Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Powered by Blogger.
Ongen Matital Menjadi Saluran Berkat Bagi Sesama dan Orang Lain

Diposting oleh On 6:51 PM

Ongen (baju kuning) saat mengunjungi dan berikan bantuan kepada korban di pengungsian

Inspiratorrakyat.Com, Jakarta – Ongen Matital, seorang Nyong Ambon Manise, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Anak ke-3 dari 8 bersaudara dari Ibu Magdalena Matital Sohuwat dan Jan Matital ini lahir dan besar di Ambon, Maluku 43 tahun yang lalu.

Lahir dan besar di kota kecil Ambon yang indah dan dikelilingi laut yang biru dengan hamparan pasir yang putih, Ongen bertumbuh menjadi seorang remaja yang liar, nakal, atau yang kita sebut dengan preman. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya hidup di jalanan, kacau, mabuk, meminta-minta uang dari sopir angkot. Tidak itu saja, Ongen juga sering memakai kuasa-kuasa kegelapan, jimat-jimat, guna-guna, ilmu hitam, dan selalu menyusahkan orang lain.

Itulah hidup Ongen Matital seperti yang diceritakan kepada pewarta ini sewaktu ditemui beberapa waktu yang lalu di sela-sela kunjungannya di Jakarta. Ongen yang kini tinggal di Belanda itu sempat mengunjungi tanah air dalam rangka sebuah misi kemanusiaanya.

Ketika kerusuhan Ambon terjadi Ongen pergi mengungsi ke gereja dan merantau ke Papua. Di sana Ongen mulai menyadari kehidupannya selama ini yang sangat jahat. Ia merenungi hidupnya di Papua dan mulai membuka hatinya untuk Tuhan. Mulailah ongen meninggalkan kehidupan lamanya dan mulai hidup dengan ‘takut akan Tuhan’ pada tahun 2002.

Pada tahun 2002 itu juga Ongen kembali ke Ambon dan pada saat kerusuhan di Ambon, Ongen bertemu dengan Maudy Dias yang sekarang menjadi istrinya dan menikah di Ambon pada tahun itu juga.

Setahun kemudian, pada 2003 Ongen pergi ke Belanda dan bertemu dengan Maudy Diaz yang sekarang menjadi istrinya. Mereka kemudian dikaruniai anak perempuan yang bernama Refaya Matital pada tahun 2005.

Gempa yang pernah melanda Ambon, Maluku beberapa waktu yang lalu mengerakkan hati Ongen untuk membuat aksi mengumpulkan bantuan dan mendapatkan total 24.000.000 rupiah dan disumbangkan untuk kabupaten Kairatu. Kemudian Ongen melakukan aksi kedua bersama masyarakat Maluku bersama Yayasan Sama-Sama.

Begitu juga, banyak sumbangan yang didapatkan dari Gereja Alphen aan den Ryn, kota dimana Ongen tinggal di Belanda.

Tidak kurang dana yang terkumpul mencapai 6000 euro, ditambah sumbangan dari Walikota Alphen aan den Ryn sebesar 5000 euro. Total bantuan sekitar 300 juta lebih dan disalurkan langsung ke lapangan bersama teman-temannya dengan membuat WC, air bersih, serta makanan buat para pengungsi.

Sampai sekarang Ongen Matital mau terus menjadi berkat bagi semua orang. Walaupun hidupnya dulu susah, tapi sekarang dirinya mau terus melayani dan melihat mujizat yang lebih besar lagi. “Saya ingin menjadi saluran berkat bagi siapa saja, membantu sesama di seluruh tanah air,” ungkap Ongen. (JNI/Red)

PPWI dan LMP Sumbar Dijamu Walikota Pariaman, Wilson: Genius itu Ulet!

Diposting oleh On 6:44 PM

Walikota Pariaman Genius Umar (ketiga dari kanan) berfoto bersama dengan Ketum PPWI Wilson Lalengke dan kawan-kawan LMP dalam kesempatan silaturahmi di rumah dinas Walikota Pariaman, 

InspiratorRakyat.Com, Pariaman – Ketum PPWI Wilson Lalengke didampingi Ketua DPD PPWI Sumbar, Syafrizal Buya, Ketua Laskar Merah Putih (LPM) Mada Sumbar, Zaidina Hamzah dan Dansus LMP Mada Sumbar Jejeng Fadli Chaniago, menyambangi kediaman resmi Walikota Pariaman, Genius Umar, Rabu (26/2/2020).

“Beliau (Genius Umar) adalah teman lama saya waktu sama-sama bekerja di DPD RI. Genius adalah pekerja ulet, konsekwen dan sangat pintar. Benar-benar cocok dengan namanya, Genius,” kata Wilson yang salah satu agenda utamanya ke Sumbar adalah menghadiri pelantikan pengurus DPC PPWI Tanahdatar.

Menyambut apa yang disampaikan Wilson, dalam kesempatan temu ramah itu, Safrizal Buya juga ikut memberikan penilaian atas kinerja Genius Umar. Dikatakan Buya, lakek tangan Genius selama menjabat Walikota Pariaman, benar-benar telah dirasakan masyarakat. Banyak perubahan dan prestasi besar yang berhasil ditorehkan Genius.

“Semenjak dipimpin Genius, Pariaman kian tacilak. Pembangunan juga cukup melesat. Atas prestasi ini, kami memberikan apresiasi kepada Pemko Pariaman dibawah kepemimpinan Genius Umar,” tandas Buya.

Sementara Ketua LMP MADA Sumbar, Hamzah mengatakan, Genius merupakan sosok pemimpin yang dikenal dengan masyarakat. Selain asik diajak bicara dan berdiskusi, tokoh yang dinilai memiliki intelektualitas tinggi dan dicintai masyarakat Kota Pariaman itu, juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati.

“Secara pribadi, saya sangat mengagumi beliau (Genius Umar). Kiprah kepemimpinannya sudah teruji. Karakternya sangat kuat, beliau juga disayangi masyarakat,” kata Hamzah.

Diketahui, Genius Umar sudah hampir dipastikan akan maju mendampingi Irjen Fakhrizal, sebagai bakal calon Wakil Gubernur Sumbar pada Pilgub Sumbar 2020. Pasangan Fakhrizal – Genius, merupakan satu-satunya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang maju dari jalur independen. (RYAN/Red)

Bupati Talaud "3 Periode" Resmi Dilantik Mendagri.

Diposting oleh On 6:36 PM

Elly Engelbert Lasut Bupati Talaud resmi di lantik di dampingi Ince Mandagi (Ketum DPP. SPRI)

InspiratorRakyat.Com, Jakarta- Setelah melewati proses politik dan hukum yang berkepanjangan, Elly Engelbert Lasut akhirnya resmi dilantik sebagai Bupati Talaud untuk ketiga kalinya. Lasut dilantik langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama dengan Wakilnya Moktar Arunde Parapaga di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020). Kemendagri sudah resmi memutuskan menerima pendapat hukum para pakar hukum tata negara bahwa jabatan Elly Lasut belum dua periode sehingga layak dan sah dilantik. Artinya Elly Lasut dilantik sebagai Bupati Talaud untuk ketiga kalinya tapi bukan 3 periode.


Sejatinya Elly Lasut dan Moktar Parapaga dilantik Gubernur atau Wakil Gubernur Sulut. Namun karena persoalan putusan MA yang menyatakan Elly Lasut akan menjabat 3 periode jika kembali dilantik menyebabkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey enggan melantik kedua pasangan yang terpilih pada Pilkada 2018 silam. Bahkan Surat Keputusan (SK) terhadap Bupati Talaud sudah ada sejak era Mendagri Tjahjo Kumolo pada 1 Juli 2019.


Mendagri Tito Karnavian akhirnya memilih untuk melaksanakan pelantikan karena gubernur dan wakil gubernur dinilai berhalangan hadir.

Keputusan Mendagri tersebut dinilai sangat  menghormati hukum. Hal itu disampaikan Elly Lasut usai dilantik sebagai Bupati.

"Ini merupakan suatu penghargaan dan penghormatan pemerintah pusat terhadap aspirasi masyarakat yang sudah diputuskan lewat pilkada, dan ternyata penegakan aturan undang-undang di Indonesia sangat tegas, dan kami sangat berterima kasih," kata Elly kepada wartawan.

Elly juga mengatakan, penyelidikan hukum yang sempat menghambat dirinya dilantik sebagai Bupati Talaud sudah selesai.

"Para pakar tata negara, tokoh-tokoh hukum nasional seperti Pak Yusril, Refly Harun dan kawan-kawan yang sangat pakar di bidang hukum itu sudah memberikan pendapatnya sehingga pelantikan ini dilaksanakan," tuturnya.

Bupati Lasut juga berjanji akan langsung menemui Gubernur Sulut untuk melaporkan pelantikan hari ini.

"Sebagai gubernur, beliau itu adalah pemimpin kami di Sulawesi Utara. Jadi langkah kami yang pertama adalah kami tetap mencoba untuk membangun kembali hubungan ini menjadi lebih baik. Kami akan minta bimbingan dan arahan beliau sebagai Gubernur Sulawesi Utara," katanya.

Dari Manado, Sulawesi Utara, Gubernur Olly Dondokambey sempat membuat pernyataan kepada wartawan tentang pelantikan Bupati Talaud. Kepada wartawan, Gubenur Olly mengatakan, dirinya lebih memilih untuk melakukan kegiatan lain. "Mendagri yang memulai, Mendagri yang mengakhiri," ujar Olly kepada wartawan. (red***).

