Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Powered by Blogger.

LSM PEDAS & LKP-PAN Siap Menghadang Impeachment Oleh Partai Pendukung Hak Angket

Diposting oleh On 7:28 AM


InspiratorRakyat.Com, Makassar - Koalisi LSM PEDAS pemantau dana subsidi & Lembaga Kajian Pemantauan pengawasan Aparatur negara LKP-PAN serta organisasi pers SPRI siap Menghadang Impeachment oleh partai pendukung hak angket terhadap pemerintahan Nurdin Abdullah

Pernyataan sikap LSM PEDAS & LKP-PAN ini di sampaikan dalam bentuk rilis yang menanggapi terkait upaya pemakzulan terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di DPRD Provinsi utamanya oleh sikap partai pendukung hak angket adalah hal yang dipertanyakan motifnya pasalnya hal ini tentunya dapat merampas serta melukai hak konstitusi rakyat Sulsel yang telah sukses melaksanakan pesta demokrasi yang dipilih langsung  oleh rakyat, yang mana mayoritas rakyat di Sulsel menginginkan dan mendaulat Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel terpilih Periode 2018-2022. (Minggu, 18 Agustus 2019)

Sehingga aneh rasanya poin-poin yang di tuduhkan selama ini oleh pihak-pihak pro hak angket ke Gubernur Sulsel, padahal sebagian sudah terjawab sebelum hak angket bergulir, diantaranya penerbitan SK mutasi dan promosi yang ditanda tangani Wagub Sulsel sewaktu Gubernur Sulsel sedang melaksanakan ibadah umroh di tanah suci yaitu sebanyak 193 pejabat Pemprov yang tergeser waktu itu telah dibatalkan atas rekomendasi beberapa Kementrian dari Pusat diantaranya Kemendagri, Kemenpan RI, serta BKN Pusat.

Sementara tentang dugaan KKN utamanya tentang 46 paket pekerjaan yang sempat diberitakan dikerjakan oleh tim sukses Gubernur, itu setelah dicek ternyata tidak benar bahwa yang mengerjakan atau memenangkan adalah tim gubernur.

Sehingga kalaupun dinilai ada temuan adalah wajar karna dilakukan melalui mekanisme yang benar sesuai regulasi yang ada

"itu adalah hak orang untuk berekonomi dan setiap orang berhak mempertahankan hak azasinya baik dalam hal apapun selama hal itu dijamin dalam UUD termasuk dalam hal berusaha demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian halnya itu telah dijawab juga oleh pihak-pihak yang dipanggil yaitu ibu hajrah dan yang lainnya tentang pencopotan beberapa pejabat, yang sekiranya adalah hal yang wajar dan sah-sah saja dilakukan oleh seorang Gubernur selaku pemimpin tertinggi pemerintahan di Sulsel, jangankan satu dua orang pejabat yang diganti, beliau mau mengganti semuanya pun bisa sesuai kebutuhannya demi mejalankan visi misi selaku gubernur dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakatnya, karena hal tersebut memang menjadi hak progratif Gubernur, terlebih lagi yang bersangkutan yaitu orang yang dicopot masuk dalam rekomendasi BPK, Inspektorat dan atas rekomendasi pencegahan dari institusi KPK. Ungkapnya.

Olehnya itu koalisi LSM PEDAS dan LKP-PAN yang dimotori Yuswandi Dg. Limpo, selaku Ketua Umum lembaga pemantau dana subsidi (LSM PEDAS) dan Ketua Umum LKP-PAN telah menginstruksikan Direktur Ekonomi & Budaya dalam hal ini Murdani Rimba yang juga selaku Kord. Wilayah Indonesia Timur Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) agar bersama LKP-PAN yang di ketuai Musafir SH memantau poin-poin rekomendasi hak angket kepada Gubernur Sulsel.

Maka dari itu kami mempersiapkan langkah konstitusi selaku parlemen jalanan dalam menjalankan fungsinya dan akan bersinergi dengan organisasi pers selaku lembaga kontrol baik itu bagi Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi, dan pelu digaris bawahi gerakan ini tidak punya tendensi apapun apalagi politik, ataupun nilai pragmatis lainnya tidak ada, justru sebaliknya kalau ada oknum baik itu dari Pemprov dan DPRD Sulsel yang melakukan penyimpangan kami siap menjadi regulator pengawasannya dan melaporkan kepada institusi hukum baik itu kepolisian dan kejaksaan, agar stabilitas serta upaya pemberantasan korupsi di Sulsel dapUat terwujud demi rakyat di Sulawesi Selatan. (Lap.MR)

loading...
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »