00 WIB, menyebabkan munculnya air bah dari kawasan Singah Mata, atau sekitar satu kilometer dari Kampung Paya Tumpi Baru. Bahkan banjir bandang tersebut, sempat merendam sejumlah rumah warga di beberapa kampung di kota dingin itu. (RLS/Red)

Belum Jelas Kapan Berakhir, Dolfie Rompas: Berdamai dengan Virus Corona Patut Direspon Positif

On 11:02 AM


InspiratorRakyat.Com, JAKARTA – New Normal atau Kebiasaan Baru melalui ide berdamai dengan Virus Corona yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi patut direspon secara positif oleh masyarakat. Hal ini menjadi pilihan paling rasional karena sampai sekarang belum ada kepastian kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir, terutama karena belum ditemukan obat ataupun vaksinnya.

Akibat wabah Covid-19, pertumbuhan ekonomi mengalami tekanan paling berat di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi kita terancam bergerak dari skenario sebesar 2,3 persen menuju skenario sangat berat yaitu kontraksi minus 0,4 persen, seperti disampaikan Menkeu Sri Muliani dalam Rapat Paripurna DPR RI Selasa, 12 Mei 2020.

Menurut salah satu pemerhati masalah sosial kemasyarakatan, Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH, mengatakan bahwa dirinya mendukung langkah Pemerintah Indonesia untuk membuka kembali aktivitas perekonomian. “Saya sangat mendukung langkah Pemerintah untuk membuka kembali aktivitas ekonomi, tentu dengan berbagai pertimbangan yang matang, karena persoalan ekonomi tidak kalah pentingnya dengan persoalan penanganan wabah Covid-19. Saat ini masyarakat harus produktif untuk dapat memulihkan keadaan ekonomi,” urai Rompas kepada media ini, Jumat, 22 Mei 2020.

Menurutnya, persoalan wabah Covid-19 dan masalah ekonomi sama pentingnya, tergantung dari dampak kerusakannya. “Yang harus Pemerintah antisipasi adalah apabila terlalu fokus pada penanganan wabah Virus Corona, mengabaikan bidang ekonomi, maka hal itu akan berimbas kepada menurunnya secara drastic tingkat kesejahteraan rakyat. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya krisis sosial yang bisa saja membawa dampak kerusakan melebihi dampak kerusakan yang diakibatkan oleh wabah Covid-19,” terang Rompas yang sehari-hari sebagai praktisi hukum itu.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat, imbuh Dolfie Rompas, Pemerintah harus berpegang pada prinsip hukum ‘Salus Populi Supreme Lex Esto’. “Artinya kesehatan, kesejahteraan, kebaikkan, keselamatan, dan kebahagian rakyat adalah Hukum Tertinggi. Berarti Kesejahteraan Rakyat dan Kesehatan Rakyat sama pentingnya,” pungkas Rompas. (DLR/Red)

Perwira TNI Lulusan Akademi Militer Tahun 2000 Turun Lapangan Bantu Masyarakat

On 10:58 AM


InspiratorRakyat.Com, Bogor - Para perwira TNI lulusan Akademi Militer tahun 2000 turun ke lapangan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid-19, Jumat (22 Mei 2020). Dalam kegiatan tersebut mereka membagikan paket bantuan berupa sembako untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak wabah virus corona, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu juga dibagikan masker yang diserahkan satu paket dengan sembako untuk mengurangi dampak penularan virus yang diketahui mudah menular melalui udara. Kegiatan diawali dengan briefing pemberangkatan peserta di Yonbekang-1/1/Kostrad Cibinong, selanjutnya para peserta bergerak menyebar ke lokasi-lokasi sasaran yang telah ditentukan di wilayah Jawa Barat, khususnya area di sekitar Bogor dan Cianjur.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aturan PSBB yang ditetapkan Pemerintah, antara lain wajib menjaga jarak dan memakai masker selama pelaksanaannya. Salah satu perwakilan alumni Akmil 2000, Letkol Inf Honi Havana mengatakan, “Sebanyak 5900 paket sembako kami bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang pendistribusiannya secara tersebar, dengan harapan dapat meringankan beban saudara-saudara kita tersebut dalam menghadapi dampak penyebaran wabah Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona. Kami tergugah melihat kesulitan masyarakat yang tengah berjuang untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan mereka sekeluarga selama adanya wabah ini. Semoga bantuan ini bermanfaat dan bisa sedikit meringankan beban saudara-saudara kita, apalagi saat ini dalam suasana Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri.”

Kegiatan penyaluran bantuan sosial ini digelar dengan tajuk “Parikesit Akmil 2000 Peduli dan Berbagi Bersama Melawan Covid-19”. Parikesit adalah singkatan dari Perwira Dua Ribu Kesatria Tidar, wadah perkumpulan alumni Akademi Militer lulusan tahun 2000. Penyaluran bantuan sosial Parikesit di wilayah Bogor diselenggarakan bekerja sama dengan unsur-unsur satuan TNI setempat, antara lain para Babinsa jajaran Kodim 0621/Bogor, anggota Yonbekang-1/1/Kostrad, Regu Pengawal Yon Pomad, dan beberapa anggota Denpom Bogor.

Pada kegiatan tersebut juga turut berpartisipasi para istri perwira alumni Akademi Militer 2000 yang tergabung dalam perkumpulan Parikesit Wife.  Mereka ikut turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan 100 paket bantuan kepada masyarakat sebagai wujud empati terhadap mereka yang terkena dampak wabah Covid-19. “Kami ingin berbagi sebagai bentuk kepedulian dan empati kami pada masyarakat. Mereka semua adalah saudara-saudara kami dan kami adalah bagian dari mereka juga,” demikian komentar singkat dari Sri Wahyuni yang merupakan istri dari Letkol Inf Sukur Hermanto.

Warga mengaku senang dan berterimakasih atas perhatian dan pemberian bantuan tersebut. Salah satunya Hanifah (39) warga RT 03/RW 03 Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang turut menerima bantuan itu. Dia mengatakan: “Saya merasa senang dan sangat terharu, di saat kami sedang kesusahan seperti ini masih ada perhatian dari bapak-bapak Perwira TNI kepada kami.  Tentunya kami sangat terbantu dan mengucapkan terimakasih banyak, semoga nanti Allah yang membalasnya”.

