Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Powered by Blogger.
PT.MAS Tidak Miliki Izin LA Pengolahan Limbah Yang Cemari Lingkungan

On 5:43 PM


InspiratorRakyat.Com, Indragiri Hulu – Adanya pengaduan masyarakat tentang limbah dari perusahaan PT.MAS (Mitra Agung Swadaya) yang mencemari lahan masyarakat di kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu telah membuat tim gakkum klhk seksi II wilayah sumatera turun kelokasi perusahaan dan chek kebenaranya 15 s/d 18 juni 2020 lalu.


Hasil informasi yang di terima awak media bahwa tidak semua tempat yang di chek oleh tim gakkum klhk saat tim melakukan verifikasi data di lapangan.

Salah satunya adalah tempat pembuangan limbah cair di areal perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin LA (Line Aplikasi) yang mana limbah cair hasil dari pembungan limbah pabrik kelapa sawit tersebut yang diduga mencemari lahan masyarakat bila curah hujan tinggi.

Saat tim lidik kasus dan beberapa awak media 25/06/2020 melakukan investigasi kelokasi pembungan limbah cair tersebut menemukan bayaknya pipa-pipa yang di arahkan pada areal perkebunan kelapa sawit untuk mengalirkan limbah cair tersebut untuk di buang.

Hasil temuan lidik kasus dan beberapa awak media kemudian senin 27/06/2020 melaporkan langsung kepada gakkum KLHK seksi wilayah II pekanbaru Pak Alfian Hardiman,SH kemudian di arahkan langsung oleh Pak Arief Hilman Arda,S.Sos,MT yang merupakan kepala tim langsung saat turun ke PT.MAS dalam melakukan verifikasi lapangan.

Saat awak media menanyakan kepada pak arief apakah mengetahui tentang lokasi pembuangan limbah tersebut dengan menunjukan photo yang telah di ambil oleh awak media dan beliau membantah tidak ada di tunjukan area yang di maksud tersebut dan kami hanya fokus terhadap laporan yang kami terima tentang keluhan masyarakat yang sawitnya mati tercemar limbah sawit”pungkasnya.Kemudian pada kamis 02/07/2020 DLHK inhu turun ke lokasi terkait laporan lidik kasus ke gakum KLHK dan melakukan verifikasi lapangan dan mengambil sempel limbah tersebut untuk di uji laboratarium.
Pada saat bersamaan awak media langsung konfirmasi dengan tim DLHK yang turun langsung ke lokasi pembuangan limbah tanpa izin tersebut,dan pak Mahmud yang menjabat sebagai kabid mengungkapkan kepada awak media bahwa izin LA (Line Aplikasi) memang tidak dimiliki oleh perusahaan PT.MAS dan saat awak media mempertanyakan apakah perbuatan perusahaan itu salah..? pak mahmud menjawab salah,dan apa tindakan hukum yang akan di ambil terkait masalah tersebut..? kita akan menghentikan pembuangan limbah tersebut menjelang izin mereka keluar.

Saat awak media menyinggung bahwa adanya masyarakat yang minta ganti rugi terkait dampak limbah yang tanaman sawit warga ada yang mati,pak Mahmud seperti terkejut dan beliau mengatakan bahwa keterangan perusahaan bahwa masyarakat lah yang meminta limbah itu di buang dan bekerjasama dengan pihak perusahaan”ungkap mahmud.

Soni ketua umum lidik kasus pusat meminta kepada Gakkum KLHK untuk melakukan penegakan hukum terhadap PT.MAS yang telah membuang limbah tanpa izin di area perkebunan kelapa sawit,karena perbuatan perusahaan merupakan kejahatan lingkungan yang dapat membahayakan masyarakat sekitar bila dampak limbah tersebut sampai ke areal pemukiman masyarakat.

Sesuai dengan UU PPLH “Bahwa Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”tutup Soni…Bersambung.(Team )
Sumber: Lidik kasus
081288838787

Ketua Pemuda Muhamadiyah Mengapresiasi Inovasi Dikbud Kab. Bantaeng

On 5:34 PM


InspiratorRakyat.Com, Bantaeng, (Sabtu 11 juli 2020) sejak di lantik pada tanggal, 9 Januari 2020 di balai kartini Bapak Drs. Muhammad Haris,  M. Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng telah memperlihatkan kinerja dan inovasinya di bidang Pendidikan diantaranya rencana penerapan Hari Bakat,  Pelaksanaan One teacher One Innovation yang telah di terbitkan bukunya dan baru~baru ini launching pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang akan di mulai pada tanggal 13 juli 2020 sehingga guru~guru di Bantaeng lebih terarah memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya dalam kondisi pandemi covid~19.

Bapak Kadis Dikbud Kab. Bantaeng mengatakan bahwa kita harus siap menghadapi tantangan di era kebaikan baru ini dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk saling menjaga sekaligus memutus penyebaran mata rantai virus yang melanda bangsa indonesia dan Kab. Bantaeng pada khususnya semoga dengan bersama bergerak virus tidak menyebar dan proses pembelajaran lewat daring dan luring berjalan dengan baik serta menjadikan KKG, MGMP,  PKG,  MKKS dan K3S sebagai Pusat pengembangan Pembelajaran menuju Pendidikan yang lebih baik dengan 4 K (Komunikasi, Konfirmasi, Kolaborasi dan Kontrol). Ketua Pemuda Muhammadiyah Kab. Bantaeng Saripuddin tidak meragukan kapasitas dan kompetensi Bapak Drs. Muhammad Haris, M. Si sejak dilantik oleh Bapak Bupati Bantaeng Dr. H. Ilhamsyah Azikin, M. Si oleh karena beliau pernah jadi guru, Kepsek, Kasi Kurikulum Dikbud Kab. Wajo, Tim Pengembangan Kurikulum DIT. PSMA Kemendikbud, Kepala Cabang Dinas Gantarangkeke sehingga jiwa dan raganya memang ada di dunia pendidikan sehingga harapan kami ke depan pendidikan di Kab. Bantaeng lebih baik lagi bahkan menjadi pusat pendidikan di Sulawesi Selatan.
Penulis : Ambo Dodding
Editor    : Mudahri

Hingga Hari Kelima Rapid Test Gratis Pemprov Sulsel dari 2.039 Orang, 44 Dinyatakan Reaktif

On 5:27 PM


InspiratorRakyat.Com, MAKASSAR, PEMPROV SULSEL -- Update Data Rapid Test Gratis Pemprov Sulsel dan TP PKK Sulsel pada hari ke lima pelaksanaan rapid test gratis, Jumat, 10 Juli 2020. Sebanyak 307 peserta hadir, 153 orang di Kantor PKK dan 154 di Kantor Dinkes Sulsel. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan 8 reaktif, 7 di Kantor PKK dan 1 di Kantor Dinas Kesehatan Sulsel.

Secara keseluruhan sejak dilakukan pada Senin, 6 Juli lalu telah diikuti oleh 2.039 peserta dan total hasil pemeriksaan dinyatakan reaktif 44 . Pemprov sendiri menyiapkan kuota 500 pemeriksaan setiap harinya. Peserta terlebih dahulu dipersilahkan untuk mendaftar online.


Program ini hadir sebagai upaya Pemprov untuk melakukan testing masif untuk menemukan warga yang terpapar. Ini juga hadir sebagai solusi masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatan terkait Covid-19 dan membutuhkan bukti surat keterangan bebas Covid-19 untuk digunakan untuk keperluan keluar Kota Makassar atau daerah lain di Indonesia yang membutuhkan surat keterangan tersebut, bagi orang yang akan masuk ke satu wilayah. Sementara menurut Gubernur bahwa tidak semua warga bisa melakukan test mandiri berbayar, sehingga Pemerintah Sulsel hadir dengan layanan test cepat gratis.

"Pokoknya masyarakat ada pilihan, silahkan datang kalau mau gratis datang ke Jalan Masjid Raya ke Gedung PKK dan ke Dinas Kesehatan Sulsel, sekarang ada juga di Bandara, makanya kita buka itu," kata Nurdin Abdullah, Kamis, 9 Juli 2020 lalu.

Lanjutnya, bagi yang reaktif itu juga langsung diberikan edukasi di situ, disampaikan bagaimana bahayanya virus ini, memutus mata rantainya dan menghindari penularan ke orang lain. Termasuk pilihan apakah akan melakukan isolasi madiri atau ikut program karantina yang diberikan Tim  Gugus Covid-19 Sulsel melalui Program Duta Covid-19. Sedangkan untuk dinyatakan Positif Covid-19, maka harus dilakukan pemeriksaan lanjutan Swab PCR terlebih dahulu.

"Kedua bapak atau ibu harus isolasi. Dan isolasinya mandiri atau ikut Duta Covid-19, itu tawarannya. Tetapi bagi yang mau tetap isolasi rumah, kita harus tinjau rumahnya. Tim Gugus lihat kondisinya, jika tidak memungkinkan anda harus masuk ke Duta Covid-19. Hingga kemarin rabu, 32 yang reaktif dari seribu lebih peserta," tuturnya.

Dihari pertama dengan jumlah peserta 391 dengan jumlah 15 reaktif; hari kedua 337 peserta, 8 reaktif; hari ketiga 363 peserta, reaktif 9 dan pada hari keempat 334 peserta, reaktif 4.(Mudahri)

Gubernur Resmikan Balla Ewako, Forkompinda Sulsel Kolaborasi di Balla Ewako

On 5:13 PM


InspiratorRakyat.Com, MAROS,  Balla Ewako yang dibangun di Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros menjadi bukti bahwa kolaborasi dan sinergitas TNI, Polri, Penerintah, dan masyarakat sangat kuat dalam menghadapi dan memutus mata rantai penularan covid 19 di Maros.

Hal itu menjadi point dalam sambutan Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah saat meresmika  Balla Ewako di Kantor Kepala Desa Sudirman Maros, Sabtu 11 Juli 2020.


Hadir pada acara itu Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka, Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe, Pj Walikota Makassar Prof Rudy Djamaluddin, Bupati Maros Hatta Rachman, dan tokoh masyarakat lokal.

Balla Rewako, adalah rumah atau tempat yang dibangun jajaran kepolisian Sulsel sebagai tempat edukasi masyarakat tentang covid 19.

Menurut Bupati Bantaeng Periode 2008 - 2018 ini, di Balla Ewako ini jajaran TNI, Polri, pemerintahan dan tokoh masyarakat secara bersama-sama melakukan edukasi tentang tatacara memutus matarantai penularan covid 19.

"Selama belum ditemukan vaksin dan obat anti corona, kita wajib memakai masker, cuci gangan dengan sabun, dan jaga jarak. Kita lindungi diri masing-masing dengan protokol kesehatan yang letat," jelas Nurdin Abdullah, peraih Bung Hatta Award 2017.

Di Balla Ewako ini disiapkan satu ruang isolasi untuk pertolongan pertama warga desa yang positif corona, ada kolam ikan, kebun sayur, dan kebun jamur.

Warga yang terpapar corona namun tidak sakit mereka bisa melakukan aktivitas seperti keseharian di kampung, tetapi dalam pengawasan tenaga medis. (Mudahri)

Bantuan PIP Siswa SMP Negri 3 Galesong Utara, Ada Tanda Terimakasih

On 5:05 PM


InspiratorRakyat.Com, Takalar--orang tua siswa siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negri 3 Galesong Utara (Galut) Merasa dirinya di pajaki oleh pegawai Tata Usaha SMP Negri 3 Galut saat penerimaan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Bulan Juli 2020

Dana PIP yang cair bulan ini juli 2020 (Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa SMP telah dicairkan. Alokasi anggaran PIP)  SMP sebesar Rp750 ribu per siswa," Sabtu 11/07/2020

Penerimaan ini di mulai hari kamis tanggal 08 juli 2020 yang bertempat di sekolah SMP Negri 3 Galut yang perhari hanya 16 siswa perhari sesuai protokuler Covid-19

Ini bukan arahan atau perintah dari atasan (Dinas Pendidikan) diaji minta di org tua siswa )kemauan sendiri Tata Usaha SMP 3,Ucap Salah satu orang tua wali murid penerimah bantuan PIP di Sekitar sekolah SMP Negri 3 Galut saat di temui awak media yang enggan di publikasikan namanya

Kepala Sekolah SMP Negri 3 Galut Hj.Nuraeni saat di konfirmasih melalui sambungan Whatsafnya mengatakan bahwa," betul ada pemberian dana bagi siswa siswi kami di bulan juli 2020 yang di bayarkan di sekolah

"Kalau terkait adanya pemotongan itu saya belum tau pak, tapi kalau dengan cairnya uang bantuan siswa tersebut, itu ada tanda ucapan terimaksih kepada pegawai kami yang menguruskannya sampai berhari hari, tapi nominalnya saya tidak tau, pungkas Hj.Nuraeni Kepala Sekolah SMP Negri 3 Galut saat di konfirmasih awak media

Tata Usaha SMP Negri 3 Galut samsuardi Daeng beta mengatakan bahwa Tabe  Bpk tdk ada pembayaran yang ada penyerahan Dana PIP Kepada siswa sesuai buku rekeningnya

Lanjutna," Alhamdulillah disekolah kami tidak ada pemotongan kami memberikan uang sesuai dengan nominal yang ada di Rekeningnya Pak," Jawab samsuardi Tata Usaha SMP Negri 3 Galesong Utara

Laporan : Investigasi Tim Redaksi
Editor : Sahabuddin Jaya

BAIN HAM RI Minta Istri Kepala UPTD Pendidikan Biringkanaya Makassar Buktikan Jurnalis Sebagai Pencuri

On 4:57 PM


Makassar, (11/07) Tudingan sebagai pencuri terhadap seorang jurnalis media online yang menjalankan tugasnya di Makassar , mendapat reaksi keras dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( BAIN HAM RI ) mereka meminta tudingan tidak mendasar yang dilayangkan Dewi, sebagai istri kepala UPTD Pendidikan Biringkanaya harus di buktikan jangan mengunakan emosional dalam menghadapi jurnalis yang menjalankan tugasnya.

Pernyataan Dewi yang di duga menghina wartawan sebagai pencuri, saat dikonfirmasi suaminya sebagai Kepala UPTD Pendidikan Biringkanaya harus di buktikan barang apa yang diambil dan harus kuat bukti dan saksi jangan asal tuduh,tegas Ketua Bidang OKK DPP BAIN HAM RI, Djaya,SKM .,SH di Makassar.

Djaya yang biasa di sapa Bang Jaju yang juga mantan jurnalis Kompastv ini sangat menyesalkan tindakan Dewi yang juga di sebut Istri Kepala UPTD Pendidikan Biringkanaya.

“Maaf kita sama” dr media saya dr spionase. Tlng ya km buat video di UPTD Biringkanaya maksudmu apa,” tulis Dewi melalui pesan WhatsApp

Bang Jaju juga mempertanyakan tindakan Dewi yang mengaku seorang Jurnalis yang terkesan tidak profesional seakan menghakimi seorang jurnalis Arif Wangsa dari media onlineMitrasulawesi.id. tanpa dasar bukti dan saksi sebagai dukungan tudingan tersebut.

Seharusnya Kepala UPTD Pendidikan Biringkanaya melayani jurnalis apabila ada kebutuhan untuk konfirmasi jangan terkesan tertutup dan menghindari jurnalis karena itu tugas pokoknya jurnalis adalah wawancara.ujar Bang Jaju.

Bang Jaju berharap tidak ada lagi kejadian pengancaman atau tindakan kekerasan yang mrngakibatkan jurnalis menjadi korban semuanya harus di hadapi dengan komunikasi dengan baik antara narasumber dan jurnalisnya ,pasalnya jurnalis bekerja sesuai Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999.(red**).

Peduli Sesama, Kapolsek Pammana Bersama Camat Pammana Berikan Bantuan Ke Warga Desa Kampiri Yang Terdampak Banjir

On 4:54 PM


InspiratorRakyat.Com, Wajo - AKP Sayyed Gurais Kapolsek Pammana bersama Junisatri Rasyid, Camat Pammana memberikan bantuan kepada korban banjir di Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, jumat (10/7/2020).

Didampingi Danramil Pammana Kap. Inf.  Muliyoto, Kades Kampiri Kamal, Bhabinkamtibmas desa kampiri Bripka Nurdiansa langsung memberikan bantuan berupa Sembako kepada warga masyarakat yang terkena dampak banjir akibat luapan sungai walanae.


Dalam kesempatan itu, AKP Sayyed Gurais mengharapkan kesadaran warga agar tidak membuang sampah ke sungai. Dia juga mengimbau, agar warga mempunyai kepedulian terhadap kebersihan di lingkungannya masing-masing.

“Warga Masyarakat harus mempunyai kesadaran, agar  menjaga kebersihan lingkungan. Jangan ada  membuang sampah sembarnagan," Ucapnya

Diketahui, hujan deras pada kamis  (9/7/2020), mengakibatkan luapan sungai waelanae mencapai 1,5 meter akibatnya banjir merendam sejumlah desa di wilayah Kabupaten Wajo.

AKP Sayyed Gurais bersama jajarannya akan terus memantau dan memberikan bantuan untuk warga di Kecamatan Pammana (Sugiawan)

Hasil Musdalub, Sufri Lakotong Terpilih Sebagai Ketua AJOI Sulsel

On 4:47 PM


InspiratorRakyat.Com, MAKASSAR -- Rapat Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI), Jumat mlam (10/7/20) sekitar pukul 20.00 WITA digelar di Red Corner Cafe Jl Luramay Makassar.

Rapat tersebut dihadiri para pengurus DPD AJO Indonesia se-Sulsel. Diantaranya, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Etik, Wakil Ketua I, Wakil Ketua III, Kabid OKK, Kabid Humas Informasi dan Penyiaran serta pengurus lainnya.


Dalam surat kesepakatan Musdalub tersebut guna membahas pembentukan kepengurusan baru DPD AJOI Sulsel.

Dalam sambutannya, Ketua AJOI Sulsel terpilih Sufri Lakotong, S.Kom mengatakan, musdalub telah diselenggarakan dan prosesnya berjalan secara demokratis.

"Alhamdulillah Musdalub berjalan dengan sangat demokratis, alot dan mencapai mufakat," jelasnya.

Lanjut Sufri, untuk Sekretaris terpilih sekarang oleh Arham MS yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Etik, dan Adiarsa sebagai Bendahara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua III.

Di bawah komandonya, AJOI Sulsel akan segera melaksanakan program-program kerja, kunjungan kerja ke DPC-DPC dan membuka diri memberi kesempatan kepada para jurnalis online untuk bergabung di DPC-DPC AJOI Kabupaten/Kota.

"Secepatnya formatur kepengurusan DPD AJOI Sulsel akan dilaporkan ke DPP. Silahkan kawan-kawan Jurnalis merapat dan bergabung di kepengurusan kami baik di Sulsel maupun di tingkat Kabupaten/Kota," tambahnya.

Dalam musdalub tersebut, pengurus yang hadir semuanya terlibat dalam pemilihan Ketua. Peserta meminta 3 orang calon ketua untuk dipilih. Diantaranya, mantan Sekretaris sebelumnya, Suardi, Mansyur Hamzah yang akrab disapa Bang Ali selaku Pemimpin Redaksi beberapa media Online dan Sufri Lakotong. Dari semua peserta Musdalub yang hadir menyatakan dominan memilih Sufri Lakotong sebagai ketua.

Untuk diketahui, Ketua DPD AJOI Sulsel sebelumnya dijabat Elang Suganda. Namun, sebelum musdalub dilaksanakan dirinya menyatakan pengunduran diri lewat media Online Paparazziindo.com miliknya dengan alasan ingin fokus di daerah Kabupaten Sinjai dan tidak bisa lagi mengcover AJOI Sulsel secara keseluruhan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP AJOI, Rival Achmad Labbaika memberikan selamat atas terpilihnya struktur KSB yang baru di DPD AJO Indonesia Sulsel.

"Saya menilai justru karena adanya rasa memiliki dan keinginan yang kuat untuk membangun organisasi ini maka kepengurusan DPD AJO Indonesia Sulsel mengajukan penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), sesuai yang tercantum dalam AD/ART AJO Indonesia," ucapnya via Whattsapp.

Lanjunya, Dalam AD/ART AJO Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa Musdalub bisa terselenggara jika memiliki nilai urgensi yang signifikan demi semakin berkembang dan tumbuhnya organisasi. Dan langkah ini diputuskan dengan cara yang dewasa dari semua kepengurusan DPD AJO Indonesia Sulsel.

"Perlu diingat bahwa AJO Indonesia adalah organisasi yang memiliki konsen untuk membangun media-media dengan pemahaman jurnalistik dan memiliki kemampuan industri digital yang baik serta profesional di era revolusi industri 4.0 saat ini. Oleh karenanya segala dinamika yang ada dalam organisasi harus disikapi dengan dewasa," terangnya.

Sebagai Ketua Umum DPP AJO Indonesia, dirinya berharap dengan Musdalub dan terpilihnya kepengurusan KSB yang baru, perubahan-perubahan secara struktural lainnya akan segera memberikan angin segar dan berdampak signifikan bagi AJO Indonesia agar semakin tumbuh dan besar di Sulsel.

"Selamat bagi Ketua, Sekretaris dan Bendahara terpilih, tentunya kepemimpinan ini merupakan sebuah amanah, dan sudah tentu bukanlah tugas yang mudah. Semoga dengan keyakinan dan kebersamaan dari segenap kepengurusan DPD AJO Indonesia Sulsel yang terpilih akan lebih membangun dan terus membangun tanpa henti, Jaya AJO Indonesia !!!," pungkasnya. (Red**)

Terkait Reklamasi Pantai Kupa Mallusetasi, Mantan Kapolres Barru Tidak Terlibat

On 2:42 PM


InspiratorRskyat.Com, Barru - Kisruh kasus dugaan reklamasi pantai Kupa Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan berbuntut pada ditetapkannya mantan Kapolres Barru, AKBP BR sebagai pesakitan. Kasus yang bermula dari laporan Ahmad Manci ke Polda Sulsel ini sudah bergulir di Pengadilan Negeri Barru dan telah digelar beberapa kali persidangan.

Dalam perkara reklamasi pantai tersebut, AKBP BR dituduh terlibat langsung pada kegiatan fisik reklamasi pantai Kupa Mallusetasi dan pembangunan bangunan fisik di atasnya. Padahal menurut pengakuan pemilik lahan, Jamal Tajuddin, mantan Kapolres Barru AKBP BR tidak tahu-menahu dan tidak terlibat sama sekali pada kegiatan fisik pekerjaan reklamasi Pantai Kupa di Mallusetasi itu.

Jamal berkali-kali membantah keras keterlibatan mantan Kapolres Barru AKBP BR dalam perkara ini. “Saya sendiri yang melakukan kegiatan fisik, bukan mantan Kapolres Barru AKBP BR,” tegas Jamal.

Ironi memang, sambung Jamal, saya sudah beberapa kali dipanggil ke Krimsus Polda Sulsel dan diperiksa. Saat pemeriksaan, Jamal disuruh mengaku supaya menyebut bahwa yang menyuruh dirinya melakukan reklamasi dan pembangunan di tempat itu adalah Kapolres Barru (mantan Kapolres Barru - red) AKBP BR.

Jamal bersikeras mengatakan kepada penyidik bahwa hal itu tidak benar. “Tidak benar Pak. Saya sendiri sebagai pemilik lahan yang melakukan pekerjaan fisik reklamasi pantai tersebut. Itupun sebenarnya bukan reklamasi, hanya pembuatan tanggul pemecah ombak. Pak Kapolres Barru (mantan Kapolres Barru - red) AKBP BR tidak terlibat,” kata Jamal kepada penyidik Krimsus Polda Sulsel.

Dia juga meminta agar Polisi tidak melibatkan BR dalam masalah ini. “Jangan libatkan beliau,” pinta Jamal.

Begitu seterusnya, aku Jamal, pada setiap kali pemeriksaan selalu didahului kata-kata bilang saja Pak Kapolres Barru (mantan Kapolres Barru - red) AKBP BR yang suruh. Namun, Jamal tetap bersikeras dan tetap pada prinsipnya bahwa dia sendiri (Jamal - red) yang melakukan pekerjaan fisik pembuatan tanggul pemecah ombak (bukan reklamasi). Hal itu disampaikan Jamal saat diwawancarai oleh pewarta media ini beberapa waktu lalu.

Mengapa saya buat tanggul pemecah ombak? Yah, karena samping kiri lahan milikku, kata Jamal, semua sudah bikin tanggul pemecah ombak. Itupun kami lakukan setelah mengantongi izin penguasaan lokasi dari Gubernur Sulsel serta Dinas PU pengairan.

“Setelah terbit izin penguasaan, perlahan-lahan kami membuat tanggul pemecah ombak untuk mengatasi hempasan air yang senantiasa naik di rumah milikku ketika ombak besar,” kata Jamal memelas.

Menurut pengakuan Jamal, pengerjaan pembuatan tanggul pemecah ombak belum tuntas dilakukan. “Baru sebatas pembuatan pondasi dengan ukuran 20 x 150 meter. Sementara, di samping kiri milikku sudah lama terbangun. Ada yang menambah panjang 50 meter dan itu sudah masuk reklamasi sesuai pasal 34 Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil. Dalam aturan itu disebutkan bahwa reklamasi diukur dari pinggir jalan lurus ke pantai minimal 50 meter, itu sudah masuk reklamasi,” papar Jamal.

Oleh karena itu, Jamal mempertanyakan mengapa pembuatan pondasi pemecah ombak miliknya dipersoalkan. “Kenapa saya saja yang diperiksa, sementara sebelah kiri lahan milikku (tetangganya – red) ada yang mencapai 100 meter, ada yang 200 meter menjulang keluar, ke tengah laut? Bahkan ada yang mencapai 400 meter, itu hanya dijadikan tontonan petugas,” sergah Jamal.

Sementara saya, kata Jamal lagi, lahan tersebut pemberian orang tuaku, hanya 20 meter keluar saya pondasi untuk pembuatan tanggul pemecah ombak (bukan reklamasi), dipersoalkan. “Dimana letak keadilan?” tanya Jamal gusar.