PPWI Akan Gelar Rakernas 4-5 April, Bahas Program Kerja 2020-2021

Diposting oleh On 11:41 PM


InspiratorRakyat.Com, Jakarta - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang direncanakan berlangsung pada hari Sabtu-Minggu, 4-5 April 2020 mendatang. Rekernas yang akan digelar di Jakarta itu adalah dalam rangka koordinasi, konsolidasi, dan pengembangan personil kepengurusan organisasi PPWI di seluruh wilayah nusantara.

Selain itu, rekernas juga sekaligus akan menjadi wadah bagi para pengurus dan anggota PPWI untuk bertukar pikiran, ide dan pengalaman dalam rangka merumuskan program kerja tahun 2020-2021 mendatang, baik untuk tingkat nasional maupun untuk masing-masing kepengurusan di daerah.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke dalam kiriman releasenya ke media ini, Jumat, 20 Februari 2020. "DPN PPWI melalui Panitia Pelaksana akan segera menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) selama dua hari, pada 4-5 April 2020 mendatang. Rakernas akan digelar di Jakarta," ujar Wilson.

Acara pembukaan Rakernas direncanakan berlangsung pada Sabtu, 4 April 2020, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6, Senayan, Jakarta Pusat. "Kawan-kawan PPWI se-Nusantara sangat berharap Bapak Presiden berkenan hadir dan membuka acara tersebut," imbuh Wilson.

Dari rancangan rundown acara yang dikirimkan ke redaksi, para peserta Rakernas akan diberikan pembekalan oleh beberapa pembicara. Selain Presiden Jokowi yang akan menjadi Keynote-speaker, acara akan diisi dengan pemaparan tentang strategi dan kebijakan nasional di bidang pengelolaan informasi oleh Pemerintah Pusat, penanganan narkoba, terorisme, dan program pemantapan Ideologi Pancasila. Peserta juga akan diberikan materi manajemen dan pengembangan organisasi, serta manajemen dan entrepreneurship pekerja media massa.

Sementara itu, Sekjen PPWI Fachrul Razi menjelaskan bahwa para peserta yang diundang hadir diantaranya adalah ketua dan pengurus DPD PPWI Provinsi, ketua dan pengurus DPC PPWI Kabupaten/Kota, Koordinator Simpul PPWI Kecamatan, dan Anggota PPWI Se-Indonesia. "Rakernas ini terbuka untuk seluruh pengurus dan anggota PPWI yang dibagi dalam 2 kelompok, yakni peserta dan peninjau," ujar Fachrul Razi yang juga adalah Senator DPD RI dari Aceh itu.

Adapun ketentuan dan persyaratan umum bagi  peserta dan peninjau, antara lain adalah setiap peserta membawa surat rekomendasi dari DPD/DPC/Simpul PPWI masing-masing wilayah. Setiap peserta tentu saja harus memiliki ID Card PPWI yang masih aktif (valid). "Bagi anggota PPWI yang di wilayahnya belum ada kepengurusan DPC/DPD atau Simpul, dapat langsung meminta rekomendasi dari DPN PPWI," tambah Fachrul.

Selanjutnya, para peserta diharapkan mendaftarkan keikutsertaannya ke panitia, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan mengirimkan formulir pendaftaran ke email panitia dan/atau via grup WA yang dibuat khusus untuk acara ini. "Pendaftaran peserta penting, agar panitia dapat mempersiapkan pelayanan kawan-kawan peserta dengan baik," pungkas kandidat Doktor bidang ilmu politik ini.

Pada bagian lain, Ketum Wilson Lalengke meminta kepada para peserta untuk membawa 1 set uniform resmi PPWI (baju kemeja dan topi) dan pakaian olahraga saat mengikuti acara nanti. "Nanti ada kegiatan outbond di Sentul, jadi perlu baju olahraga,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas tahun 2012 itu.

Untuk informasi lebih lanjut, sekiranya ada yang belum jelas benar, kiranya dapat ditanyakan langsung kepada Panitia melalui email: panitia.rakernas.ppwi@gmail.com, atau SMS/WA ke 081371549165 (Shony), 085772004248 (Wina), 085777990005 (Marsono), atau kirim pesan via WA group internal PPWI Nasional dan PPWI Regional. (JML/Red)

Kapolres Jakbar Pimpin Sertijab Kasat Narkoba dan Kapolsek Palmerah

Diposting oleh On 11:37 PM


InspiratorRakyat.Com, Jakarta – Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Metro Jakarta Barat, KBP Audie S Latuheru, memimpin langsung serah terima jabatan (Sertijab) Kasat Narkoba dan Kapolsek Palmerah, Kamis (20/02/2020). Acar sertijab berlangsung di Ruang Serbaguna Gedung Mapolres Metro Jakarta Barat.

Kasat Narkoba AKBP Erick Frendiz  diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Bondowoso, Polda Jawa Timur. Sementara jabatan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat diemban oleh Kompol Ronaldo Maradona.

Selain itu, Kapolsek Palmerah Kompol Ade Rosa akan menduduki jabata baru sebagai Kasie nego Subdit Dalmas Ditsamapta Polda Metro Jaya. Jabatan Kapolsek Palmerah akan diduduki oleh Kompol Supriyanto.

Dalam sambutannya, KBP Audie S Latuheru menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan hal yang wajar dan harus terjadi sebagai bagian dari siklus manajemen sumber daya manusia dalam organisasi.

“Selain sebagai implementasi dalam rangka pengawasan dan pengembangan organisasi, juga sebagai bentuk pembinaan karier bagi perwira Polri,” ucap Audi dalam arahannya.

Tantangan tugas kedepan, lanjut penyandang pangkat melati tiga ini, tidak akan mudah. Bahkan sebaliknya akan semakin kompleks dan tidak ringan. “Untuk itu perlu antisipasi dan responsi cepat, tepat serta akurat terhadap kemungkinan segala perkembangan yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, negara dan masyarakat,” tambah Audi.

Pada bagian lain arahannya, Audi menekankan agar para anggota Polri wajib memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat. “Berikan pelayanan publik yang lebih Responsif, Modern, dan Profesional. Cegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum agar makin memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tegas Audi. (APL/Red)

Mekopolhukam Mahfud MD Tanggapi Kasus Kriminalisasi Dua Aktivis PAMI

Diposting oleh On 11:33 PM


InspiratorRakyat.Com, Jakarta, Kasus dugaan kriminalisasi terhadap dua aktivis Pelopor Angkatan Muda Indonesia John Fredi Rumengan dan Devi Roni Siwij yang sedang ditangani Resmob Polda Metro Jaya sampai juga ke telinga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Bahkan informasi mengenai penahanan kedua tersangka yang dilakukan polisi atas laporan pencemaran nama dari Rektor Unima Paulina Runtuwene sudah pula disampaikan ke Menkopolhukam Mahfud MD. Kedua tersangka dilaporkan  memposting foto-foto di akun facebook terkait  aksi demonstrasi PAMI di sejumlah tempat di Jakarta  untuk mendesak Menristekdikti dan Presiden melaksanakan Rekomendasi Ombudsman RI Nomor : 0001/REK/0834.2016/V/2018 tangal 31 Mei 2018 tentang maladministrasi dalam penyetaraan ijazah doctor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dianggap mencemarkan nama baik pelapor.

Menanggapi informasi tersebut, Mahfud menyarankan agar bukti-bukti tentang Rekomendasi Ombudsman tersebut diserahkan ke pihak Kepolisian. "Untuk membuktikan keduanya (tersangka) benar silahkan keluarga temui polisi dan serahkan bukti-bukti dari Ombudsman tersebut," kata Mahfud menjawab konfirmasi melalui telpon genggamnya Kamis (20/02/2020) malam.

Mahfud juga sempat menanyakan nama rektor yang melaporkan kasus tersebut serta kronologis permasalahan sehingga kedua tersangka bisa ditahan.

Menutup pembicaraan, Mahfud meminta pihak keluarga tersangka bersabar sambil menunggu penyelesaian proses di Kepolisian. (Red***)

Diresmikan Wapres Ma'ruf Amin, Pameran Artefak Rasulullah SAW akan Kunjungi 18 Kota

Diposting oleh On 3:42 AM


InspiratorRakyat.Com, Serang - Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin berkenan membuka secara resmi acara Jelajah Nusantara Pameran Artefak Rasulullah SAW dan Para Sahabat Nabi, bertempat di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama, Serang, Banten, Minggu, 16 Februari 2020. Wapres Ma'ruf Amin berharap pameran serupa dapat diadakan di daerah lain di tanah air.


Dalam sambutannya, Ma'ruf menjelaskan bahwa pameran seperti ini penting bagi masyarakat Indonesia, khusunya kaum Muslimin, untuk mengenal lebih jauh sosok Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tujuan utamanya agar publik bisa mengetahui dan meneladani sifat-sifat baik dari Nabi dan para sahabatnya.


"Semoga pameran ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk dapat lebih meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW dan para sahabat dan mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari," jelas Wapres Ma'ruf Amin.

Terkait dengan asal-muasal berbagai artefak yang dipamerkan, Wapres menyampaikan bahwa benda-benda bersejarah tersebut  berasal dari koleksi Galeri Warisan Museum's Artefak Rasulullah (Galeri Warisan MAR) milik Abdul Manan Gembong. "Artefak-artefak ini telah teruji kebenarannya karena telah bersertifikasi Saudi Commision for Tourism dan National Heritage," imbuh Ma'ruf.