Setelah selesai membagikan sembako, para peserta melaksanakan evaluasi dan briefing penutupan acara. “Kita berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan di masa-masa mendatang sesuai dengan kemampuan kita. Inilah wujud bakti kita, alumni Akmil 2000 kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kita berdoa semoga wabah Covid-19 ini dapat segera diatasi,” pungkas Letkol Czi Rielman Yudha selaku Ketua Panitia pada saat penutupan acara.

Selain kegiatan yang diselenggarakan di wilayah Jawa Barat, alumni Akmil 2000 yang bertugas di seluruh Indonesia juga melaksanakan kegiatan pemberian bantuan paket sembako dan santunan kepada masyarakat di sekitar tempat tugasnya masing-masing. Pelaksanaannya secara serentak, sebagai bentuk kekompakan para Perwira Kesatria Tidar lulusan Akmil tahun 2000 dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. (IRA/Red)

MAKI Menduga Adanya Keterkaitan Adi Toegarisman Terkait Aliran Dana KONI

On 10:03 AM


InspiratorRakyat.Com, Jakarta, - Kasus suap yang menimpa Asisten pribadi Menteri Pemuda dan olah raga yang melibatkan Jaksa Agung muda pidana khusus Adi Toegarisman yang disebut - sebut menerima dana sebesar Rp.7 miliar dari asisten pribadi Kemenpora Imam Nahrawi.


Untuk itu Kejaksaan agung (Kejagung) membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan suap bekas Jaksa Agung muda bidang pidana khusus Adi Toegarisman, terkait kasus dugaan korupsi hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Dalam penjelasannya Kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung Harry Setiyono mengemukakan tim dibentuk secara cepat guna mengetahui kebenaran dari kesaksian bekas asisten pribadi bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi,Miftahul Ulum.

Kami sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki pernyataan itu ya memang terkait kasus Koni kan katanya saat dikonfirmasi awak media 19 Mei 2020 .

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat 15 Mei terungkap adanya kesepakatan bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memberikan sejumlah uang kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kejagung dengan tujuan mengamankan perkara dan temuan auditor Negara.

Dia pun mengklaim uang sebesar 3 miliar rupiah kepada anggota BPK situ Achsanul Qosasi. Dan ex Jaksa Agung muda pidana khusus (Jampidsus) kejagung Adi Toegarisman sebesar Rp 7 miliar .

Sementara masyarakat anti korupsi Indonesia (MAKI) menilai ada indikasi keterkaitan Adi Toegarisman dalam kasus KONI.Ini dilihat dari rekam jejaknya yang sempat memulai penyelidikan perkara dan berhenti di tengah jalan
Apalagi transparansi Makanya perkara ini tidak jelas sampai sekarang.

Ditempat yang berbeda, JPU Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berjanji akan menelusuri munculnya dua nama baru dalam kasus suap dana hibah KONI.karena sudah didengar dan diketahui dalam sidang lanjutan mantan asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi Miftahul Ulum, telah menyebutkan adanya aliran dana ke anggota BPK Achsanul Qosasi sebesar RP 3 miliar dan kepada  Jampidsus kejagung Adi Toegarisman sebesar 7 miliar.

JPU KPK tentu sudah mencatat dengan baik keterangan saksi tersebut Oleh karena itu nantinya dari seluruh fakta persidangan analisa yuridis lebih lanjut dalam surat tuntutannya tugas atau Plt. KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi Minggu 17 Mei 2020.

Ali melanjutkan pengembangan perkara kasus ini dilakukan jika seluruh pemeriksaan perkara persidangan telah selesai.

Sebab KPK perlu mendalami fakta hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan kasus yang menjerat nama Imam Nahrawi.
Setidaknya adanya dua alat bukti permulaan yang cukup tentulah KPK tak segan-segan untuk menentukan sikap berikutnya dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka jelas Ali.

Ali menegaskan 2 nama yang muncul akan tetap KPK mengedepankan asas praduga tak bersalah untuk saat ini.

Ada persesuaian keterangan saksi lainnya alat bukti petunjuk ataupun keterangan terdakwa, tandas Ali.

Terkait kasus ini diharapkan penegakan hukum benar - benar selektif dalam memutuskan, apabila kesaksian Ulum tidak benar maka Hakim harus mengambil langkah tegas kepada Ulim, namun sebaliknya apabila kesaksian Ulum terbukti maka Ali Toegarisman haris menjalani hukuman yang setimpal dan tanpa memandang bulu dalam penetapan hukum.(lap.team)

FDW: Peran Jurnalis Warga Sangat Penting dalam Menyampaikan Informasi ke Publik

On 9:53 AM


InspiratorRakyat.Com, Karawang - Forum Demokrasi Warga (FDW) merupakan wadah dan sarana komunikasi untuk berdialog secara online (Dialon) dengan menggunakan fasilitas Zoom yang membahas isu-isu penting dan hangat yang sedang trending di masyarakat saat ini. Kegiatan ini diprakarsai oleh kolaborasi dua lembaga yaitu PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) dan Polhumed Center Indonesia, yang diikuti oleh 54 peserta se Nusantara dari Sabang sampai Merauke, pada hari Selasa (19/5/2020), pukul 21.00 – 23.15 WIB.

Sebagai pembicara atau narasumber dalam acara ini adalah Wilson Lalengke, S. Pd., M.Sc., M.A. selaku Ketua Umum PPWI; Fachrul Razi selaku Pimpinan Komite 1 DPD RI (Bang Fachrul - red); dan Dolfie Rompas selaku Konsultan dan Praktisi Hukum. Adapun topik yang diangkat pada kesempatan ini terkait 'Perspektif Jurnalisme Warga terhadap Pandemi Covid-19' yang terjadi saat ini.

Dalam kesempatan ini Wilson Lalengke yang ditunjuk sebagai moderator menyampaikan sambutannya bahwa acara ini diinisiasi oleh Bang Fachrul dan kemudian disambut baik dengan tujuan untuk berbagi pikiran, saran, usulan dan perasaan yang muncul dari masyarakat kalangan bawah.

"Sebenarnya sejak dunia ini ada, saya meyakini, bahwa segala sesuatunya itu dibentuk oleh informasi," ujar Wilson mengawali pembicaraannya.

Begitu juga dengan wabah Virus Corona yang saat ini sedang kita alami, dari awal kemunculannya sudah terjadi pemberitaan yang menakutkan. Virus Corona itu seperti monster maka persepsi masyarakat terhadap Virus Corona itu adalah sesuatu yang menakutkan dan mengancam jiwa.

"Beda halnya jika dari awal Virus Corona digambarkan sebagai sahabat, maka kita akan bisa hidup berdamai dan berdampingan dengan Virus Corona," jelas Wilson.

Baik buruknya suatu kejadian itu tergantung informasi yang disampaikan. Peran Jurnalisme Warga semestinya berperan dalam menyampaikan informasi terkait peristiwa yang terjadi di sekitar kita. "Peran Jurnalisme Warga adalah sebuah sistem yang dikembangkan agar warga biasa mendapatkan akses untuk mengendalikan bias-bias informasi yang terjadi di masyarakat. Untuk itu Jurnalis Warga harus meningkatkan kemampuan menulis, memberitakan dan mengolah informasi serta menggali informasi se komprehensif mungkin, sehingga apa yang diberitakan oleh seorang Jurnalis Warga adalah benar-benar sesuai dengan kondisi dan fakta disekitarnya," papar Wilson.

Ia juga menambahkan bahwa Covid-19 merupakan produk informasi, apabila kita ingin menyelesaikan Covid-19 sesegera mungkin maka kita perlu membentuk kembali informasi tentang Covid-19 itu sebagai sesuatu yang tidak menakutkan dan berbahaya seperti yang digembar-gemborkan saat ini.

*Rekaman audio-visual Dialon FDW via Zoom dapat dilihat di sini: https://www.youtube.com/watch?v=iE58awhnzgc*

Pembicara selanjutnya, Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH, selaku Konsultan dan Praktisi Hukum, menyampaikan perspektif hukum tentang isu Covid-19. Menurutnya di dalam bahasa hukum tidak ada Covid-19, karena di dalam Undang-Undang tidak tercantum satu katapun yang berhubungan dengan Covid-19, sehingga dari perspektif hukum Covid-19 ini disebut wabah atau penyakit menular.

Wabah Covid-19 ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 1962, UU No.4 Tahun 1985 dan UU No. 6 Tahun 2016 mengatur tentang wabah dan penyakit menular. Sedangkan UU No. 6 Tahun 1962, Pasal 2, menyebutkan tentang wabah dimana wabah merupakan penjalaran suatu wabah penyakit dengan cepat di suatu daerah tertentu sehingga dalam waktu singkat jumlah penderita meningkat lebih banyak dan harus dibatasi dengan isolasi si penderita dengan orang sekitar.

Lebih lanjut ia menjelaskan dalam UU No. 6 Tahun 1962, Pasal 3 ayat 1 yaitu dimana yang dimaksud dengan wabah itu adalah penyakit-penyakit yang harus dilakukan karantina. Dan dalam UU No. 1 Tahun 1962 juga mengatur tentang nama-nama penyakit yang harus dikarantina, salah satunya Covid-19 merupakan suatu wabah penyakit berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan.

Yang menjadi persoalan saat ini adalah Pemerintah mengambil keputusan karantina atau PSBB, maka Pemerintah harus bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan dasar, baik orang maupun hewan, seperti yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 2016, Pasal 52.

Dan juga harus menjunjung tinggi azas 'Salus Populi Suprema Lex' artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, maka Pemerintah wajib all out untuk menyelamatkan hidup setiap orang dari serangan Covid-19.

Menurut Dolfie di sinilah peran Jurnalisme Warga diharapkan selain memberitakan mengenai aspek kesehatan, juga berbicara juga tentang dampak kesejahteraan yang terjadi akibat Covid-19. "Para insan Jurnalisme harus bisa memberitakan berapa besar kerugian yang ditimbulkan akibat karantina atau PSBB di berbagai aspek yaitu sosial, ekonomi, budaya dan kesejahteraan," himbau Dolfie.

Lalu, narasumber lainnya, Fachrul Razi, S.I.P, M.I.P, mengatakan bahwa berdasarkan data Covid-19, saat ini Indonesia sudah menembus angka 1.190 orang yang meninggal. Artinya kita berada di titik kumulatif pasien jumlah tertinggi dimana persentase orang yang sembuh dengan yang meninggal masih jauh, hampir 1/3 x lipat yang meninggal dari jumlah yang sembuh. Untuk data yang terkontaminasi sudah mencapai 18.010 kasus.

Grafik peningkatan jumlah yang terpapar Covid-19 di Indonesia semakin masif dan tinggi. Hanya DKI Jakarta yang mengalami flat untuk saat ini.

Ada beberapa negara yang hampir melewati fase tingkat persentasenya menurun yaitu Malaysia, Italia dan Jerman. Sementara Cina dan Korea merupakan negara yang mencapai fase kemenangan menghadapi Covid-19 dan kehidupan masyarakat sudah kembali normal. Namun Amerika, Singapore dan Indonesia merupakan negara yang mengalami kondisi kritis dalam penyebaran Virus Corona.

Menurut beberapa penelitian, prediksi Covid-19 akan mereda pada bulan Juni, tapi yang dikhawatirkan adalah ketika mall-mall dan pasar-pasar telah dibuka, bandara dibuka, dan masyarakat melakukan mudik maka akan ada potensi terjadi Covid-19 gelombang kedua.

Negara telah menggelontorkan dana sebesar 405 T, yang dialokasikan untuk BLT, dana desa, PKH, Kartu Prakerja, Bantuan Sembako dan tarif gratis. Tapi disaat kondisi yang seperti ini masih ada pihak-pihak yang bermain di balik kebijakan tersebut, dan banyak menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

"Agar tidak terjadi indikasi korupsi maka pihak terkait seperti KPK dan BPK harus mengawal dana penanganan Covid-19 agar tepat sasaran dan sampai pada masyarakat yang terdampak Covid-19," pungkas Bang Fachrul. (Neneng JK)

Peternak Blitar Gandeng PT. Berdikari Distribusikan Telur Ayam

On 9:49 AM


InspiratorRakyat.Com, Blitar, Menyikapi dampak pandemi Covid 19 dan pemberlakuan PSBB di berbagai wilayah yang berakibat turunnya permintaan telur dari Jakarta dan Jawa barat, para peternak ayam petelur Blitar melalui Koperasi Putera Blitar menggandeng salah satu BUMN dalam penjualan dan distribusinya.

Informasi tersebut disampaikan oleh Sukarman, salah seorang peternak ayam petelur dan juga Ketua Koperasi Putera Blitar, Sabtu (16/5).

"Adanya PSBB menyebabkan harga telur di Blitar sempat di bawah HPP. Hal ini diperparah juga dengan beredarnya telur tetas infertil di pasar tradisional" jelasnya.

Sukarman bersyukur bahwa salah satu BUMN yakni PT. Berdikari mau ikut membantu peternak memasarkan telur ayam mereka untuk diserap pasar, sehingga dapat mengangkat harga telur di tingkat produsen/peternak.

"Untuk yang pertama, kita kirim sebanyak 5040 Kg. Semoga kerjasama ini lancar dan terus berlanjut" harapnya.

Lebih lanjut Sukarman menuturkan bahwa sebelumnya harga telur ayam di Blitar ada di kisaran Rp 15.000/Kg, namun PT. Berdikari bersedia membelinya dengan harga Rp 16.500/Kg. Ia menambahkan bahwa, setelah transaksi tersebut, harga telur ayam di Blitar kini mulai naik ke harga Rp 16.000/Kg.

"Ke depan, harapan kami adalah harga telur normal kembali sesuai Permendag, dengan batas bawah Rp 19.000 dan batas atas Rp 21.000" tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita, menyambut baik bentuk kerjasama seperti ini, dan bersedia untuk terus mendampingi dan memfasilitasi berbagai macam terobosan yang dapat mempermudah distribusi dan penjualan produk-produk peternakan.

Menurutnya, hal tersebut sudah sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk memastikan produksi dan distribusi pangan tetap terjaga dengan baik. Ia kemudian menyampaikan bahwa Ditjen PKH akan terus fokus untuk memastikan ketersediaan pangan asal hewan dan juga mengamankan jalur distribusinya.

"Apalagi protein hewani seperti telur ayam yang sangat diperlukan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan tubuh" pungkasnya.

Narahubung:
Ir. Fini Murfiani, MSi.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen PKH, Kementan

Ir. Sugiono, MP.
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH, Kementan

Menteri PUPR, Basuki: Renovasi Mesjid Istiqal Kinerja PT Waskita Bagus

On 9:45 AM


InspiratorRakyat.Com, Jakarta - Renovasi Masjid Istiqlal dilaksanakan sesuai protokol pencegahan Covid-19, seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan serta Inmen PUPR No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi jangan sampai pekerja konstruksi kita terpapar Covid-19. Masjid Istiqlal juga baru bisa digunakan setelah Pandemi Covid-19 berakhir,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen menyelesaikan renovasi Masjid Masjid Istiqlal, Provinsi DKI Jakarta yang saat ini progresnya telah mencapai 89% dan ditargetkan selesai pada akhir Juni 2020.

Sebelumnya, renovasi Masjid Istiqlal yang mulai dikerjakan pada Mei 2019 ditargetkan rampung sebelum bulan Ramadan 2020. Namun karena terjadi Pandemi Covid-19 dan diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) penyelesaian renovasi ini mundur 1,5 bulan.

Lingkup pekerjaan renovasi Masjid Istiqlal meliputi penataan kawasan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, mechanical electrical plumbing (MEP), pekerjaan interior dan signage dengan anggaran sebesar Rp475 miliar.

“Saya minta betul-betul bahwa produk dalam negeri digunakan dalam Renovasi Istiqlal ini, setidaknya pabriknya ada di Indonesia, misalkan AC, furniture hingga lampu gantung,” imbuh Menteri Basuki.

M Isa Kapro mengatakan masjid Istiqlal memiliki luas area kawasan 91.629 meter persegi (tidak termasuk area sungai) dan luas bangunan masjid 80.948 meter persegi yang dapat menampung 200.000 orang. Pekerjaan penataan kawasan meliputi di antaranya adalah pengembalian Axis Monas dan perapihan zoning Kawasan, perbaikan gerbang, penambahan plaza-plaza sebagai ruang publik, perbaikan riverfront sepanjang sungai, penambahan gedung parkir lapis 2 (basement), perbaikan kantin dan penambahan area PKL. Ruang-ruang parkir yang ada di permukaan kini dimanfaatkan sebagai taman hijau dan area publik, bahkan di sisi sungai disediakan amphiteater untuk berbagai kegiatan pendukung.

Pekerjaan arsitektur mencakup pekerjaan fasad, lantai, dinding, kusen, jendela, pintu, ruang wudhu, toilet dan kamar mandi. Pekerjaan interior di antaranya adalah interior ruang salat utama, area VIP dan perkantoran pengurus masjid.

Pekerjaan MEP di antaranya adalah perbaikan sistem MEP keseluruhan bangunan, instalasi solar panel pada atap selasar, dan perbaikan tata pencahayaan interior dan eksterior. Pekerjaan signage meliputi pergantian signage gerbang, ruang luar dan interior.

Dalam melakukan renovasi, PT Waskits sebagai kontraktor pelaksana untuk tidak hanya memaksimalkan fungsi Masjid Istiqlal sebagai tempat ibadah, tetapi juga memperhatikan arsitektur, seni, estetika, dan yang tidak kalah penting tetap mempertahankan pada kaidah-kaidah cagar budaya bangunan masjid.