Anehnya lagi, masih kata Jamal, kenapa mantan Kapolres Barru AKBP BR yang terseret, dituduh terlibat, sementara dirinya sendiri selaku pemilik lahan yang mengerjakan? “Ironi memang Pak, kenapa orang lain yang dituduh?” tanya Jamal lagi.

Jamal terheran-heran dan bingung, kenapa mantan Kapolres Barru AKBP BR selalu disebut-sebut terlibat. “Ada apa di balik semua ini?” keluh Jamal masgul.

Seusai menghadiri sidang kedua yang mendudukkan mantan Kapolres Barru, AKBP BR, sebagai tersangka, wartawan sempat mewawancarai Jamal Tajuddin selaku pemilik lahan yang menjadi objek reklamasi. Jamal mengakui bahwa dirinyalah yang membangun pondasi tanggul pemecah ombak dengan biaya Rp. 110 juta. 22 nota pembelian materialnya, berupa pembelian pasir dan batu gunung serta semen sudah disita penyidik Krimsus Polda Sulsel.

Jamal juga mengakui bahwa di atas lokasinya, ia telah membangun fisik bangunan 3 buah rumah yang dibuat pada tahun 2008, jauh sebelum mantan Kapolres Barru Dr. Burhaman, SH., MH, bertugas di Barru sebagai Kapolres. “Bangunan fisik 3 buah di atas lahan saya itu sudah ada sejak 2008, sementara Pak Burhaman bertugas sebagai Kapolres Baru dari Februari 2017 hingga Desember 2019. Jadi, laporan Ahmad Manci itu tidak benar,” ungkap Jamal.

Sebagai pemilik lahan, Jamal Tajuddin mempersilahkan oknum pelapor untuk melihat sendiri bahwa tidak ada usaha (kegiatan) di atas lokasi yang diperkarakan itu. “Silahkan datang lihat lokasi saya, tidak ada kegiatan usaha di atasnya,” beber Jamal.

Iapun menyampaikan bahwa ukuran lokasi miliknya hanya seluas 20 x 150 meter, sementara laporan resmi Ahmad Manci ke Polda Sulsel seluas 40 x 170 meter. “Bohong, pabelle-belle. Ini contoh kecil bahwa laporan Ahmad Manci palsu dan mengada-ada,” pungkas Jamal Tajuddin menggunakan istilah lokal, pabelle-belle (bahasa Bugis: bohong).

Berikut video pernyataan mantan Kapolres Barru, AKBP Burhaman. (JML/Red)
https://youtu.be/zvZRI7cyBmQ

Ekonomi Masyarakat Morat Marit Akibat Covid, Pemko Langsa Malah Kucurkan 1,5 M Untuk Lembaga Vertikal

On 2:36 PM


InspiratorRakyat.Com, LANGSA, Kendati dalam situasi sulit yang dirasakan oleh masyarakat ditengah pandemi covid 19, Pemerintah Kota Langsa tetap mengucurkan anggaran untuk lembaga vertikal, yaitu untuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa yang bersumber dari Apbk Langsa TA.2020 senilai hampir 1,5 miliar.

Padahal saat refocusing anggaran, banyak kegiatan rutin di sejumlah skpk dan termasuk juga belanja untuk kepentingan publik yang dipangkas dan dialihkan demi menunjang tercukupinya anggaran belanja bagi percepatan penanganan covid 19 ini. Namun sepertinya Pemerintah Kota Langsa tetap membatu dengan langkah dan kebijakannya yang  justru dinilai banyak pihak melangkahi nilai kepatutan sebagai suatu kesalahan besar yang dapat melukai hati masyarakat.

Berdasarkan informasi yang berhasil dirangkum, bahwa hibah kepada institusi tersebut sebenarnya telah berlangsung selama tiga tahun anggaran secara berturut-turut, yaitu sejak 2018, 2019 dan di 2020 ini yang kesemuanya masih berkutat seputaran pembangunan sarana dalam komplek perkantoran kejaksaan Negeri Langsa.

Namun untuk tahun ini persoalannya berbeda. Dengan kondisi perihatin di tengah penyebaran wabah Covid 19, dimana sejumlah anggaran baik yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK difokuskan demi percepatan penanganan wabah dan ketahanan ekonomi masyarakat, justru Pemerintah Kota Langsa masih saja menggelontorkan anggaran belanja untuk lembaga vertikal yang notabene memiliki anggaran tersendiri dari induknya di pusat. Sehingga memunculkan spekulasi bahwa kebijakan penganggaran belanja untuk Kejaksaan Negeri Langsa sebagai upaya untuk tetap menjaga cerita romansa yang mesra.

"Kemungkinan hal itu sebagai upaya "balas budi" agar hubungan eksekutif dan yudikatif tetap harmonis," duga Sayed Zahirsyah Almahdaly, Direktur Eksekutif Lsm Gadjah Puteh.

Tak perlu lama, anggaran sebesar itupun digelontorkan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana pada Kejari Langsa, seperti yang tertera pada plank proyek dengan nomor kontrak SPK/PUPR-CK/TDR/APBK/IV/2020, tertanggal 30 April 2020. Dengan jenis kegiatan "Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Kejaksaan Negeri Langsa", senilai Rp. 1.498.331.000 yang bersumber dari Apbk kota Langsa tahun anggaran 2020.

Gadjah Puteh juga menilai, langkah tersebut adalah sia-sia dan tidak bermanfaat bagi masyarakat yang saat ini ekonominya morat marit karena dampak daripada pengambilan kebijakan pencegahan covid 19 ini.

"Tak ada urgensi apapun hingga pemko harus tetap mengalokasikan anggaran daerah terhadap sesuatu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan penanganan covid. Akan lebih baik jika dana tersebut digunakan untuk ketahanan dan perbaikan ekonomi masyarakat. Kalau tidak dalam situasi perihatin seperti ini saja langkah yang diambil itupun masih tak elok rasanya. Apalagi saat situasi seperti ini." ucap Sayed.

Ia juga menilai bahwa hal tersebut merupakan pemborosan dan menghambur-hamburkan uang rakyat.
"Kita harapkan agar segala bentuk penggunaan anggaran dan dana dalam masa covid ini dapat di audit oleh BPK RI, hingga jangan sampai ada para pemegang kebijakan yang menyelewengkan uang rakyat," tutupnya.

Hal itu dibenarkan oleh PPTK proyek tersebut, Syahril, ketika dipertanyakan oleh Lsm Gadjah Puteh, Rabu (08/07/2020).

Menurutnya, ada tiga item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh rekanan (red- CV Aceh Cremonia Construction), selain rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri (kajari), pagar dan gudang barang bukti (BB).

Panglima TNI Bersama Kapolri Lepas Pasukan Bermotor Peduli Covid 19

On 9:30 AM


InspiratorRakyat.Com, Makassar--Dalam Kunjngan Kerja di Sulawesi Selatan Jum'at (10/07) Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis setibanya  di Makassar langsung menuju Monumen Mandala menemui dan menyapa pasukan bermotor Peduli Covid 19 yang sudah siap mengantarkan ribuan paket sembako  bantuan TNI dan Polri kepada fakir miskin, pekerja buruh dan masyarakat yang terdampak covid-19,Jum'at 10/07/2020


Panglima TNI menyerahkan secara simbolis bantuan paket sembako kepada perwakilan secara simbolis yang isinya sembilan bahan pokok.dan melepas rombongan Personel Polri dan TNI pembawa paket sembako. Pelepasan Peduli Covid 19 ditandai dengan mengangkat bendera oleh Panglima TNI, Kapolri dan Gubernur Sulsel.

Setelah penyerahn sambako secara simbolis dan pelepasan peduli Covid 19 Panglima TNI dan Kapolri menggelar pertemuan khusus dengan ketua Gugus percepatan Penanganan Covid 19  Propinsi Slsel di Monumen Mandala yang merukan Kantor Gugus Tingkat Provinsi

Hadir mendampingi Panglima TNI dan Kapolri dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulsel, Pangdam XIV Hasanuddin, Kapolda Sulsel, Pangkoops AU II, Waka Polda Sulsel, Forkopimda Provinsi Sulsel, Forkopimda Kota Makassar,  Pejabat Utama Polda Sulsel dan Pejabat Utama Kodam  XIV Hasanuddin.

Sumber : Humas Polda Sul-Sel
Editor : Sahabuddin Jaya

RSIA Zainab Takalar Resmi diBuka, Terinsipirasi Dari Nama Putri Rasulullah

On 3:40 AM


InspiratorRakyat.Com, Takalar--Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Zaenab yang terletak di ex gedung puskesmas Galesong Utara, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara resmi dibuka, Jumat (10/7/2020) pagi.

Rumah sakit ibu dan anak pertama di Takalar dengan nama Zaenab ini terinspirasi dari nama salah satu putri Rasulullah. .