Sementara itu, Ketua Panitia Jelajah Nusantara Pameran Artefak Rasulullah SAW, Arif Rahmansyah Marbun dalam laporannya mengungkapkan bahwa setelah dibuka oleh Wapres di Banten, pameran serupa juga akan digelar di berbagai kota lainnya. Tidak kurang dari 18 kota di Indonesia yang akan disinggahi untuk memamerkan artefak Rasulullah SAW tersebut.

"Setelah pembukaan acara oleh Wapres, kegiatan ini insya Allah dilaksanakan di 18 kota lainnya," ujar Arif Rahmansyah Marbun. (APL/Red)

 Rekomendasi Ombudsman Diabaikan Polisi, Dua Aktivis Dikriminalisasi

Diposting oleh On 7:41 PM


InspiratorRakyat.Com, Jakarta, Menanggapi keterangan pers yang disampaikan pihak Polda Metro Jaya terkait penangkapan dua tersangka pencemaran nama baik Rektor Unima melalui facebook, John Fredi Rumengan dan Devi Roni Siwij pada Selasa (18/02/2020) sore di Polda Metro Jaya, pihak keluarga meminta wartawan dan media nasional memberitakan permasalahan tersebut secara berimbang.


Menurut pihak keluarga kedua tersangka, pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Yusri Yunus, tidak mengungkapkan fakta secara keseluruhan. Threesje Muntuan, isteri tersangka John Fredi Rumengan mengatakan, pihak Polda Metro Jaya sengaja menutup-nutupi fakta dan bukti data bahwa ada Rekomendasi Ombudsman RI Nomor : 0001/REK/0834.2016/V/2018 tentang maladministrasi dalam penyetaraan ijazah doktor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene yang dilakukan oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

“Atas dasar itu suami saya selaku Ketua Umum LSM PAMI melakukan aksi demonstrasi di sejumlah tempat di Jakarta untuk mendesak pihak terkait agar rekomendasi Ombudsman tersebut segera dilaksanakan oleh Menristek Dikti sebagai terlapor dan Presiden sebagai atasan terlapor,”  ungkap Threesje kepada wartawan saat menggelar jumpa pers di Jakarta (19/02/2020) bersama Margaretha Oktaviani Sumilat, isteri tersangka Devi Roni Siwij.

Theresje mengaku, apa yang dilakukan suaminya adalah murni untuk menjalankan peran serta lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyimpangan yang terjadi di Kemenristek Dikti. “Saya yakin suami saya dikriminalisasi dan pihak Polisi seharusnya menangkap terlebih dahulu seluruh pimpinan Ombudsman RI yang mengeluarkan rekomendasi soal ijazah Rektor Unima yang dianggap bermasalah,” tandasnya.


Theresje juga membantah suaminya ditangkap dan diringkus oleh petugas Resmob Polda Metro Jaya. Meurutnya, Fredi Rumegan selaku Ketua Umum DPP Pelopor Angkatan Muda Indonesia dipanggil menghadap Penyidik Polda Metro Jaya Brigadir Goncang Widodo pada Rabu (05/02/2020). “Pada hari yang sama suami saya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan, jadi bukan ditangkap atau diringkus layaknya teroris,” ujar Threesje

Sedangkan terhadap tersangka Devi Roni Siwij,  menurut pengakuan Margaretha, suaminya tidak benar ditangkap dan diringkus di Manado oleh polisi dari Resmob Polda Metro Jaya. Karena pada tanggal 13 Februari 2020, Margaretha mengatakan,  suaminya sempat ditemui Penyidik Polda Metro Jaya Brigadir Goncang Widodo dengan maksud menyampaikan bahwa Devi akan diperiksa sebagai saksi namun pemeriksaannya harus dilakukan di Jakarta.

“Kami berangkat ke Jakarta bersama penyidik pada tanggal 14 Februari 2020 dan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap suami saya pada tangal 15 Februari 2020, polisi langsung menetapkan Devi sebagai tersangka dan melakukan penahanan,” urainya.

Terkait tuduhan pencemaran nama baik oleh kedua tersangka atas laporan Rektor Unima Paulina Julyeta Amelia Runtuwene, menurut Margaretha, sesungguhnya hal itu adalah bentuk kriminalisasi terhadap suaminya selaku dosen dan aktivis LSM. Pasalnya, pimpinan DPP PAMI adalah pelapor dugaan ijazah palsu dan pengangkatan guru besar bermasalah atas nama Paulina Julyeta Amelia Runtuwene di Ombudsman Republik Indonesia. Bahkan, lanjut Margaretha, pihak Ombusman telah melakukan pemeriksaan yang mendalam dan mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 0001/REK/0834.2016/V/2018 tentang maladministrasi dalam penyetaraan ijazah doktor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene yang dilakukan oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

“Atas dasar itu, DPP PAMI melakukan sejumlah aksi unjuk rasa di sejumlah lokasi di Jakarta, kemudian foto aksi tersebut diposting suami saya di facebook miliknya ketika berada di Manado,” ungkapnya. Oleh karena itu, Margaretha mempertanyakan penanganan perkara suaminya oleh Polda Metro Jaya padahal kejadian perkara terjadi berlangsung di Manado.

Selain itu, menurutnya lagi, atas dasar Rekomendasi Ombudsman tersebut suaminya Devi Roni Siwij selaku Sejen DPP PAMI membuat laporan polisi Nomor : STTLP/472.a/VII/2019/SPKT di Polda Sulut terkait dugaan tindak pidana pendidikan dengan terlapor Paulina Julyeta Amelia Runtuwene, tertanggal 8 Juli 2019.

Namun, kata Margaretha, laporan polisi tersebut dihentikan penyelidikannya dikarenakan ada ketarangan dari oknum pejabat di Biro Hukum Kemendikbud RI Polaris Siregar kepada penyidik Polda Sulut bahwa Universite De Marne La Vallee Paris Perancis terdaftar dalam laman Kemenristek Dikti karena sebelumnya sudah pernah menyetarakan ijazah Doktor atas nama Budhi Prihartono dan Bintal Amin. Padahal, setelah ditelusuri, Universite De Marne La Vallee Paris Perancis tidak ada kerja sama dengan Kemendikti dan kedua dosen tersebut adalah bukan lulusan Universite De Marne La Vallee Paris Perancis. Yang benar adalah Budhi Prihartono merupakan lulusan Universite De Droit Marseile Perancis dan Bintal Amin lulusan Universitas Putra Jaya Malaysia. Fakta itu membuktikan bahwa Polaris telah memberikan keterangan palsu dalam pemeriksaan polisi.

Atas dasar penghentian penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu di Polda Sulut dengan terlapor Rektor Unima, Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan kasus dugaan pencemaran nama baik atas laporan Rektor Unima.

Pihak keluarga tersangka juga mempertanyakan proses penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan pencememaran nama baik yang dilaporkan Paulina Julyeta Amelia Runtuwene tersebut tidak ditangani oleh pihak Direskrimsus sebagaimana seharusnya prosedur penanganan kasus pelanggaran UU ITE, namun ditangani oleh Resmob Polda Metro Jaya.

“Selain itu sudah ada penegasan dari pihak Mabes Polri dalam berbagai kasus pelanggaran tindak pidana UU ITE, tersangkanya tidak perlu ditahan,” ungkap kedua isteri tersangka.

Kedua isteri tersangka juga berharap pihak Polda Metro Jaya dapat mengindahkan surat dari Ombudsman RI Nomor : B/290/RM.03.03/0834.2016/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020 Perihal Penanganan Perkara atas nama Sdr. Fredy John Rumengan, Ketua Umum DPP PAMI. Dalam suratnya, Ombudsman secara tegas menyatakan Fredi John Rumengan selaku Ketum DPP PAMI adalah salah satu pelapor di Ombdusman RI. Atas laporan tersebut Ombdusman RI telah melalui proses pemeriksaan yang mendalam, selanjutnya telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 0001/REK/0834.2016/V/2018 tentang maladministrasi dalam penyetaraan ijazah doktor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Dalam surat itu juga, Ombudsman meminta Kapolda Metro Jaya agar proses hukum terhadap Fredi John Rumengan dilaksanakan dengan objektif dan adil, dan mempertimbangkan permohonan penagguhan penahanan, serta menunda pemeriksaan. Hal ini mengingat substansi atau materi yang dituduhkan kepada John Fredi Rumengan terkait dengan tindakan maladministrasi yang selengkapnya sudah disampaikan oleh Ombdusman RI kepada Kementrian Ristekdikti, masih dalam proses penyelesaian. Surat Ombudsman tersebut juga ditembuskan kepada Kapolri dan Mendikbud RI di Jakarta.

“Bersama ini kami pihak keluarga tersangka meminta Bapak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya agar menghentikan terlebih dahulu proses penyidikan terhadap kedua tersangka dan memproses lebih lanjut laporan polisi terhadap Paulina Julyeta Amelia Runtuwene untuk keadilan dan penegakan hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” pungkas Treesje dan Margaretha.
(Red***)

PPWI Dukung Penyusunan dan Penetapan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Diposting oleh On 11:13 PM


InspiratorRakyat.Com, Jakarta - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) sepenuhnya mendukung penyusunan dan penetapan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, serta tidak mendukung segala statement yang disuarakan di ruang publik oleh segelintir organisasi pers underbow Dewan Pers bahwa wartawan Indonesia menolak RUU tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke dan Sekretaris Jenderal H. Fachrul Razi, Rabu (19/2/2020) dalam pernyataan sikap PPWI terhadap pernyataan Dewan Pers bersama Underbow-nya atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Wilson menambahkan, dikeluarkan pernyataan tersebut mengigat beredarnya secara luas undangan jumpa pers Pernyataan Sikap Bersama PWI, IJTI, AJI dan LBH Pers, pada Selasa 18 Febuari 2020 yang memuat beberapa poin berkenaan penolakan atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dan pernyataan mereka bersama Dewan Pers yang seolah-olah mewakili seluruh wartawan Indonesia.