Renovasi Masjid Istiqlal ini adalah renovasi pertama dan terbesar sejak dibangun 41 tahun lalu yang merupakan tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo usai menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Masjid Istiqlal pada tanggal 30 Mei 2018 lalu. Renovasi ini dilaksanakan oleh PT Waskita Karya selaku kontraktor pelaksana dan PT Virama Karya selaku konsultan manajemen konstruksi. (JNI/RED)

KETUA FORWAKA KEJATI BABEL JADI  MARKUS, PENKUM HARUS BERTANGGUNG JAWAB

On 9:40 AM


InspiratorRakyat.Com, Pangkalpinang -  Sungguh ironis, di saat Pidsus Kejaksaan Tinggi (kejati) Bangka Belitung sedang bekerja keras menyelidik kasus korupsi di tubuh PT Timah berupa pembelian SHP Timah atau mineral ikutan kadar rendah, namun di sisi lain ada  beberapa anggota wartawan yang tergabung di dalam Forwaka Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung yang bermain mata dengan salah satu cukong timah yakni Agat yang sempat diperiksa oleh penyidik.

Tentu saja kondisi ini terus memicu keprihatinan tidak saja di kalangan internal Kejaksaan tetapi juga di kalangan publik.  Hal ini wajar karena Forwaka yang dibentuk sendiri oleh  Kejaksaan agar jadi garda terdepan dalam mendorong publikasi kinerja positif Kejaksaan justru terkesan telah mencoreng institusi Adhyaksa itu.


“Kalau sudah mencoreng wajah institusi, terlebih mencorengnya menerima sesuatu dari pihak yang diduga kuat terkait sebuah perkara korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan, seharusnya   Forwaka itu  segera dibubarkan minimal kepengurusan yang sekarang dibekukan,  Jangan lagi ada di dalam institusi kalau malah menjadi benalu serta perusak citra,” kata   Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK)   Bangka Belitung, Hadi Susilo, Selasa (19/05/2020).

Tidak hanya itu, rusaknya Forwaka selama ini, tidak bisa serta merta sebatas pertanggung jawaban moral dari Ketua Forwaka si Rudi Sarwani dan pengurusnya. Tetapi juga Pembina Forwaka yakni Kasi Penkum Roy Arland tidak bisa cuci tangan begitu saja.

Rusaknya Forwaka itu akibat dari tidak sanggupnya Roy Arland dalam melakukan pembinaan selama ini, justru dengan dibentuknya kembali Forwaka Babel menambah suasana perpecahan sesama wartawan dilingkungan Kejati Babel, karena tidak semua wartawan yang sudah lama bertugas liputan di Kejati Babel bergabung di Forwaka.

" Mestinya selaku jaksa dia memiliki beban moral yang besar sampai-sampai Forwaka binaanya telah keluar jalur moral seperti itu,” Sesal Hadi.

Dia juga mengamati, kisruh terhadap Forwaka sudah kerap terjadi. Tetapi nampaknya masih bisa ditoleransi namun untuk kesalahan kali ini maka Forwaka sudah dengan sendirinya rusak.  “Kalau sampai tak dibubarkan dan malah dilindungi, saya khawatir semakin rusak institusi Kejaksaan.  Tapi kalau bisa dibubarkan dan pengurusnya diperiksa walau bukan untuk dihukum,  maka publik akan menilai Kejaksaan serius untuk menjunjung tinggi moralitas,” tegasnya, seraya menambahkan  pejabat Kejaksaan Tinggi terutama Asintel –selaku atasan langsung Penkum  harus memberikan pernyataan dan sikap resminya atas pemberitaan miring terhadap Forwaka ini.

Seperti yang sudah diberitakan hangat beberapa hari terakhir  Ketua Forwaka Kejati Babel Rudi Sarwani  diduga menerima sejumlah uang sekaligus menjadi utusan sang cukong atau bos timah Agat guna meredam pimpinan media massa mainstream atas pemberitaan dugaan korupsi  pembelian timah kadar rendah oleh PT Timah.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun wartawan, disinyalir uang yang di terima dari Agat tersebut juga sudah dinikmati pengurus Forwaka lainnya.

Dengan begitu wartawan yang bernaung di dalam nama besar institusi hukum Kejaksaan itu telah coba bermain-main dengan kasus ini, juga telah menjadi pemberitaan hangat di sebuah online media mainstream beberapa hari yang lalu, Sabtu (16/5/2020). Seperti yang dilansir oleh media online dengan  judulnya : ' Kolektor Timah Diduga Utus Oknum Wartawan Coba Redam Berita Korupsi'.

Tentu sangat miris sampai ini terjadi di saat  saat institusi Kejaksaan yang dikomando langsung  Kajati Ranu Miharja mantan deputi penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini sedang bekerja keras menuntaskan kasus dugaan korupsi perusahaan BUMN  PT Timah Tbk.
Bahkan Kajati Ranu Miharja telah menegaskan kasus tersebut masih lidik dan membenarkan  Agat sudah diperiksa. Dia juga menekankan agar jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang bermain-main dalam kasus ini.

Rudi Sarwani  selaku ketua Forwaka  sangat disayangkan sekali sampai terlibat skandal etika jurnalistik seperti ini. Forwaka Kejati Babel, yang semestinnya menjadi kumpulan media dengan garda terdepan mendorong dan mempublikasikan produk-produk Tipikor Kejaksaan malah diduga terlibat kong-kalingkong dengan pihak yang sedang berperkara.

Terkait masalah ini Ranu menyarankan agar kasus ini dilapor kepada organisasi pers dan kepolisian. " Laporkan saja oknum itu ke asosiasinya atau ke polisi, Kejati menangani korupsinya sedangkan oknum wartawannya pidana umum," tegasnya.

Sementara itu, dari penelusuran di lapangan memang kedekatan sang Rd dengan sang cukong Agat itu sangat mesra. Pernah suatu  kesempatan sang Agat menyampaikan secara terang-terangan kepada wartawan kalau dirinya dekat Rudi Sarwani itu. Dengan begitu, maka semakin mempertegas dugaan adanya peran Rudi tersebut seperti yang telah diberitakan hari ini.