RSIA Zaenab ini sebagai stimulus pelayanan kesehatan dan  dipercepat pembangunannya karena adanya pandemi covid-19.  Dimana RSUD Padjonga Dg Ngalle menjadi rumah sakit rujukan untuk penyakit covid.  sehingga pasien dengan penyakit umum untuk anak-anak dan ibu yang akan melahirkan diarahkan untuk ke RSIA ini.


"Rumah sakit ini untuk seluruh masyarakat Takalar. Pada dasarnya RSIA ini sudah  lengkap tapi belum sempurna, semoga tahun depan kita bisa menganggarkan untuk menambah kamar dan bisa membangun Puskesmas Tamasaju yang lebih representatif,"   kata Bupati Takalar H. Syamsari, S.Pt, MM.

Selain itu, RSIA Zaenab juga dibangun untuk menekan angka kematian ibu dan bayi yang setiap tahun jumlahnya semakin meningkat.

"Semoga segera dijalin kerjasama dengan BPJS. Dan juga Kita akan membuat rumah sakit ini dengan green view. Sehingga sejauh mata memandang hijau semua," pungkas H. Syamsari.

Selain RSIA Zaenab, Pemkab Takalar juga telah meresmikan RS. Pratama tipe D di Kecamatan Polongbangkeng Utara yang menjadi rumah sakit rujukan bagi warga dengan kondiri penyakit ringan.

Laporan : Marwan Radjab
Editor : Sahabuddin Jaya

JADWAL KEGIATAN KUNKER PANGLIMA TNI DAN KAPOLRI,

On 3:36 AM


InspiratorRakyat.Com, MAKASSAR TGL 10-11 JULI 2020 , Hari “H” Jumat, 10 Juli 2020

1. Pukul 15.15 Wita

- Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan tiba di Lanud Hasanuddin dilanjutkan transit di Galaktika

2. Pukul 15.30 Wita

- Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan bergerak menuju Gedung M.Jusuf Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Prov Sulsel Jalan Jenderal Sudirman Makassar

3. Pukul 16.00 Wita

- Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan tiba di Gedung M.Jusuf Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Prov Sulsel Jalan Jenderal Sudirman Makassar

4. Pukul 16.10 Wita

- Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan, melaksanakan Rakor terbatas sekaligus Vicon dengan Bupati / Walikota /Dandim/Kapolres seSulsel (bertempat di Gedung M.Jusuf Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Prov Sulsel Jalan Jenderal Sudirman Makassar)

- Peserta Rakor terbatas :
a. Gubernur Sulsel
b. Pangdam XIV/Hsn
c. Pangkoopsau II
d. Danlantamal VI
e. Kapolda Sulsel
f. Kadinkes Prov. Sulsel
g. Ka BPBD Prov Sulsel
h. Walikota Makassar
i. Kadinkes Kota Makassar
j. Dandim 1408/BS
k. Kapolrestabes Makassar

5. Pukul 17.40 Wita

- Pelaksanaan Vicon selesai, Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan menuju ke Hotel Claro
- Pelaksanaan press conference (tentantive sesuai Juk Panglima TNI dan Kapolri)

6. Pukul 17.50 Wita

- Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan bergerak menuju Hotel Claro

7. Pukul 18.05 Wita

- Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan tiba di Hotel Claro Makassar

8. Pukul 19.30 Wita

- Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan melaksanakan makan malam di Hotel Claro
- Dilanjutkan kegiatan istirahat



Hari “H + 1” Sabtu, 11 Juli 2020

1. Pukul 07.00 Wita

- Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan melaksanakan makan pagi di
Hotel Claro

2. Pukul 08.00 Wita

- Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan bergerak menuju ke Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Maros.

3. Pukul 08.40 Wita

- Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan tiba di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Maros dilanjutkan dengan transit sejenak.

4. Pukul 09.00 Wita

- Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan bergerak menuju ke tempat silaturahmi dengan Pengasuh dan Santri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Makassar.

5. Pukul 10.00 Wita

- Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan bergerak menuju ke Lanud
Hasanuddin (Galaktika)

6. Pukul 10.30 Wita

- Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan tiba di Lanud Hasanuddin
(Galaktika) dilanjutkan Ishoma

7. Pukul 13.00 Wita
-    Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan take off menuju Jakarta
CATATAN
TEMPAT PENINJAUAN YANG TETAP DISIAPKAN (SEBAGAI ANTISIPASI)

1. PASAR MARICAYA MAKASSAR
2. MALL RATU INDAH
3. HOTEL SWISS BELL PANTAI
4. LAPANGAN KAREBOSI

Polda Sul-Sel Bergerak Cepat Amankan Tersangka Penista Agama

On 3:33 AM


InspiratorRakyat.Com, Takalar--Kapolda Sulsel Irjen Pol. Mas Guntur Laupe S.H., M.H. menggelar konferensi pers kasus terduga penistaan Agama di aula polres Pelabuhan Makassar, Jum'at 10/07/2020

Kejadian ini berawal dari seorang wanita yang membuang dan hendak merobek kitab suci Al-Qur'an viral beredar di media sosial.

Tidak menunggu waktu lama, Kapolda Sulsel  memerintahkan jajarannya dalam hal ini Polres Pelabuhan untuk mengamankan tersangka pelaku penista Agama yang meresahkan warga Kota Makassar beberapa saat lalu.

Kejadian ini sempat membuat geram para netizen khususnya umat Muslim dan warga kota Makassar.

Namun, dalam hitungan beberapa jam pihak kepolisian bergerak cepat mengamankan pelaku.

"Terduga pelaku saat ini sementara kami periksa dan kasusnya sementara dalam tahap penyidikan" Ucap Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Kadarislam.

"Ini bukan masalah umat, ini masalah personal dan ini akan diproses secara hukum oleh polisi" ucap ketua MUI Kota Makassar KH Baharuddin AS di sela konferensi pers.

"Saya sangat menyesal, dan ini saya lakukan karena emosi ka selalu dituduh lapor-lapor Polisi" ucap tersangka

"Saya emosi, saya emosi, saya lepas kontrol" sambungya dengan terisak-isak.

"Saya siap pertanggungjawabkan perbuatanku secara pribadi" lanjutnya.

Kejadian ini terjadi dipicu akibat sakit hati tersangka yang dituduh sebagai pelapor beberapa warga seputaran tempat tinggalnya di jalan jalan tentara pelajar kota Makassar gemar bermain judi, kamis (09/07).

"Saya berharap masyarakat tidak terpancing, ini masalah pribadi dan kasus ini tetap akan kita proses secara hukum" ucap Kapolda.

"Percayakan kepada kami, dalam waktu dekat kami akan serahkan ke jaksa penuntut umum dan terangka akan di ancam hukuman lima tahun penjara" tutupnya.

Laporan : Humas Polda Sul-Sel
Editor : Sahabuddin Jaya

Yusuf Cora: Panja di DPRD Pinrang "Layaknya Disebut Panitia Jamban"

On 8:28 PM


InspiratorRakyat.Com, Pinrang - Kurang lebih lima bulan setelah Hearing (Dengar Pendapat) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.

Ketika itu, puluhan tenaga guru honorer datang meminta bantuan kepada wakilnya di gedung DPRD Pinrang dengan harapan, dewan dapat menyikapi persoalan terkait gaji mereka yang selama ini sudah beberapa tahun tidak dibayar pemerintah.


Mereka yang datang dengan didampingi Muh Yusuf Cora, salah seorang Aktivis LSM daerah ini, dan para guru Non PNS itu diterima oleh Komisi II DPRD dalam forum hearing tepatnya, Senin (27/01/2020).

Dihadapan Dewan, Mardiana salah seorang guru honorer mengungkapkan keluhannya yang kecewa lantaran ia bersama rekan lainnya tidak dapat memperoleh haknya sebagaimana layaknya seorang guru karna sampai saat ini, gaji mereka belum dibayar.

“Tidak ada niat kami untuk mempermalukan Pemda Pinrang. Kami inginkan adanya kepastian. Kami tidak tahu lagi mau mengadu kemana. Itu hak kami,” tutur Mardiana dihadapan anggota Komisi II.

Sedangkan pihak pembicara dari pemkab pinrang menghadirkan Kepala Inspektorat yang merangkap sebagai pejabat Pelaksana Tugas Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pinrang saat itu, Haeruddin Bakri justru menolak jika persoalan hak tenaga guru tersebut dikaitkan dengan pemerintah daerah.

Haeruddin Bakri mengatakan “dana tunjangan profesi tenaga guru bukan melalui rekening pemerintah daerah, melainkan dari Kementerian Pendidikan melalui Bank BRI”.

“Saya minta persoalan ini jangan dikaitkan dengan pemerintah daerah, karena dana itu bukan melalui rekening Badan Keuangan Daerah, tetapi melalui Bank BRI. Dananya dari Kementerian Pendidikan,” kata Haeruddin Bakri.