Ditegaskan Wilson, Dewan Pers, bersama segelintir organisasi pers underbow-nya tidak dibenarkan mengklaim diri mewakili masyarakat pers Indonesia. Apalagi kata Wilson, jumlah konstituen Dewan Pers hanya secuil saja dibandingkan dengan ratusan ribu wartawan dan jutaan pewarta warga yang tergabung dalam berpuluh-puluh organisasi pers berlegalitas Kementerian Hukum dan HAM yang tidak menjadi follower dan tidak mengakui eksistensi kepengurusan Dewan Pers saat ini.

Sambungnya, sehubungan dengan hal tersebut, dimaklumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pernyataan sikap bersama beberapa organisasi pers yang dimotori Dewan Pers tersebut tidak mewakili suara masyarakat pers Indonesia.

Akan tetapi, hal itu merupakan suatu pemikiran sesat yang dikembangkan oleh segelintir organisasi underbow Dewan Pers selama ini yang menyimpang dari ketentuan UU No. 40 tahun 1999 terkait kewenangan Dewan Pers. 

"Dari 21 pasal UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers tersebut, tidak ada satu pasal atau ayat atau huruf pun yang memberikan kewenangan bagi Dewan Pers untuk membuat peraturan teknis tentang pers," tegas Wilson.

Dewan Pers, tambahnga, bukanlah regulator pers. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (e) UU No. 40 tahun 1999, pembuatan dan penetapan peraturan teknis bidang pers dilakukan oleh organisasi-organisasi pers masing-masing untuk menjadi pedoman teknis kewartawanan bagi anggota di internal organisasi masing-masing. 

"Di organisasi pers inilah makna kemerdekaan dan independensi pers itu dipatrikan, sebagai kanalisasi suara rakyat yang merdeka dan berdaulat, terhindar dari kepentingan politik, kekuasaan, agama, suku, ras, dan anasir sektarian lainnya," ujarnya.

Secara umum, tambahnya lagi, PPWI mendukung penyusunan dan penetapan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, serta tidak mendukung segala statement yang disuarakan di ruang publik oleh segelintir organisasi pers underbow Dewan Pers bahwa wartawan Indonesia menolak RUU tersebut. (JML/Red)

Kementan dan Pemda Bali Berkomitmen Kendalikan Kasus Kematian Babi di Bali

Diposting oleh On 4:03 AM


InspiratorRakyat.Com, Denpasar - Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyampaikan kesiapan dan komitmennya untuk terus membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam mengendalikan penyakit pada babi yang dalam 1 (satu) bulan terakhir ini menjangkiti beberapa wilayah di Provinsi Bali.

Hal tersebut disampaikan I Ketut Diarmita, Dirjen PKH pada saat menemui Gubernur Bali, I Wayan Koster, di Kantor Gubernur Bali, Jumat, 14/02/2020.

Menurut Ketut, penyakit babi yang terjadi di Bali merupakan suspek African Swine Fever (ASF), dan tindakan pengendalian yang dilakukan oleh petugas kesehatan hewan di Provinsi Bali sudah tepat, hal ini terbukti dengan terkendalinya kasus.

"Berbeda dengan daerah ataupun negara lain, kasus kematian babi di Bali saat ini hanya mencapai 0,11% dari total populasi babi di Bali yang berjumlah 800 ribu ekor. Artinya petugas sudah sigap menghadapi kasus ini," tambahnya.

Ketut juga menjelaskan bahwa Pemerintah telah berupaya membangun kapasitas dalam menghadapi kasus seperti kematian babi di Bali ini, karena kejadian kasus memang sudah diprediksi akan terjadi sebelumnya. Hal ini mengingat adanya penerbangan langsung dari negara tertular serta praktek pemberian sisa-sisa makanan sebagai pakan (swill feeding) yang memang biasa dilakukan masyarakat.

"Swill feeding diduga merupakan sumber masuknya penyakit ini, mengingat sifat virus yang tahan pada makanan olahan dan juga di lingkungan," ungkapnya. Namun demikian, Ketut juga menegaskan bahwa virus penyebab penyakit babi di Bali ini tidak dapat menular ke manusia (bukan zoonosis), sehingga masyarakat dihimbau tidak takut konsumsi daging babi.

Pada kesempatan bertemu Gubernur Bali tersebut, Ketut memperkenalkan sebagian anggota tim ahli yang terdiri dari beberapa guru besar dari Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) yakni Prof. I Nengah Kerta Besung dan Prof. IGN Kade Mahardika (FKH Unud), Prof. Sri Hadi Agung Priyono dan Prof. I Wayan Teguh Wibawan (FKH IPB University), Dr. AA Gde Putra (Komisi Ahli Kesehatan Hewan), dan drh. Agung Suganda (Kepala Pusvetma) yang saat ini dalam proses mengembangkan vaksin untuk mencegah ASF.

"Dalam waktu dekat, prototipe vaksin akan segera diujicobakan, mudah-mudahan berhasil, sehingga bisa mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut," imbuhnya.

Ketut menjelaskan bahwa pembuatan vaksin ASF ini tidak mudah, dan telah banyak negara mencoba membuatnya, namun belum ada yang berhasil membuat vaksin yang efektif mencegah penyakit. Ia berharap ada terobosan dalam pengembangan vaksin di Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Bali menyampaikan apresiasinya kepada Kementan atas dukungannya dalam pengendalian penyakit babi yang terjadi. Ia meminta Ida Bagus Wisnuardhana, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan jajarannya untuk tetap sigap dalam mengantisipasi kasus, dan mencegah penyebaran penyakit.

"Ini penting, mengingat babi merupakan penghidupan bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat Bali," ungkapnya.

Mengakhiri kunjungan, Ketut kembali menegaskan komitmennya untuk terus membantu pengendalian penyakit pada babi di Bali. (PBI/Red)

Narahubung:
Drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Ph.D., Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementan.

Wartawati di Samosir Dianiaya Akibat Pemberitaan Proyek

Diposting oleh On 3:35 AM


InspiratorRakyat.Com, Samosir - Tindak kekerasan terhadap wartawan/ti saat menjalankan tugasnya terjadi lagi. Kejadian naas ini dialami oleh Asnitha Hunterhard Sinaga (32), penduduk Desa Sialanguan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Sehari-harinya, Asnitha merupakan wartawati media online Sudutberita.com.

Asnitha mendapat perlakuan tindak kekerasan berupa pemukulan dilakukan oleh PN alias Pangki, warga Desa Parsaoran 1, Kecamatan Pangururan. Tindak kekerasan itu dialami korban saat bertemu Pangki di halaman Cafe Permata, Selasa (11/02/2020), sekira pukul 23.37 Wib, di Desa Lumban Pinggol, Pangururan. Berdasarkan penelusuran Team PPWI, didapatkan informasi bahwa pemukulan terhadap wartawan wanita itu ditengarai terkait pemberitaan proyek yang sedang dikerjakan oleh Pangki.

Menurut Asnitha, kejadian bermula saat dirinya bersama awak media lainnya melakukan liputan pekerjaan pengaspalan di Ronggurni Huta yang dikerjakan pada TA. 2019 lalu. Pemberitaan proyek pengaspalan jalan di media online Sudutberita.com tersebut diduga mengusik Pangki sebagai pemilik proyek. Ia kemudian mencari wartawan yang menulis berita tersebut.

Saat bertemu Asnitha di halaman Cafe Permata di Desa Lumban Pinggol itulah Pangki menampar wajah Asnitha. "Setelah Pangki menanyakan nama saya (hodo boru sinaga namambaritahon karejokki?), setelah saya jawab ya, dengan cepat dia menampar wajah saya," beber Asnitha.

Belum puas atas tamparannya, sambung korban, Pangki kembali melayangkan pukulan ke arah dada Asnitha. “Kemudian Pangki memukul dada (payudara) sebelah kanan saya hingga bengkak," sambung Asnitha.

Penganiayaan yang dialami Asnitha tidak cukup sampai di situ, Pangki kembali menendang kaki Asnitha hingga memar. "Dia tendang kaki saya hingga memar dan sakit kurasa," lanjut Asnitha.

Selain melakukan tindak kekerasan fisik, korban juga mendapat ancaman verbal yang dilontarkan Pangki. “Dia mengancam, siapapun media/wartawan yang berani memberitakan proyeknya akan dihabisi," ungkap Asnitha yang juga sebagai Kepala Biro Sudutberita.com Kabupaten Samosir ini.

Atas tindak penganiayaan yang dialaminya, Asnitha telah melaporkan kasus ini ke Polres Samosir. Laporan korban dengan dengan nomor LP/B-19/II/2020/SMSR/SPKT diterima oleh Briptu May F. Siagian.

Untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan benar, Pimpinan Sudutberita.com, Edik Satria mengatakan akan mengawal dan memberikan dukungan kepada Asnitha. "Kami dari manajemen Sudutberita.com akan mengawal proses hukumnya. Kami juga sedang mempersiapkan pendampingan untuk wartawan kami, Asnitha," ungkap Edik Satria.

Profesi wartawan, kata Edik, adalah mulia sebagai sosial control. Oleh karena itu, wartawan dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan tugasnya. "Kami sangat prihatin atas kejadian yang menimpa anggota kami. Ini pertanda masih ada pengusaha arogan dan main kekerasan," lanjut Edik.