Rudi ketua Forwaka pengganti almarhum Ngadianto itu  saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak diangkat sementara pesan WA  hanya dibaca namun tidak direspon, bahkan dengan sombongnya Rudi menyatakan haknya untuk tidak menjawab konfirmasi dari media yang belum terverifikasi di Dewan Pers seperti yang disampaikan di media ForumKeadilanBabel.com dan RadarBabel.co.

Diketahui juga, lantaran prihatin dalam masalah ini 3 dewan penasehat Forwaka Kejati Babel memilih mengundurkan diri dari kepengurusan Forwaka Kejati Babel. Ketiga pengurus dewan penasehat Forwaka Kejati Babel merupakan Wartawan senior dan pemimpin redaksi media ternama di Bangka Belitung. (Red**)

Positif Covid-19 Sidrap Bertambah Lima Orang,   Sudah Sepekan Pemkab  Putuskan Lebaran Di Mesjid

On 9:20 AM


InspiratorRakyat.Com, SIDRAP ,--- Informasi terbaru disampaikan Juru Bicara Penanganan Covid-19 Sidrap, Ishak Kenre, Selasa siang 19 Mei 2920.

Ia mengungkap adanya tambahan pasien terkonfirmasi positif hari ini sebanyak 4 orang. Sehingga total kasus positif menjadi 31 orang.

"Ada tambahan 4 positif hari ini. Dari sebaran Kecamatan Pitu Riawa 2 orang, Maritengngae dan Baranti masing-masing 1 orang," urainya Ishak Kenre lewat aplikasi perpesanan baru saja.

Lanjut Ishak Kenre, siang ini mereka akan diantar ke Makassar mengikuti Program Wisata Covid-19.

Ishak juga mengungkap adanya tambahan 1 pasien positif pada Senin malam 18 Mei 2020. "Ada satu kemarin positif, dari sebaran Baranti dirawat di RS Ibnu Sina Makassar," ungkap Ishak..

Adapun klaster 5 kasus tambahan itu, disebutkan Ishak masih dari kontak erat eks umroh dan riwayat perjalanan.

Dengan penambahan tersebut, kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Sidrap menjadi 18 orang, di mana 13 orang telah dinyatakan sembuh dari 31 kasus positif.

Sementara itu, Kadis Kesehatan dan Dalduk Sidrap, dr H Andi Irwansyah kembali mengingatkan pentingnya menjalankan protokol kesehatan.

"Harus disiplin ikuti anjuran pemerintah. Tetap tinggal di rumah, selalu pakai masker, hindari kerumunan, jaga physical distancing dan daya tahan tubuh," tandas Irwansyah.

Ketua FPII Korwil Sidrap Risal Bakri angkat bicara, terkait dengan adanya surat edaran Bupati Sidrap tentang pelaksanaan Shalat Id di Mesjid dan satu Mesjid setiap Kelurahan/Desa memuai pro dan Kontra.

Dengan melihat data Covid-19 Sidrap, hingga hari ini, Selasa, 19 Mei 2020 tembus angka 31 orang, ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemkab Sidrap pelaksanaan Shalat ID di Mesjid.

Untuk itu,  FPII Korwil Sidrap Risal Bakri menyarankan sebaiknya pelaksanaan Shalat Idul Fitri di laksanakan di  "Rumah Aja" ini dengan melihat meningkatnya kasus positif Covid-19 di Bumi Nene Mallomo Sidrap.

Ironisnya kasus positif ini, bukan lagi pada klaster Umrah, untuk menghindari penyebaran Virus Covid-19 Sidrap, tentunya Pemkab Sidrap harus berpikir jernih dan positif, guna untuk menghindari akan merebaknya covid-19  di Kab. Sidrap, kita ingin melihat masyarakat Sehat, apalagi sudah ada anjuran dari Pemerintah Pusat dan Ketua MUI.

Untuk itu, kata Risal Bakri ia sarankan baiknya kita Shalat Idul Fitri di " Rumah Aja ". (red).

Sumber FPII korwil sidrap


---------------

Kepala SMA 16 Bandar Lampung diduga Lakukan Praktek Korupsi,  FPII Lampung Angkat Bicara

On 8:47 AM


InspiratorRakyat.Com, Bandar Lampung ,- Curat marut nya Permasalahan SMA 16 Bandar Lampung Selama kepemimpinan Dra. Rosita selaku kepala sekolah yang viral di pemberitaan media massa, mendorong beberapa elemen yang ada di Bandar supaya Penegak hukum baik kejaksaan Tinggi maupun pihak Kepolisian yang ada di Provinsi Lampung untuk memanggil serta memeriksa Kepala SMA 16 Bandar Lampung tersebut.


Salah satu Elemen yang mendorong Penegak hukum memanggil dan memeriksa Rosita Kepala Sekolah SMA 16 yang beralamat di Samping Perumahan Bilabong Bandar Lampung tersebut adalah Forum Pers Independent Indonesia (FPII ) Sekretariat  Wilayah ( Setwil ) Provinsi Lampung.

Menurut Ketua Setwil FPII Provinsi Lampung Aminudin kepada beberapa media Patners FPII yang ada di Lampung di kantor nya di Jalan Untung Suropati No 99 Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung, senen ( 18-05-2020 ) ada banyak hal yang mendorong pihak nya meminta pihak penegak hukum untuk memanggil dan memeriksa Rosita.

Sesuai data yang dimiliki FPII  Dra. Rosita diduga telah melakukan Pungli masing - masing sebesar Rp.6.000.000,- kepada beberapa siswa pindahah yang ingin melanjukan ke SMA 16.

Bukti salah satu nya sudah ada Siswa pindahan  berinusial H yang akhir gagal meneruskan pendidikan setelah orang tua nya tidak dapat memenuhi permintaan uang sebesar Rp. 6.000.000,- oleh pihak sekolah.

Berikutnya  Rosita diduga diduga telah memanipulasi laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) SMA 16 Tahun pelajaran 2019/2020. Kuat dugaan ada mar up laporan dana BOS pada Item komponen Perawatan dan pemeliharaan  sarana dan prasarana sekolah. Dalam laporan penggunaan dana BOS tertulis dalam satu tahun anggaran pemeliharaan hampir menghabiskan dana mendekati angka tiga ratus juta. Sementara menurut data yang dimiliki jajaran nya anggaran  pemeliharaan sarana prasarana sekolah hanya terealisasi  untuk pengecatan gedung sekolah.