Lanjut Haeruddin mengatakan , “pihak pemerintah daerah sendiri tidak akan lepas tangan menyikapi persoalan itu, dan siap melakukan mediasi meski belum jelas langkah apa yang akan dilakukan kemudian” katanya.

Masih kata Haeruddin “Pak Bupati tentu tidak lepas tangan menyikapi persoalan ini. Pak Bupati tentu membackup. Soal langkah apa yang kemudian dilakukan ya kami belum memikirkan itu,” cetusnya.

Asisten menager oprasional Bank BRI Cabang Pinrang, Muh. Yusran, bersikukuh “tidak akan memberikan atau mentransfer gaji tenaga guru honorer tersebut”.

“Sebelum dana ditransfer ke rekening, kata dia, pihak Bank melakukan verifikasi dan koreksi berkas dari tenaga guru honorer tersebut”.

“Dana itu dari Kementerian, sebelum kami transfer ke rekening tenaga honorer ini tentu kami koreksi berkasnya dulu. Kalau tidak lengkap ya kita tidak berikan. Ada yang tidak berhak menerima sertifikasi karena surat dan berkas dari dinas pendidikan tidak lengkap,” dalihnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pinrang, Astan Mattanette, berjanji “akan mengawal aspirasi para guru honorer tersebut”.

Hanya saja, “ia berharap agar tidak ada pihak yang memanfaatkan persoalan itu untuk mencari keuntungan”.

“Kami akan kawal dan memperjuangkan aspirasi tenaga guru honorer ini. Saya akan ajak teman-teman dari Komisi lain bagaimana nanti mencari solusi. Semoga saja tidak ada pihak yang masuk angin, kami harap begitu,” ungkapnya

Menurut Yusuf Cora, pihak bank BRI Cabang Pinrang itu dinilai berbeli belit dan tidak konsisten dalam memberikan keterangan sebab, beberapa hari sebelum masalah ini di hearingkan di kantor Dewan, pihak bank BRI mengatakan bahwa, segala sesuatu yang dilakukan Bank BRI semuanya tergantung kebijakan dari dinas Pendidikan terkait ," Ungkap Yusuf.

Yusuf Cora selaku LSM pendamping yang dipercayakan dari puluhan guru honorer kini merasa kecewa atas janji wakil rakyat itu lalu angkat bicara. Yusuf mengatakan "Saya kecewa dan tidak sabar menunggu janji Dewan yang akan membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait masalah ini karna sampai sekarang, Panja yang pernah dijanjikan DPRD Pinrang itu tak kunjung dipenuhi. Rupanya, Panja yang dijanjikan oleh dewan ketika itu, bukan lah Panitia Kerja melainkan adalah "Panitia Jamban" dan mungkin aspirasi para guru honerer yang dibawakan oleh Dewan sudah berhasil dititipkan di Tong Sampah ,"Ungkap Yusuf Cora kecewa.

Ketua DPRD Pinrang, H.Muhtadin yang di konfirmasi wartawan media ini diruangan-nya, kamis 9/7-2020 sekitar pukul 15:00 Wita. Kepada wartawan mengatakan "Kalau pak Yusuf menyebut ada pembentukan Panja di Dewan terkait masalah guru honorer yang tidak terima gajinya itu sebenarnya tidak ada Panja yang kita bentuk karna kami di dewan masi mencari cara lain sebagai jalan alternatif selain menggunakan Panja sebab kami dewan perpendapat bahwa, jika masi ada cara lain yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan solusi terbaik tentu saja kita tidak perlu langsung menggunakan Panja ,"kata Ketua DPRD Pinrang.

Soal ada statment pak Yusuf Cora menyebut Panja "panitia jamban" Katua menanggapi dingin sembari tersenyum ia mengatakan "ah..itu sih cuma pak Yuauf yang punya tanggapan karna kami dewan belum pernah membentuk Panja tapi bukan berarti kami tidak memperhatikan aspirasi guru honorer yang datang mengadu ke kami dan pak Sahrul Ketua Komisi I sudah pernah menghadap Kementrian Pendidikan di Jakarta dan hasil kunjungannya, biar saya panggil dulu Ketua komisi l kesini nanti dia yang terangkan supaya labih jelas ,"kata pak Ketua Dewan.

Berselang beberapa menit kemudian, Sahrul Ketua Komisi l muncul dari arah pintu dan langsung memberikan penjelasan, Ketua Komisi l memgatakan "Saya telah mengunjungi kantor Kementrian Pendidikan di pusat untuk mempertanyakan tentang nasib para guru honorer kita yang tidak terima gajinya dan pihak Kementrian Pendidikan menjelaskan bahwa, mereka tidak terdaftar sebagai guru honorer di pusat dan waktu itu, ada peraturan baru kementrian yang tidak lagi membolehkan Kepala Daerah (Bupati) untuk mengangkat guru honorer ketika itu karna aturan baru itu, sedangkan para guru honorer yang sedang kita carikan jalan agar masih bisa terima gajinya itu masih kita upayakan untuk memberikan pemahaman dan saya sudah pernah mempertemukan pihak Dinas Pendidikan Pinrang dengan pak Yusuf Cora selaku pendamping guru non PNS bahkan kami minta agar guru-guru honor itu dihadirkan tapi guru honorernya tidak ada yang datang, katanya dilarang oleh pak Yusuf Cora ,"Ungkap Sahrul Ketua Komisi l.

Kendati demikian, Ketua DPRD Pinrang juga telah meminta kepada Ketua Komisi I agar persoalan ini dijadwalkan ulang untuk menpertemukan kembali dengan menghadirkan semua pihak supaya tidak ada pihak keliru dalam menanggapi persoalan ini karena kalau dijelaskan secara terbuka, mereka akan mengerti duduk persoalanya.

Ditempat terpisah, Yusuf Cora ditemui di Warkop Imma, Yusuf tidak membantah dan mengakui bahwa dirinya lah yang melarang agar para guru honor tersebut tidak hadir di pertemuan itu.

"Iya, saya yang larang agar mereka tidak usah hadir toh sudah ada saya karna saya juga sudah tau bahwa itu tidak ada gunanya mereka dihadirkan  jadi untuk apa mereka datang kalau setiap saat mereka hanya terima penjelasan, sebab para guru honorer itu hanya perlu uang atas gaji mereka, bukan penjelasan belaka yang notabenya, penjelasan itu sudah membosankan dan terkesan dibuat-buat dengan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal ,"Cetus Yusuf Cora.
(SALEH/IRFAN).

Dukung Kampung Tangguh Nusantara, Kapolda Sulsel Panen Dan Menebarkan  Benih Ikan

On 9:25 AM


InspiratorRakyat.Com, Makassar--Kapolda Sulsel, Irjen Pol Drs Mas Guntur Laupe SH MH bersama Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Drs Halim Pagarra MH dan PJU Polda Sulsel mengikuti acara Panen Raya secara Serentak dan Penaburan Benih Ikan dalam rangka Program Kampung Tangguh Nusantara melalui vicon di Lahan Polda Sulsel Jl Pacerakang, Daya Makassar
Kamis 09/07/2020

Kegiatan tersebut merupakan program-program terobosan dalam rangka mendukung program Kampung Tangguh Nusantara. Disaat yang sama, Kapolri dan Panglima TNI, melaksanakan giat panen udang dan ikan nila serta penanaman bibit jagung dan penyebaran benih ikan, pengecekan kampung tangguh Covid di Kab Tangeran Banten.


Dalam proses panen di Lahan Polda Sulsel,   kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda  Sulsel, kemudian diikuti Wakapolda Sulsel dan Pejabat Utama Polda Sulsel  serta personil Polda Sulsel  yang turun menangkap  berbagai jenis ikan air tawar yang berukuran siap konsumsi,

Acara Vicon Panen Raya dan Launching Program Kampung Tangguh Nusantara ini secara langsung dipimpin langsung Kapolri, Jenderal Pol Idham Azis dan Panglima TNI, Jenderal TNI Hadi Tjahjanto di Tangerang, Banten.

“Ini merupakan program serentak seluruh Indonesia untuk ketahanan pangan di masa pandemi covid 19, dengan memberdayakan kerjasama berbagai pihak baik TNI – Polri maupun pemerintahan dan elemen masyaraka”ungkap Kapolri dalam sambutannya

Laporan : Humas Polda Sul-Sel
Editor : Sahabuddin Jaya

Dua Warga Pattallassang  diAmankan Unit Drugs Hunter Polres Takalar

On 9:20 AM


InspiratorRakyat.Com, Takalar--Dua Warga Kecamatan Pattallassang ditangkap unit Drugs Hunter karena terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Satu diantara pelaku adalah seorang pengedar, Kamis 09/07/2020

Keduanya adalah RJ (53) dan RA  (25) ditangkap di lingkungan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar pada Rabu (8/7) malam.