Untuk itu, Edik berharap Polres Samosir menyelesaikan kasus ini dengan adil sesuai hukum yang berlaku. (Feri/Red)

Ada Peluang Besar di antara "Pelacur Pers", "Pengemis Sakti", dan Dewan Pers

Diposting oleh On 3:17 AM


Oleh :
Heintje G. Mandagie
Ketum DPP SPRI /
Ketua Dewan Pers Indonesia

Judul tulisan ini sesungguhnya tidaklah seekstrim tudingan media abal-abal yang terus dihembuskan Dewan Pers dan para pelayannya terhadap media lokal yang belum terverifikasi. Potret buruk media lokal yang menjadi corong informasi publik adalah menu utama propaganda  sekelompok elit politik yang ingin terus menguasai Dewan Pers demi mengontrol kekuasaan.

Pelaku pers nasional begitu rela diseret ke ruang gelap kemerdekaan pers.  Kelihatannya bangga sekali berada di kelompok elit media atau lebih dikenal dengan sebutan media mainstream.

Bahkan saat ini, menjadi konstituen Dewan Pers -bagi sebagian organisasi pers- adalah ibarat barang langkah dan mahal di pasaran. Tak heran ada kelompok organisasi pers yang ikut berjuang menggelar Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Kongres Pers Indonesia 2019 rela menjual idealisme dengan menjilat Dewan Pers hanya untuk memburu status menjadi konstituen Dewan Pers.

Sudah menjadi rahasia umum "Pengemis Sakti" (baca wartawan media mainstream) bertahun-tahun sadar dijadikan "sapi perahan" para konglomerat media, namun tetap saja angkat kepala menjalankan profesi mulia ini.

Amplop putih berisi lembaran rupiah masih saja menjadi teman setia di lapangan. Idealisme hanyalah label kamuflase wartawan yang punya merek UKW.

Selama bertahun-tahun pasal 10 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak berlaku di republik ini. Bahwa Pasal 10 UU Pers ini mengatur kesejahteraan wartawan wajib diberikan perusahaan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya, namun tidak pernah terimplementasi. Faktanya, wartawan digaji rendah namun dituntut tetap idealis. Sementara antara gaji dan kebutuhan bulanan wartawan tidak imbang, bahkan cenderung minus.

Dewan Pers  dan konstituennya yang memiliki kewenangan pengawasan hanya diam membisu. Wartawan dibiarkan "melacur" dan menjadi "pengemis sakti" selama bertahun-tahun. Sementara perusahaan pers meraup untung besar dibiarkan saja tidak memenuhi kewajibannya.

Sebagai wartawan yang pernah memimpin beberapa media mainstream lokal, penulis sudah paham betul dengan situasi pasrah dijadikan "sapi perahan" pemilik media. Pada akhirnya "melacurkan diri" atau menjadi "pengemis sakti" menjadi pilihan untuk mengais rejeki dari menjalankan profesi sebagai wartawan. Ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan wartawan dan masih berlanjut hingga saat ini, bahkan terjadi di seluruh Indonesia.

Alih-alih kondisi ini diatasi, Dewan Pers malah pura-pura sibuk mengurus verifikasi perusahaan pers dan Uji Kompetensi Wartawan.

Bagaimana mungkin wartawan bisa kompeten jika praktek terima amplop masih jadi pilihan utama untuk menutupi biaya bulanan. Buntutnya idealisme pers harus tergadaikan. Ini bukti pers di Indonesia belum merdeka. Artinya kita insan pers terpaksa harus berlumur "dosa" akibat menjual idealisme pers.

Padahal faktanya setiap tahun ada angka lebih dari 100 triliun rupiah perusahaan pers meraup pemasukan dari belanja iklan nasional. Tapi wartawan tidak pernah menerima hak kesejahteraannya yang dijamin pasal 10 UU Pers. Wartawan justeru terseret konflik kepentingan akibat label konstituen dan non konstituen, lalu tanpa sadar saling menyerang lewat media. Maka jadilah jeruk makan jeruk.

Lantas upaya apa yang sudah dilakukan Dewan Pers untuk menjamin kemerdekaan pers? Justeru sangat ironis. Bukannya memperjuangkan kesejahteraan wartawan, Dewan Pers malah asik menebar isu media abal-abal.

UU Pers menugaskan Dewan Pers mendata perusahaan pers, tapi yang dilakukan adalah memverifikasi perusahaan pers. Perusahaan pers yang lahir di era kemerdekaan pers pasca disahkannya UU Pers tahun 1999, kini  terus bermunculan. Bahkan Dewan Pers sendiri mengklaim ada 43 ribu media yang belum terverifikasi. Itu artinya, Dewan Pers dengan kondisi personil yang hanya 9 orang, membuat kebijakan melakukan sendiri verifikasi perusahaan pers di seluruh Indonesia.

Logikanya, apakah Dewan Pers mampu melakukan verifikasi faktual ke 40 ribuan media lokal di seluruh Indonesia?

Jawabannya sederhana. Kita coba ikuti permainan Dewan Pers. Katakanlah 10 tahun proses verifikasi media ini dilakukan Dewan Pers bersama kroni-kroni konstituennya.

Dari data yang diakses di situs Dewan Pers per 17 Februari 2020, tercatat baru 1216 yang terdata. Itupun belum semua dinyatakan terverifikasi faktual. Artinya, masih ada seribu lebih perusahaan pers yang sudah terverifikasi administrasi tapi belum terverifikasi faktual. Fakta data membuktikan bahwa sudah selama 10 tahun Dewan Pers bekerja tapi kenyataannya hanya mampu memverifikasi faktual dua ratusan media saja . Bagaimana mungkin puluhan ribu bahkan ratusan ribu media bisa diverifikasi faktual jika kinerja 10 tahun saja fakta datanya seperti itu. Butuh berapa puluh tahun lagi bagi media yang belum terverifikasi mendapat gilirannya?

Sekarang perusahaan pers yang belum terverifikasi, pada kenyataannya malah dipotret buruk dengan sebutan abal-abal. Dan bahkan, sengaja dimunculkan propaganda negatif bahwa kerja sama pemerintah dengan media yang belum terverifikasi akan berdampak pidana atau temuan. Meski BPK RI sudah membuat klarifikasi ke DPP Serikat Pers Republik Indonesia bahwa BPK belum menggunakan peraturan verifikasi Dewan Pers sebagai dasar audit keuangan pemerintah, namun berita hoax itu tetap saja dihembuskan.

Sekarang kita coba mulai berpikir positif dan melihat peluang besar terhadap munculnya puluhan ribu media lokal berbasis online.

Sebelum itu, kita runut dulu ke belakang tentang fakta bahwa ada ribuan media dan belasan organisasi pers yang merasa gerah dengan sikap Dewan Pers tersebut, kemudian memilih membentuk Dewan Pers Indonesia melalui keputusan Kongres Pers Indonesia 2019. Dewan Pers Indonesia dibentuk sebagai solusi menggantikan peran Dewan Pers yang dianggap tidak mampu menjalankan amanah sesuai UU Pers.

Lalu apa saja yang menjadi peluang besar dari keberadaan puluhan ribu media lokal tersebut?

Peluang besar itu adalah ketersediaan lapangan kerja makin besar untuk menyerap puluhan ribu tenaga kerja profesional di bidang pers. Selain itu, potensi belanja iklan nasional bisa terdistribusi ke seluruh Indonesia secara merata dan tidak hanya terpusat di Jakarta. Dengan begitu maka puluhan triliun anggaran belanja iklan nasional bisa kembali ke daerah lewat kerja sama perusahaan pengguna jasa periklanan dengan media-media lokal.

Jika peluang besar ini bisa terwujud maka ke depan nanti tidak akan ada lagi media lokal "mengemis" kerja sama dengan pemerintah daerah. Dan pada gilirannya wartawan bisa sejahtera dan media makin independen.

Untuk mewujudkan peluang besar ini, Dewan Pers Indonesia telah membangun jaringan media melalui program sertifikasi media.  Media yang sudah disertifikasi otomatis telah menjadi bagian dari jaringan Media DPI. Dari langkah ini maka DPI memiliki keyakinan akan kekuatan jaringan media ini mampu mengontrol dan menciptakan opini publik dalam satu irama pemberitaan. Inilah bargaining yang harus kita ciptakan bersama. Beberapa kali berita yang direlease melalui jaringan media DPI mampu menciptakan opini publik di seantero penjuru tanah air.

Kekuatan jaringan media DPI pada gilirannya akan setara atau bahkan lebih dahsyat dari media mainstream berskala nasional sekalipun. Ini patut dibanggakan atas kerja sama semua pihak. Bahkan, ada salah satu jaringan media DPI yang digawangi Hendri Kampai, telah menciptakan aplikasi media dan mampu menyatukan media-media lokal di seluruh Indonesia dalam satu sistem. Saat ini tercatat sudah ada kurang lebih 3000 media masuk dalam sistem ini dan akan terus bertambah setiap hari.

Pemerintah Daerah dan jajaran Pemerintah Pusat seharusnya tidak mengindahkan propaganda negatif tentang media-media lokal. Sebab perusahaan pers yang bernaung di DPI sedang disertifikasi secara sah sesuai peraturan perundang-undangan melalui organisasi-organisasi pers (berbadan hukum) yang menjadi konstituen Dewan Pers Indonesia, termasuk SPRI.

Pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan media-media yang sudah tersertifikasi DPI. Tidak perlu terpengaruh atau takut dengan ancaman Dewan Pers. Karena, DPI memiliki jaringan media sendiri yang sebagian sudah tersertifikasi dan layak mendapat hak atau akses ekonomi yang sama dengan media terverifikasi Dewan Pers.

SPRI yang menerbitkan Sertifikasi Media adalah organisasi pers yang berbadan hukum resmi dari KemenkumHAM RI. Jadi produk sertifikasi media SPRI yang turut disahkan DPI adalah sah sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau ada yang mengatakan tidak sah maka itu akan berhadapan dengan hukum.

Yang pasti negara sudah menjamin setiap orang berhak berusaha dan mendirikan perusahaan yang badan hukumnya disahkan pemerintah melalui Dirjen AHU KemenkumHAM RI. UU Pers hanya mengatur syarat mendirikan perusahaan pers adalah berbadan hukum Indonesia dan bukan verifikasi Dewan Pers atau bahkan Sertifikasi Media DPI sekalipun.

Sertifikasi Media hanyalah alat untuk mendata perusahaan pers bukan sebagai bukti keabsahan media.

DPI sendiri menjadikan program sertifikasi media untuk membangun jaringan media.

Saat ini kita diajak bermain oleh Dewan Pers dan kroni-kroninya untuk melawan pemerintah yang kabarnya sedang menyusun draft revisi Undang-Undang tentang Pers. Beberapa pasal yang dianggap pemerintah ikut campur dalam ruang lingkup kehidupan pers ditentang. Salah satunya soal pemberian sanksi jika melanggar.

Pada kondisi ini kita abaikan dulu substansi permasalahan yang diprotes oleh organisasi-organisasi konstituen Dewan Pers. Toh investasi media asing yang sepertinya mau dikontrol pemerintah tidaklah berpengaruh langsung bagi kehidupan pers lokal.

Saat ini, ada dan tidak adanya revisi UU Pers, faktanya media-media lokal yang disebut abal-abal sudah terbiasa ditutup akses ekonominya oleh Dewan Pers lewat propaganda negatifnya.

Wartawan media yang disebut abal-abal pun sadar betul bahwa keberadaannya tidak se "sexy" wartawan media mainstream. Makanya untuk "melacurkan diri" tidak mungkin dilirik. Wartawan media-media yang belum terverifikasi sudah terbiasa pula dihina dengan sebutan abal-abal tapi masih lebih terhormat dari pada menjadi "pelacur".

Kehidupan Pers nasional sebetulnya sudah berada pada titik nadir. Sejumlah media nasional yang menguasai ruang publik sudah dikuasai orang parpol. Sangat sulit mendapatkan informasi yang benar-benar dapat dipercaya. Pers nyaris tidak bisa bebas menjalankan fungsi sosial kontrolnya.

Saat ini konstituen DPI sebaiknya fokus pada program memperkuat jaringan media. Semakin besar jaringan media DPI maka akan semakin kuat bargaining posisi perusahaan-perusahaan pers lokal. Bersatu akan lebih baik dari pada diam saja.


Perjuangan bersama harus dimulai dari sekarang. Jangan biarkan perusahaan di Jakarta saja yang menikmati belanja iklan nasional. Perputaran uang di daerah dalam bentuk belanja barang produk nasional harusnya balik ke daerah dalam bentuk belanja iklan. Sehingga perusahaan-perusahaan pers lokal bisa ikut menikmati belanja iklan nasional. Pemerinah Daerah haruslah dibukakan mata bahwa ada ketidak-adilan dalam distribusi belanja iklan nasional. Sebab fakta sesungguhnya adalah masyarakat lokal yang berbelanja tapi perusahaan di Jakarta saja yang menikmati belanja iklan nasional.(red***).

Memutar-mutar Perkara, Modus Umum Para Oknum Polisi Menggali Tambang Duit

Diposting oleh On 12:50 AM


InspiratorRakyat.Com, Jakarta – Maraknya oknum aparat mempermainkan kasus yang masuk ke meja polisi menjadi perhatian sekaligus keprihatinan bagi publik. Tidak ketinggalan, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA juga menyatakan sangat prihatin atas banyaknya oknum aparat kepolisian yang mempermainkan rakyat yang sedang menghadapi masalah di meja penyidik Polri.

“Salah satu modus operandinya adalah dengan memutar-mutar masalah oleh penyidik hingga merembet ke persoalan lain yang tidak ada relevansinya dengan substansi kasus yang dilaporkan,” ujar Wilson Lalengke kepada pewarta media ini, Kamis, 13 Februari 2020.

Contoh kongkritnya, kata Wilson, seorang warga dilaporkan atas dugaan melakukan pemalsuan dokumen tentang pengangkatan kembali jajaran direksi sebuah perusahaan. Diduga dokumen palsu, karena dokumen yang dibuat di depan notaris itu bukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan juga tidak sepengetahuan jajaran komisaris perusahaan tersebut.

“Itu adalah kasus real yang sedang berproses di Bareskrim Polri saat ini. Komisaris sebuah perusahaan di Cikande, Banten, melaporkan jajaran direksinya ke Bareskrim Polri dengan delik aduan pemalsuan dokumen tentang pengangkatan kembali jajaran direksi. Namun dalam pembuatan BAP oleh oknum penyidik, para terlapor ditanyakan tentang operasional perusahaan. Penyidik bukannya menyelidiki tentang dugaan pemalsuan dokumen, tetapi lebih fokus kepada kegiatan operasional dan omset perusahaan,” ungkap Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Modus BAP model ini, sambung Wilson, merupakan strategi para oknum penyidik untuk menjebak dan menggiring para terlapor agar membuka data-data perusahaan, terutama terkait dengan besaran harta dan aset yang dimiliki perusahaan. Syukur-syukur dalam proses tanya-jawab BAP itu, para terlapor keseleo lidah dan terjebak untuk ditelusuri kesalahan lainnya lagi yang tidak terkait kasus yang dilaporkan.

“Ini modus. Sudah jelas pertanyaan polisi tidak relevan dengan esensi kasus yang dilaporkan. Tapi si oknum melihat peluang untuk meraup keuntungan material dari kasus itu. Mereka melihat peluang menambang duit dari perusahaan tersebut melalui pola delapan-enam alias – sadar maupun tidak sadar – terjadinya transaksi finansial atas kasus yang sedang ditangani. Yang disasar untuk ditekan agar memberikan setoran bisa siterlapor, bisa juga sipelapor,” urai Wilson menjelaskan modus umum para oknum polisi memainkan kasus-kasus yang mereka tangani.

Dari kasus yang sedang menjadi perhatiannya di Bareskrim itu, lanjut Wilson, dia juga menduga adanya “siraman finansial” yang telah dilakukan pelapor ke para oknum di unit Bareskrim Polri. “Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa dua unit di institusi Polri, yakni Ditlantas dan Bareskrim, merupakan lahan basah alias banyak peluang mendapatkan setoran 86,” ujar Wilson menirukan ucapan seorang jenderal polisi berbintang dua berinisial RS pada bincang santai beberapa tahun lalu. “Jadi, bukan hal yang aneh kalau banyak oknum aparat yang bertugas di dua unit itu hidupnya bergelimang harta, lah setiap kasus yang dilaporkan ke sana hampir pasti disisipi amplop angpau. Pungli di jalan-jalan oleh oknum polantas masih marak terjadi hingga hari ini,” tambah Wilson lagi.

Pada ratusan kasus yang menimpa para jurnalis yang dilaporkan ke Reskrim Polri, hampir pasti akan bergulir hingga ke pengadilan. Si wartawan yang apes itu pasti dipidana, minimal 6 bulan, walaupun wartawan dilindungi UU Pers.

“Penyebab utamanya, yaa, karena wartawan-wartawan itu kere alias miskin, tidak punya uang untuk menyiram para oknum haus duit tersebut,” tegas tokoh pers nasional yang sudah melatih ribuan anggota TNI, Polri, ASN, Mahasiswa, LSM, wartawan, dan masyarakat umum di bidang jurnalistik ini.

Wilson Lalengke yang juga merupakan Pemimpin Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebanyakan oknum polisi yang menurutnya “mata duitan” itu. Pasalnya, laporan wartawan Sinar Pagi, Hariyawan, korban pengeroyokan segerombolan polisi pada 24 September 2019 lalu, hingga hari ini masih membeku di bawah meja polisi. Demikian juga, kasus penusukan warga PPWI Jhoni Napitupu yang dilaporkan ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara, pada 27 Oktober 2019, hingga kini tidak digubris polisi. Bahkan, laporan Wilson sendiri ke Polres Jakarta Pusat dengan terlapor mantan ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo pada Agustus 2018, alhamdulillah hingga kini tidak jelas ujung-nya.

“Mengapa tidak diproses polisi? Yaa, pasti malaslah mereka menanganinya, tak ada siraman jasmani dari para pelapor. Saya tidak punya uang untuk diberikan ke oknum-oknum penyidik itu, makanya laporan kita dianggap angin lalu,” ucap Wilson dengan nada kecewa.