Permasalahan lain Rosita diduga sudah melakukan pelanggaran peraruran Menteri Pendidikan terkait larangan pihak sekolah yang  menjual Lembar Kerja Sekolah ( LKS ).

Disinyalir tahun pelajaran 2019/2020 Rosita bekerjasama dengan salah satu penerbit dengan melalui tangan beberapa orang guru untuk memaksa atau mewajibkan seluruh siswa kelas X, kelas XI dan jelas XII untuk membeli LKS. Yang masing- masing LKS di harga kan Rp 20.000,- sehingga sangat  menbenani orang tua siswa.

Tidak cukup disitu, Rosita menurut data yang dimiliki FPII diduga telah mengeruk keuntungan dengan mengambil iuran dari siswa untuk biaya les Komputer, namun sampai hari ini siswa yang diminta iuran untuk biaya les komputer tidak pernah dilaksanakan les komputer.

Sifat Korup Rosita terhadap  ternyata tidak sebatas disitu saja, dari dara FPII Lampung pula Kepala sekolah tersebut diduga telah menikmati hasil sewa kantin yang ada di sekolah tersebut. Didapat keterangan dari penyewa kantin, mereka menyewa sebesar Rp. 3.500.000/ tahun dan Salar sebesar Rp. 10.000,- dari masing - masing kantin yang berjumlah enam unit.

Menurut keterangan beberapa orang guru memang mendengar bahwa kantin tersebut di sewakan , namun mereka tidak tahu kemana uang sewa kantin tersebut.

Dari semua permasalahan tersebut menurut Aminudin sudah sepantasnya kepala Sekolah SMA 16 Tersebut di panggil dan di periksa oleh aparat penegak hukum guna mempertanggung jawabkan perbuatan nya.

Sementara  beberapa media yang mencoba menemui dan menelpon Rosita untuk meminta tanggapan, tidak pernah memberikan keterangan terkesan menghindar tutup mulut dan memblok semua saluran telpon atau WatsApp kawan media yang berupaya meminta keterangan. (*)

Sumber : Forum Pers Independent Indonesia ( FPII ) Lampung.
Telpon/ wa : 082289860934/ 092376039210

Kisruh Data Penerima BST di Kabupaten Gowa

On 10:58 AM


InspiratorRakyat.Com, Gowa - Banyak masyarakat yang bertanya, apa sebab namanya yang pada awal terdaftar sebagai penerima BST dan saat ini tidak lagi terdaftar, salah satu contoh yang di alami masyarakat yang pada awal namanya terdaftar sebagai penerima BST kelurahan Bonto bontoa, kecamatan Somba opu, kabupaten Gowa. Merasa keberatan karena namanya terdaftar diawal dan nyatanya pada selanjutnya tidak lagi terdaftar sebagai penerima BST, setelah di konfirmasi ke ketua RT setempat mengatakan tidak mengetahui apa alasan mendasar sampai namanya tidak lagi terdaftar sebagai penerima BST, itupun juga di keluhkan oleh pak Jamil selaku ketua RW 2 mengatakan banyak data warganya yang tidak terdaftar lagi sebagai penerima BST.


Saat dikonfirmasi dii kelurahan Bonto bontoa, Iqra A.Iqbal selaku lurah di kelurahan Bonto-bontoa mengatakan banyak data yang tidak terdaftar lagi sebagai penerima BST disebabkan karena gagal impor data ( erorr ) dari kemensos pusat, bisa jadi di sebabkan adanya kesalahan-kesalahan penulisan nama dan alamat. dan selanjutnya dari pihak kelurahan memberikan bantuan beras kemasyarakat yang diterima  dari pihak ketiga untuk disalurkan bagi yang namanya tidak terdaftar sebagai penerima BST.

Setelah dikonfirmasi kembali ke Dinas Sosial kabupaten Gowa langsung ke Sekretaris Dinas atas nama H. Firdaus, mengatakan hal yang sama. Penyebab berkurangnya data penerima BST bisa disebabkan karena data ada yang bermasalah akibat kesalahan data penulisan menyebabkan gagal impor ( erorr ). Menurutnya juga semua data yang diterima itu dari kemensos pusat, jadi apa data yang mereka terima itu juga yang akan diberikan ke kecamata  dan di teruskan ke kelurahan.

Menurut H.Firdaus juga selaku sekretaris dinas mengatakan, solusi bagi masyarakat yang namanya tidak lagi terdaftar sebagai penerima BST harus kembali ke kelurahan untuk verifikasi ulang perbaikan data. Karena menurutnya data yang setelah di perbaiki dari kelurahan akan dikirim kembali ke kemensos pusat.

Selanjutnya menurut H.Firdaus memang ada masyarakat sudah tidak terdaftar dalam penerima BST dan tidak menerima sbako bisa melapor ke caal center kabupaten Gowa, karena semua pengaduan data yang masuk akan direkap dan akan dikirim kembali ke kecamatan dan diteruskan ke kelurahan, agar masyarakat yang tidak menerima BST dan juga belum menerima sembako bisa didata ulang untuk bisa menerima sembako.

Dan juga mengenai hal adanya pendaftaran penerima BST tahap selanjutnya bagi masyarakat yang belum teedaftar, pihaknya mengatakan belum bisa memastikan. Apakah bisa terdaftar kembali sebagai penerima BST, karena itu merupakan kewenangan pusat. Selanjutnynya kalau memang akan ada lagi penyesuaian data, akan disampaikan ke kecamatan dan di teruskan ke kelurahan, karena menurutnya penyaluran bantuan BST ini melalui kantor POS dan Bank, disini cuma verifikasi data saja yang akan dikirim kepusat (dzul**)

LPLH Indonesia Minta Gakum KLHK Tindak Tegas Oknum Pengusaha Perambah Kawasan Hutan Pasaman Barat

On 10:45 AM


InspiratorRakyat.Com, Pasaman Barat (Sumbar) - Terkait kasus perambahan kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang terjadi di Desa Aia Bangih kecamatan sungai beremas kabupaten Pasaman barat provinsi sumatera barat Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Indonesia melaporkan 11 Pengusaha Perambah Kawasan hutan dan terkait jual beli lahan kawasan hutan ke Gakum KLHK Pusat.


Soni yang pendiri dan Dewan Pengawas Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Indonesia mengatakan "kami melaporkan oknum pengusaha berjumlah 11 orang dengan inisial"H.Is,Ad,El,AF,Na,H.Dl,H.Ar,Ln"ke Gakum KLHK Pusat yang telah merubah alih fungsi kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi perkebunan kelapa sawit dan diduga adanya juga praktek jual beli kawasan hutan di kabupaten Pasaman Barat karena dinilai pihak dinas kehutanan dan lingkungan hidup provinsi Sumbar sudah tidak mampu mengatasi masalah perambahan kawasan hutan yang telah berubah pungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.


Karena sesuai dengan undang-undang 23 kewenangan pemangku kawasan hutan lindung dan hutan produksi adalah dinas provinsi Sumbar namun sepertinya pihak dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi sumatera barat adanya kesan melakukan pembiaran sebab itu kita laporkan ke Gakum KLHK Pusat"ungkap Soni.


Saat awak media menghubungi Pak Yandesman kepala UPTD KPHP Pasaman Raya Selasa (12/05/2020) terkait masalah hutan lindung dan hutan produksi yang telah beralih pungsi menjadi perkebunan kelapa sawit beliau tidak pernah mau menjawab pesan singkat whatsaaf dari awak media dan hanya di red saja dan saat di telepon beliau mengatakan sedang rapat,berkemungkinan pihak dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi sumatera barat tidak mampu mengatasi masalah ini karena dari informasi yang didapat ada oknum anggota dewan kabupaten dan provinsi juga yang membuka lahan dalam kawasan hutan untuk menjadi perkebunan kelapa sawit di daerah Pasaman tersebut.

Terpisah Kabid PPH Provinsi Sumbar Pak Senatung Kamis (14/05/2020) saat di hubungi awak media mengatakan bahwa bila lembaga Peduli lingkungan hidup Indonesia ingin melaporkan ke Gakum KLHK Pusat itu lebih baik karena diareal tersebut memang banyak oknum yang terlibat jadi Penegakan hukum tidak maksimal"ungkapnya.

Bersamaan ditempat yang berbeda masyarakat mengungkapkan kepada awak media bahwa sebelumnya juga sudah pernah adanya laporan masyarakat ke dinas lingkungan hidup provinsi, bapak bupati dan bapak gubernur namun sampai saat ini laporan tersebut tidak pernah di tindak lanjuti dan bila ada team yang turun hanya sekedar check lokasi dan tidak adanya tindakan hukum lanjutan"ungkap salah seorang masyarakat setempat tersebut.

Soni mengatakan kepada awak media meminta kepada Direktorat jenderal penegakan hukum KLHK Pusat  untuk segera memanggil 11 orang yang telah dilaporkan untuk dimintai penjelasan atau penyelesaian permasalahan ini secara aturan dan undang-undang yang berlaku.

Kami dari Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Indonesia meminta secara tegas kepada Gakum KLHK Pusat untuk memproses hukum pengusaha tersebut yang telah merubah alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit agar menjadi efek jera terhadap Perambah Hutan lainnya di kabupaten Pasaman Barat provinsi Sumbar.

Kemudian terkait temuan lainya masalah tapal batas antara kabupaten Pasaman Barat dengan kabupaten Madina antara kecamatan batahan dengan nagari Aia Bangih kecamatan sungai beremas yang diduga adanya pergeseran tapal batas yang kemudian lahan tersebut diduga diperjualbelikan kepada salah seorang pengusaha asal Sumatera Utara yang diduga ada melibatkan pejabat setempat dan kita masih mengumpulkan bukti-bukti otentik untuk melengkapi Laporan kami ke Bareskrim Mabes Polri di Jakarta.

Karena"Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan atau turut serta melakukan kejahatan itu adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf A dan B"tutup Soni.... Bersambung.(Redaksi)

Andi Amran Sulaeman Bagikan Sembako dan Bensin Gratis Sebagai Wujud Kepedulian Sesama

On 8:30 PM

kabar.news

Ribuan pengendara Motor tampak padat di SPBU Pertamina Buttatoa. 
  
InspiratorRakyat.Com, MAROS - Ribuan pengendara Motor tampak berantrian memadati SPBU Pertamina Buttatoa, Jl. Jend. Sudirman, Kabupaten Maros. Mereka antusias berbondong-bondong dalam rangka mendapatkan BBM Premium, Pertalite dan Pertamax khisusnya pengendara roda dua secara gratis yang diberikan lansung oleh owner atau pemilik SPBU yakni mantan mentan Andi Amran Sulaerman.

Menurut keterangan salah seorang pengendara roda dua inisial YG sangat memapresiasi sekaligus merasa berterima kasih kepada owner atau pemilik SPBU  bisa mendapatkan bensin gratis ditengah pandemi covid yang dirasakan masyarakat saat ini. Ujarnya
"Dalam rangka Jum'at berkah di bulan ramadhan, pemilik SPBU Andi Amran Sulaiman sengaja menyalurkan bensin gratis sebanyak 20 ton bensin sebagai wujud kepedulian sosial khususnya pengendara motor ditengah pandemi yang sangat berdampak pada ekonomi rakyat sehingga  diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat ," ungkapnya.

KABAR.NEWS
Bahan Bakar Minyak (BBM) gratis jenis premium ini berlangsung sejak pukul 08:00 Wita. Puluhan Polisi dari Polres Maros diturunkan untuk mengamankan lokasi SPBU.
Sebelumnya, Amran juga melakukan bagi - bagi sembako di kawasan Masjid Al Markaz Al Islam.
Penyaluran sembako ini berlangsung lancar, sebanyak 10 ribu paket sembako berhasil dibagikan ke warga. (Red**)