Kasubag Humas Polres Takalar AKP Abdul Halim menuturkan penangkapan kedua pelaku dipimpin Kanit Opsnal Ipda Syuryadi Syamal, mereka ditangkap saat melakukan transaksi.

"Kedua pelaku tertangkap saat melakukan transaksi di kediaman rumah pelaku RJ di lingkungan Pattallassang pada Rabu (8/7) kemarin, sekitar pukul 23.00. Satu pelaku masih status mahasiswa," kata AKP Abdul Halim.

Halim menjelaskan, untuk menghindari barang bukti salah satu pelaku sempat membuang barang bukti Sabu di selokan.

"Unit Drugs Hunter Polres Takalar menemukan satu saset plastik bening diduga berisi Sabu di selokan depan rumah pelaku, yang diduga dibuang untuk menghindari barang bukti," jelas Kasubag.

"Ketika diperlihatkan, pelaku RJ mengakui barang tersebut adalah miliknya," tambahnya.

Setelah dilakukan penggeledahan dirumah salah satu pelaku yang diduga sebagai pengedar ditemukan beberapa saset plastik bening yang kosong serta alat timbang.

Selain itu, barang bukti empat buah handphone berbagai merek dan satu unit kendaraan milik pelaku diamankan Unit Drugs Hunter Polres Takalar.

Kini, kedua pelaku pengedar dan Penyalahgunaan Narkotika diamankan ke Mapolres Takalar guna penyelidikan lebih lanjut.

Sumber : Humas Polres Takalar
Laporan : Marwan Radjab
Editor : Sahabuddin Jaya

Tinjau Bendungan Pamukkulu, Wagub Sulsel Minta Pembebasan Lahan Segera Selesai

On 9:16 AM


InspiratorRakyat.Com, Takalar--Wakil Bupati Takalar H. Achmad Se're mendampingi wakil gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meninjau proses pembangunan bendungan Pamukkulu, di Dusun Buttadidia, Desa Kalelomara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kamis 09/07/2020


Dalam kunjungan yang dipandu langsung oleh Kepala Satuan Kerja Bendungan Pamukkulu Alexander Nandar, S.T tersebut, berlangsung dengan mengecek progres pembangunan yang saat ini sudah berlangsung sekitar 4 persen.

Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman  menyampaikan, bahwa pembangunan bendungan ini membutuhkan semangat, sinergi, dan kordinasi antara Pemkab Takalar dengan seluruh unsur Forkopimda.

"Yakin Insyaallah Bendungan ini akan selesai dengan kwalitas yang baik dan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Dan masalah pembebasan lahan ini harus cepat di selesaikan  agar tidak ada lagi kendala dalam pengerjaan dilapangan," jelas Andi Sudirman Sulaiman.

Sementara itu, Wakil Bupati Takalar H. Achmad Se're berharap agar pembangunan bendungan  ini dapat berjalan lancar tanpa kendala.

"Kami dari Pemkab Takakar sangat mengharapkan agar pembangunan Bendungan ini  dapat berjalan dengan lancar dan masalah pembayaran mudah - mudahan minggu ini sudah bisa di bayarkan," pungkasnya.

Selain mengunjungi bendungan Pamukkulu, Wagub Sulsel juga meninjau proses pembuatan tanggul pemecah ombak untuk mengurangi dampak abrasi di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara.

Laporan : Marwan Radjab
Editor : Sahabuddin Jaya

Wujud Kepedulian Babinsa Melayat Ke Rumah Duka Warga Yang Meninggal Dunia

On 9:09 AM


InspiratorRakyat.Com, Takalar--Sertu Bustan anggota Koramil 1426-06/Mapsu Kodim 1426/Takalar yang menjabat sebagai Babinsa Desa Lagaruda Kecamatan Sanrobone Ikut serta melayat ketempat warga yang sedang berduka cita karena salah satu warganya meninggal dunia karena sakit Atas Nama Massere Ujung, Rumah Duka berada di Desa Lagaruda Kec. Sanrobone Kab. Takalar, Kamis 09/07/2020

Ketika mendengar kabar bahwa ada warga binaannya meninggal dunia maka Babinsa Lagaruda segera mendatangi ke rumah duka, sebagai Bintara Pembina Desa dan sebagai bentuk kedekatan Babinsa dengan warga desa binaannya.

Kegiatan seperti ini selalu dilakukan kepada warga binaannya yang tertimpa musibah meninggal dunia, hal tersebut dilakukan bertujuan guna mendoakan almarhum dan memberikan dukungan moril pada keluarga yg ditinggalkan serta mempererat hubungan emosional antara TNI dan masyarakat, sebagai sarana untuk lebih dekat dengan masyarakat guna memperkokoh Kemanunggalan TNI dan Rakyat.

Disinilah Babinsa melaksanakaan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan warga, sehingga tejalin silaturahmi yg akrab antar Babinsa dengan warga dan tentunya yang diharapkan adalah informasi tentang perkembangan situasi di wilayah bisa di dapat dari warga. Dan tidak kalah penting salah satu tugas pokok Babinsa adalah temu cepat & lapor cepat dapat terlaksana berkat terjalinnya komunikasi yang erat antara Babinsa dengan warga binaan, ungkap Sertu Bustan.

Sumber : Kodim 1426/Takalar
Laporan : Marwan Radjab
Editor : Sahabuddin Jaya

Bhabinkamtibmas Kelurahan Bulukunyi Pantau Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Wilayah Binaannya

On 9:03 AM


InspiratorRakyat.Com, Takalar--Pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pkl 10.00 wita di Kantor kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan (Pol-Sel) Kabupaten Takalar.Kamis 09/07/2020

Bhabinkamtibmas Kelurahan Bulukunyi Polsek Polsel Polres Takalar Brigpol Ahmed Kamel bersama Babinsa Kelurahan Bulukunyi Serka Ariyanto, Babinsa Kelurahan Patte'ne Serka Ato Hamrianto dan Lurah Bulukunyi Muhammad Nur, SE., memantau giat penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dari Kemensos Tahap III Tahun 2020 di kantor Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Kamis (09/07/2020).


Adapun jumlah warga yang menerima BST yaitu untuk Kelurahan Bulukunyi sebanyak 211 KK dan Kelurahan Pattene sebanyak 116 KK. Tiap KK mendapat bantuan tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Sembari memantau penyaluran bansos tersebut, Brigpol Ahmed Kamel tak lupa menghimbau warga masyarakat yang menerima BST agar mengikuti aturan kebijakan Pemerintah dalam mencegah penularan virus Covid 19 dengan membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun setelah beraktifitas, selalu menggunakan masker dan jaga jarak jika berinteraksi dengan orang lain.

"Selalu kita himbau dan ingatkan warga untuk senantiasa mengikuti kebijakan Pemerintah dalam mencegah penularan virus Covid 19 dan juga mengajak warga untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas di lingkungan masing-masing agar tetap aman dan kondusif," tutur Brigpol Ahmed Kamel.

Sumber : Humas Polsek Pol-Sel Polres Takalar
Laporan : Marwan Radjab
Editor : Sahabuddin Jaya

Tangani Sengketa Pemberitaan, PPWI Apresiasi Polres Nabire dan Pewarna Lakukan Mediasi

On 8:56 AM


InspiratorRakyat.Com, Nabire - Dewan Pengurus Nasional (DPN) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, mengapresiasi langkah Kapolres Nabire dan jajarannya yang telah melakukan mediasi antara pelapor yang keberatan tentang pemberitaan dengan para wartawan dari beberapa media di Nabire, Papua. Penghargaan yang sama juga disampaikan kepada Persatuan Wartawan Nabire (Pewarna) yang telah mendampingi para rekan jurnalis selama penyelesaian sengketa pers itu. Pertemuan mediasi berhasil dilakukan di Gedung Mapolres Nabire, yang dihadiri oleh para pihak bersengketa, Rabu, 8 Juli 2020.

“Saya atas nama PPWI menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Nabire dan Kasatreskrim Polres Nabire serta seluruh jajarannya yang telah berupaya mempertemukan semua pihak dan menyelesaikan masalah ini secara damai. Juga, saya berterima kasih kepada Pewarna yang telah turut serta dalam mengawal masalah itu hingga tuntas dengan kesepakatan damai antar pelapor dan wartawan,” ungkap Wilson melalui saluran teleponnya, Rabu, 9 Juli 2020.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu juga memberikan apresiasi kepada pihak pelapor yang bersedia memahami sistem kerja pers yang memiliki pola kerja tersendiri, yang dijamin oleh peraturan yang ada di negara ini. “Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, telah bersedia bertemu untuk diskusi, tukar pikiran, klarifikasi, dan mencari solusi damai atas persoalan yang muncul sebagai dampak pemberitaan,” sambung Wilson Lalengke yang menyelesaikan studi pascasarjananya di Birmingham University, Inggris belasan tahun lalu itu.