Untuk memperbaiki kondisi ini, saran Wilson, dirinya berharap banyak kepada Kapolri baru Jenderal Polisi Idham Azis untuk melakukan pembenahan di semua lini jajaran Kepolisian Republik Indonesia. “Salah satu program prioritas Kapolri saat ini adalah peningkatan SDM (Polri) yang unggul. Saya berharap banyak, program yang diletakkan pada urutan nomor 1 di antara tujuh program prioritas Kapolri ini benar-benar dilakukan. Setiap anggota Polri harus unggul, tidak hanya di bidang profesi kepolisiannya, tapi yang lebih penting adalah di bidang moralitasnya sebagai polisi. Kita rindu sosok Polisi Hoegeng yang hidup sederhana dan jujur, tidak mata duitan!” pungkas lulusan pascasarjana Applied Ethics dari Utrecht University Belanda dan Linkoping University Swedia itu. (APL/Red)

Kementan dan Pemda Bali Awasi Pemotongan Babi untuk Galungan dan Kuningan

Diposting oleh On 12:30 AM


InspiratorRakyat.Com, Jakarta - Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Bali meminta agar babi yang akan dipotong untuk Hari Raya Galungan dan Kuningan diperiksa oleh petugas kesehatan hewan. Menurut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, setiap perayaan Galungan dan Kuningan, masyarakat Bali memiliki tradisi memotong babi secara massal dan gotong-royong untuk upacara keagamaan dan konsumsi.

Hal ini apabila tidak diawasi oleh petugas kesehatan hewan akan berpotensi untuk menyebarkan penyakit. "Ini merupakan upaya Pemerintah dalam mencegah penyebaran kasus kematian babi yang sudah terjadi di Bali dalam 1 bulan terakhir," ungkap Ketut di Jakarta, Kamis, 13/02/2020.

Ketut juga menyampaikan agar masyarakat Bali tidak perlu takut untuk mengkonsumsi daging babi. Petugas kesehatan hewan akan dikerahkan untuk memberikan penjaminan kesehatan hewan bagi babi-babi yang akan dilalulintaskan dan dipotong.

Sebelumnya, dilaporkan terjadinya kasus kematian ribuan babi dalam satu bulan terakhir. Kasus kematian misterius babi-babi tersebut ditemukan di beberapa lokasi peternakan, seperti Denpasar, Badung, Tabanan, dan Gianyar.

Sementara, IKG Nata Kesuma, Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Provinsi Bali, menyampaikan bahwa saat ini tercatat jumlah kematian babi total sebanyak 898 ekor. Ia memastikan bahwa setiap laporan kasus sakit atau kematian babi yang diterima diinvestigasi oleh tim gabungan petugas dari dinas provinsi, kabupaten/kota, dan Balai Besar Veteriner Denpasar.

"Data angka kematian ini merupakan hasil pencatatan petugas kami langsung dari lapangan," ungkap Nata Kesuma.

Nata juga menjelaskan bahwa pada saat ini, kasus kematian babi yang terjadi tidak mengganggu supply babi dan daging babi untuk Bali. "Bali memiliki total populasi babi lebih dari 800 ribu ekor, jumlah ini sangat besar. Jadi kematian babi sebulan terakhir tidak mengganggu ketersediaan dan supply babi di Bali," imbuh Nata.

Senada dengan Dirjen PKH, Nata menyampaikan pentingnya pemeriksaan sebelum (ante mortem) dan setelah pemotongan (post mortem). Babi yang akan dilalulintaskan juga wajib dinyatakan sehat oleh dokter hewan.

"Ini merupakan bentuk penjaminan dari pemerintah, untuk memastikan kesehatan babi yang akan dilalulintaskan dan dipotong," ucap Nata.

Nata juga menjelaskan bahwa pihaknya akan menggerakan setiap petugas untuk meningkatkan sosialisasi dalam memastikan pengolahan daging babi oleh masyarakat dilakukan sampai benar-benar matang. "Saya juga menghimbau agar masyarakat tidak memberikan sisa daging babi atau limbah sisa pemotongan sebagai pakan babi untuk mencegah penyebaran penyakit," pungkasnya. (PBI/Red)

Narahubung: Drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Ph.D., Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementan.

Cegah ASF di Mentawai, Kementan bersama Dinas Peternakan Sumbar Lakukan Sosialisasi

Diposting oleh On 12:24 AM


InspiratorRakyat.Com, Mentawai - Kasus African Swine Fever (ASF) atau Demam Babi Afrika yang saat ini melanda di Asia dan telah masuk ke Sumatera Utara sejak akhir Desember 2019 lalu perlu diwaspadai oleh seluruh dinas peternakan dan peternak babi di Indonesia. Untuk itu, Kementan bersama Dinas Peternakan Sumatera Barat melakukan sosialisasi kewaspadaan ASF kepada peternak babi di Mentawai.


Acara sosialisasi ini dilaksanakan di ruang rapat kantor Bupati Mentawai, Kamis, 13 Februari 2020.  Dalam acara sosialisasi tersebut hadir para SKPD Kabupaten Mentawai seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, Badan pemeberdayaan Masyarakat, dinas perindustrian dan perdagangan, Bappeda, Bagian Hukum, Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjennakeswan, Kementan, Dinas Peternakan Prov Sumbar, Karantina Pertanian kementan, Balai Veteriner Bukittinggi Kementan. Juga terlihat hadir Dandim, Polres, dan Lantamal Mentawai. Sosialisasi tersebut dibuka langusng oleh Wakil Bupati Kabupaten Mentawai.

Tujuan dilaksanakannya sosilasasi ASF ini adalah untuk menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengedukasi peternak babi tentang bahaya virus ASF ini. “Melalui sosialisasi ini, peternak babi bisa lebih mengenal gejala klinis dan upaya pencegahan ASF ini,” ungkap Dr. Abdulrahman Fungsional Medik Veteriner Madya Kementan.

Untuk diketahui bahwa ASF belum ada vaksin dan obatnya. “Sehingga upaya pencegahannya dengan cara penerapan biosekuriti harus dilakukan,” tegas Abdulrahman.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi kepada peternak ini akan mencegah penularan virua ASF ini ke wilayah lain. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Daerah akan membuat Surat Edaran tentang pelarangan masuknya ternak babi serta produknya ke wilayah lain. Peran serta Badan Karantina juga penting, dimana akan dilakukan pengawasan lalu-lintas secara ketat di pintu-pintu pemasukan hewan.

Terkait dengan hal tersebut diperlukan peran serta dan kolaborasi dengan lintas sektoral dalam pengawasan ini. “Perlu adanya kontribusi dari Dinas Perhubungan, Dandim, Polres, dan Lantal,” tutup Abdulrahman. (YNT/Red)

Pelaku Pemukulan dan Ancaman Pembunuhan Terhadap Akhmadi Wartawan Media Online Telah  Minta Maaf & Merasa Menyesal

Diposting oleh On 9:48 PM


InspiratorRakyat.Com, Sumenep - Proses penyelesaian damai atas kasus pemukulan dan ancaman pembunuhan terhadap Akhmadi wartawan media online Sindikat Post dan juga anggota organisasi Pers Sindikat Wartawan Indonesia (SWI) wilayah Sapudi Sumenep yang dilakukan oknum petugas pelabuhan OPP klas lll Sapudi, Sainur Rahman alias Sinol berakhir dengan penyelesaian secara kekeluargaan, setelah lebih 1 minggu melalui proses mediasi.


Menurut Akhmadi sebagai pelapor, sangat menyesali hal yang tidak diinginkannya terjadi pada dirinya. Karena keluarga dari Sainur Rahman Alias Sinol itu masih ada hubungan family yang sangat dekat.

"Sudah sebanyak lima kali keluarga Sinol datang kerumah, sampai menangis menyesali perbuatannya dan berjanji insaf tidak akan mengulangi lagi," ungkap Akhmadi. Sabtu (8/2/2020).

Masih Akhmadi, "Biar bagaimanapun wartawan juga manusia yang punya hati nurani, Punya rasa belas asih kepada sesama. Maka berkenaan dengan Hari Pers Nasional yang ke-74, saya pribadi sebagai insan pers yang punya hati nurani dan jiwa yang bersih, dengan tulus saya ma'afkan saudara Sainur Rahman dengan harapan kembali guyub, rukun, dan damai," pungkas Akhmadi.

Dalam perdamaian itu, tampak Sinol menangis dan menyatakan penyesalannya. Disela isak tangis penyesalan, dengan terpatah-patah menyampaikan keluh kesahnya kepada semua yang hadir.

"Semenjak kejadian itu, istri dan keluarganya dilanda kesedihan yang sangat mendalam, penyesalan dan merasa berdosa kepada semuanya, utamanya kepada para sesepuh dalam keluarga," ungkap Sinol.

Dalam isak tangisnya disaksikan Kapolsek, Camat dan semua yang hadir di kantor Polsek Sapudi. Sambil memeluk Akhmadi Sinol menyampaikan penyesalan dan minta ma'af atas salah dan khilafnya.

"Saya Manusia Sial, sering Membuat orang tua Menangis, juga keluarga, dan sering membuat orang tidak senang dengan sikap saya, pada hari ini didepan banyak saksi Saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi," tambah Snol.

"Dan kepada bapak Kapolsek, bapak Camat, dan semuanya, khususnya Ananda Akhmadi sekeluarga, Saya ucapkan terima kasih atas kerelaan dan keikhlasannya dalam mema'afkan saya pribadi," Pungkas Sinol.

Sementara itu, Kapolsek Sapudi AKP. M. Sakrani S.H. M.H., banyak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terciptanya suasana haru kedua belah pihak saling berma'afan untuk mengakhiri kasus secara kekeluargaan.

AKP. M. Sakrani juga menyampaikan bahwa kasus yang ditangani polsek Sapudi ini pihaknya berdo'a dan berharap tidak berakhir dibalik jeruji, mengingat kedua belah pihak masih ada ikatan family.

"Dengan islahnya kedua belah pihak ini, semoga menambah erat silaturahmi antar keluarga, dan menambah kuatnya rasa harmonis dalam keluarga sehingga tidak ada lagi permasalahan di belakang hari, selamanya hidup rukun dan damai," papar AKP. M. Sakrani.

Dalam proses islah itu di saksikan Camat Gayam Drs. Raden Mohammad Mansur, Dinas kesahbandaran Sapudi, KH. Ali Murtadho, tokoh Agama Ust. Ach. Junaedi, tokoh Masyarakat, kepala desa dan para keluarga.

Selanjutnya semua yang hadir ikut menandatangani surat perjanjian kedua bela pihak yang dibuat Polsek Sapudi. Seraya ditutup dengan do'a oleh KH. Ali Murtadho, yang sebelumnya telah menyampaikan pahala dan keutamaan Islah dan mema'afkan.

Dikesempatan berbeda, Dedik Sugianto Pimpinan Redaksi Media online Sindikat Post dan Ketua Umum Organisasi Pers Sindikat Wartawan Indonesia (SWI) mengatakan, Kasus pemukulan dan pengancaman terhadap Akhmadi, Wartawan Sindikat Post dan juga anggota SWI di Sumenep semua diserahkan ke Akhmadi.

"Jika Dia mencabut laporan polisi dan berdamai dengan pemukul yang saya dengar masih family, itu hak dia, dan tentunya telah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang," ungkap Dedik. Minggu (9/2/2020).

"Saya secara pribadi dan sebagai Pimpinan Redaksi dan Ketua Kelembagaan Pers mengucapkan terimakasih kepada semua insan Pers yang ikut peduli akan kejadian yang menimpa anggota saya. 100 media lebih memberitakan kejadian ini, itu tandanya bahwa sesama insan Pers saling peduli dan itu harus tetap dijaga," pungkas Dedik.

Perlu diketahui kasus pemukulan dan pengancaman pembunuhan terhadap Akhmadi oleh Sinol yang terjadi pada hari Jumat (31/1/2020) sekira pukul 08.00 Wib dan telah menarik perhatian para insan pers sehingga kasus itu menjadi viral.

Akhmadi pada saat itu menceritakan kronologi dirinya dipukul dan diancam dibunuh ketika dirinya datang di pelabuhan Gayam untuk mengambil pavingstone dari perahu, dan tiba tiba Sinol datang dan menghardik Akhmadi serta memukul kepala Akhmadi sampai memar. Dengan adanya pemukulan dan diancam akan dijeburkan ke laut akhirnya Akhmadi melaporkan kejadian itu ke Polsek Sapudi Sumenep. (@red )

Kementan Dukung Peningkatan Populasi Ternak Provinsi Babel

Diposting oleh On 9:53 AM


InspiratorRakyat.Com, Malang - Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), khususnya unit pelaksana teknis (UPT) Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari siap melatih dan memberikan bimbingan teknis Inseminasi Buatan (IB) guna mendukung program peningkatan populasi ternak di Provinsi Bangka Belitung.


Hal tersebut disampaikan Kepala BBIB Singosari, Enniek Herwijanti saat menerima kunjungan Gubernur Provinsi Babel, di Malang, 5/2/2020. Menurutnya dukungan tersebut merupakan bentuk nyata peran BBIB Singosari dalam meningkatkan kapasitas daerah sekaligus kerjasama antara Kementan-Provinsi Bangka Belitung di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

"Kami telah memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun dalam menghasilkan semen beku sembilan bangsa sapi (Limousin, Simental, Aberdeen Angus, Brangus, Brahman, Ongole, Madura, Bali dan Friesien Holstein), dua bangsa kambing (Peranakan Ettawa dan Boer), bahkan semen beku ikan," ungkapnya.

Menurut Enniek, produksi semen beku yang berkualitas ini telah sesuai dengan SNI 4869-1:2017, serta didukung dengan teknologi yang modern. Ia juga menjelaskan bahwa BBIB Singosari telah memiliki rekam jejak yang baik dalam memberikan pelayanan pelatihan IB di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan menyatakan keinginannya untuk menggenjot peningkatan populasi sapi di Babel melalui penggunaan IB hasil dari BBIB Singosari.

"Saya tertarik dengan sapi yang di kembangkan oleh BBIB Singosari dan kami ingin kembangkan ini di Babel," ucap Erzaldi. Ia menambahkan pihaknya juga tertarik untuk menggunakan semen beku kambing dan ikan.

Lanjut Erzaldi menyampaikan keinginannya untuk memesan semen beku ikan gabus dan kerapu, karena menurutnya Babel telah mengekspor ikan kerapu ke beberapa negara dan ikan ini merupakan komoditas penting di Babel.

“Kami akan mengirimkan SDM untuk mengikuti Bimbingan Teknis IB, manajemen Peternakan dan layanan lain yang tersedia di BBIB Singosari, agar hasil peternakan kami meningkat sehingga masyarakat Babel akan segera merasakan manfaatnya” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Wemmi Niamawati menyambut baik rencana pelaksanaan kerjasama BBIB Singosari dan Provinsi Babel dalam upaya peningkatan populasi ternak melalui IB.

“Kami berharap kerjasama Kementan dan Babel dapat segera terlaksana dan kami siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan kerjasama ini," tambahnya.

Narahubung:
Ir. Sugiono, MP., Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH, Kementan

Drh. Enniek Herwijanti, MP., Kepala BBIB Singosari, Ditjen PKH, Kementerian Pertanian.

Seudati Aceh Meriahkan Melayu Day di Thailand

Diposting oleh On 9:49 AM


InspiratorRakyat.Com, Thailand - Branding wisata "The Light of Aceh" semakin bercahaya, baik di dalam, maupun di luar negeri. Dalam rangka terus memperkenalkan dan mempromosikan Aceh sebagai salah satu destinasi wisata yang layak dikunjungi oleh setiap wisatawan, Tim Kesenian Aceh ikut berpartisipasi memeriahkan kegiatan *7th Melayu Day @ Yala*, Thailand, salah satu event wisata budaya berbasis melayu Islami, yang diselenggarakan baru-baru ini di Negara Gajah Putih tersebut.


Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Ahmad Dadek, SH, menyatakan bahwa perlu dukungan semua pihak agar Aceh semakin dikenal dan viral secara global sebagai salah satu destinasi wisata halal atau "World's Best Halal Cultural Tourism Destination".

"Keikutsertaan Aceh pada berbagai even wisata nasional dan internasional adalah sebuah keniscayaan dalam rangka semakin memperkuat positioning Aceh sebagai destinasi wisata halal dunia yang kaya dengan ragam keunikan dan pesona alam dan budaya serta keramahan masyarakat Aceh, " sebut Dadek.

Dadek menambahkan bahwa keikutsertaan Pemerintah Aceh pada Melayu Day di Kota Yala, Thailand yang dihadiri oleh beberapa Negara lainnya, seperti Malaysia, Brunai Darussalam dan unsur UKM, termasuk juga Bawadi Coffee, serta beberapa provinsi lainnya dari Indonesia, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Jambi diharapkan mampu memperkenalkan Aceh melalui penampilan seni tari tradisi budaya dan promosi pesona wisata Aceh.

"Mempromosikan Aceh di Thailand, khususnya pada *7th Melayu Day @ Yala* tanggal 7 s.d 9 Februari 2020 di Chang Peuh Park (Lapangan Gajah Putih) dengan membawa tim seni Aceh dianggap penting sebagai salah satu destinasi wisata dengan ragam pesona alam dan budaya, sekaligus memperkuat kerjasama ekonomi, pertukaran budaya (cultural exchange) dan promosi bersama (Joint Promotion) antara dua negara, Indonesia dan Thailand melalui semangat Kerjasama IMT-GT, khususnya Pemerintah Aceh dan Pemerintah Yala, " tambah Dadek, yang juga koordinator tim delegasi Aceh.

Sementara, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Jamaluddin, SE, M.Si menyatakan bahwa Pemerintah Aceh melalui Disbudpar Aceh terus mempromosikan wisata Aceh, salah satunya melalui partisipasi pada ragam kegiatan pameran dalam dan luar negeri dengan membawa tim tari dan pelaku industri pariwisata Aceh, seperti Asoe Nanggroe Tour and Travel.

"Tarian Seudati Aceh khususnya dan beberapa tarian tradisi lainnya dari Sanggar Pomeurah Aceh Utara tampil meriah pada *7th Melayu Day @ Yala* dalam rangka mempromosikan khazanah seni budaya Aceh yang Islami kepada pengunjung dan wisatawan, khususnya masyarakat Kota Yala yang umumnya beragama Islam, sekaligus mempromosikan pesona wisata Aceh lainnya dalam bentuk brosur, leaflet, paket wisata, barang-barang UKM dan cenderamata lainnya serta ragam even wisata yang akan digelar sepanjang tahun 2020, “ ungkap Jamal.

Kabid Pemasaran Disbudpar Aceh, Rahmadhani, M.Bus menambahkan bahwa partisipasi Aceh pada *7th Melayu Day @ Yala* diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan ke Aceh tahun 2020 melalui ragam even wisata, pameran dan publikasi.

“Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Aceh tahun 2019 mengalami peningkatan (5.55 persen), yaitu mencapai 2.636.916 terdiri dari 2.529.879 orang (wisnus) dan 107.037 orang (wisman). Sementara, kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Aceh tahun 2018 mencapai 2.498.249 terdiri dari 2.391.968 orang (wisnus) dan 106.281 orang (wisman), " sebut Rahmadhani.

Moga penampilan Tari Seudati dan tari tradisi Aceh lainnya akan menjadi kesan tersendiri bagi masyarakat Thailand dan daya tarik untuk datang dan berwisata ke Aceh. (*)