Untuk diketahui publik bahwa beberapa waktu lalu, salah satu wartawan PPWI di media Papualives.com, Andreas Rumyaan, dilaporkan oleh Tony Mayor, warga Nabire, yang keberatan atas pemberitaan yang melibatkan istrinya, seorang dokter yang ditugaskan sebagai salah satu anggota tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Intan Jaya. Berita yang dikomplain tersebut dimuat beberapa media online berjudul "Pewakilan Tim Covid-19 Kabupaten Intan Jaya Santai Nikmati Minuman Beralkol di Nabire". Berita yang dimuat di Papualives.Com itu akhirnya sempat viral di masyarakat lokal dan nasional beberapa waktu lalu.

Menanggapi pemanggilan polisi atas anggota PPWI itu, Wilson Lalengke, menyarankan semua pihak untuk bertemu dan saling memberikan klarifikasi atas pemberitaan. "Kebebasan pers adalah salah satu perwujudan dari demokrasi. Berkembangnya demokrasi suatu bangsa secara baik dan sehat sangat ditentukan oleh peran strategis pers di dalamnya. PPWI mendorong semua pihak untuk menggunakan jalur penyelesaian sengketa pers yang disediakan oleh UU No. 40 tahun 1999, yakni melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi, bukan dengan mengkriminalisasi wartawan. Musyawarah untuk mencari jalan damai menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan yang muncul sebagai dampak dari aktivitas jurnalisme di masyarakat demokratis,” urai jebolan master di bidang Applied Ethics dari Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia ini.

Senada dengan Wilson, Pimpinan Redaksi Papualives.Com, Fransiskus Kobepa, yang medianya merupakan anggota PPWI Media Group mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, wartawan dilindungi UU No. 40/1999 tentang Pers. “Tidaklah tepat, bila ada keberatan atas isi suatu karya jurnalistik, pihak keberatan langsung melaporkan pidana ke polisi. Bila ada keberatan atas isi suatu karya jurnalistik, ada tahapan klarifikasi dan hak jawab sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga aduan mengenai pemberitaan kita harus pahami, dan ini menjadi pelajaran kita bersama agar tidak salah mengambil langkah," kata Kobepa kepada pewarta media ini.

Dalam kesempatan mediasi di Mapolres Nabire Rabu kemarin, selain Pimpinan Redaksi Papualives.Com dan Pengurus Pewarna, juga hadir dari pihak media yang menerbitkan berita terkait, yakni Papua.Kabardaerah.Com, dan Propapua.Com. Dari pihak pelapor, hadir Tony Mayor beserta istrinya, dokter Jiki, dan beberapa perwakilan keluarga. Akhir dari mediasi dan klarifikasi ini, dokter Jiki dan suami menerima dengan baik permintaan maaf dari rekan jurnalis atas pemberitaan dan akan memuat hak jawab, koreksi, dan klarifikasi dari mereka, Acara ditutup dengan saling memaafkan, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. (FRK/Red)

Kepala BPN Jakarta Selatan Hadiri Sertijab Kepala BPN Jakarta Pusat

On 10:50 AM


InspiratorRakyat.Com, Jakarta - Kepala Badan Pertanahan (BPN) Jakarta Selatan, Ilyas Tedjo, menghadiri Sertijab Kepala BPN Jakarta Pusat. Senin (6/7/2020) di kantor BPN Jatibaru Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pejabat lama Kepala BPN Jakarta Pusat, digantikan Syamsul Bahri.

Dalam kesempatan itu, Syamsul Bahri meminta maaf dan juga memberikan penghargaan atas pengabdian pejabat sebelumnya selama menjabat di BPN/ATR Jakarta Pusat. Dia juga berharap, semua pihak bisa mendukung Program Promosi Daerah.

Ke depannya antara Pemkot Jakarta Pusat dan BPN/ATR dapat lebih baik lagi nantinya. "Mari kita bangun sinergi antara pemda dan BPN/ATR, karena tanpa persatuan tidak akan bisa kita berbuat apa-apa," katanya dengan penuh harap.

Sementara itu, Kepala BPN Jakarta Selatan, Ilyas Tedjo Prijono, S.H., mengatakan sangat senang dengan bertugasnya Syamsul Bahri, ditempatkan di Jakarta Pusat, serta berharap bantuannya dalam menjalankan tugasnya.

“Yang pasti, yang sudah dirintis pejabat sebelumnya harus dilanjutkan; apa yang perlu diperbaiki, utamanya pelayanan, dan bidang pelayanan publik ini yang paling utama, adalah bagaimana bisa membuat masyarakat tersenyum,” ucap Tedjo Ilyas dengan wajah yang cerah. (JNI/Red)

PBB Kaitkan Aljazair Atas Penangkapan Sewenang-Wenang di Tindouf

On 10:46 AM


InspiratorRakyat.Com, Rabat - Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang telah dibentuk berdasarkan resolusi 1991/42 dari Komisi Hak Asasi Manusia sebelumnya. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil alih mandat Komisi dan pada sesi ke-87 (27 April - 1 Mei 2020), mengeluarkan pendapat No. 7/2020 tentang situasi El Fadel Breica, seorang aktivis Saharawi di kamp Tindouf (Aljazair). Kelompok kerja ini secara langsung melibatkan Aljazair dalam pendapatnya mengenai Saharawi yang disebutkan di atas, untuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di wilayahnya, sebuah negara yang, menurut pakta internasional yang diratifikasi pada 12 September 1989, menetapkan dalam pasal 2, paragraf 1, bahwa "Setiap negara yang terikat pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan memastikan kepada semua individu di dalam wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini". Karena itu jelas untuk menetapkan bahwa semua fakta yang terkait dengan konsep-konsep ini dan yang terjadi di Tindouf adalah tanggung jawab mereka.

Terakhir pada tahun 2019, Polisario bereaksi terhadap tantangan baru pluralisme demokrasi, seperti pada kesempatan lain dalam situasi yang sama, dengan penahanan ilegal dan perlakuan memalukan dari tiga anggota ISC (Sahrawi Initiative for Change) antara Juni dan November dalam apa yang disebut sebagai "kasus blogger", Sahrawi Fadel Breica - berkebangsaan Spanyol - Mulay Abba Buzeid dan Mahmud Zeidan, fakta-fakta yang banyak dilaporkan oleh media-media Spanyol, meskipun pemerintah Aljazair tidak menyiarkan situasi tersebut.

Saat ini, kasus Fadel adalah masalah kemanusiaan yang diputuskan oleh Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang (WGAD), mengenai penahanan sewenang-wenang dan tanggung jawabnya sebagai konsekuensi. Dalam catatan peristiwa dan setelah pertimbangan setelah investigasi berikutnya, Breica ditangkap di luar kerangka hukum apa pun di Tindouf, Aljazair, pada 18 Juni 2019, oleh agen militer dari Front Polisario, menggunakan kekuatan untuk menempatkannya di dalam kendaraan.

Dia kemudian diisolasi selama sepuluh hari, tanpa akses ke dunia luar, dan kehilangan perlindungan hukum dan integritas fisik dan moralnya terancam serius; Dia juga menyimpulkan bahwa alasan utama penculikan, penganiayaan dan penahanannya adalah karena komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak para korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh organisasi Polisario, menambahkan bahwa penahanannya juga menjadi penyebab dari kasusnya. partisipasi, di depan kedutaan besar Aljazair di Madrid, dalam sebuah pertemuan untuk mengklaim keberadaan mantan penasihat Sekretaris Jenderal Polisario, Ahmed Khalil, yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia, yang diculik pada Januari 2009 di Aljir, serta untuk setelah secara terbuka menyatakan kritik terhadap kepemimpinan Polisario, khususnya pengalihan bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk para pengungsi Saharawi.

Selama empat bulan dia kehilangan kebebasannya, dia tidak bisa menantang ilegalitas penahanannya, juga tidak dibawa ke hadapan hakim. Kelompok Kerja ingat bahwa setiap orang yang ditahan memiliki hak untuk menantang keabsahan penahanannya di pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 9, paragraf 4 Kovenan.

Kelompok Kerja PBB ini, setelah penahanan ilegal dan sewenang-wenang terhadap Fadel Breica, telah mendesak Pemerintah Aljazair untuk memastikan bahwa penyelidikan menyeluruh dan independen dilakukan terhadap peristiwa yang disebutkan di atas dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap mereka, dan bertanggung jawab atas pelanggaran haknya. Kompensasi itu disediakan untuk kerusakan yang diderita sesuai dengan hukum internasional. Bahwa Pemerintah harus menggunakan semua cara yang tersedia untuk menyebarluaskan pendapat ini seluas mungkin. Dan bahwa pemerintah harus menyediakan informasi yang diminta dalam waktu enam bulan setelah transmisi pendapat ini. Namun demikian, berhak untuk mengambil tindakan tindak lanjut jika informasi baru mengenai masalah tersebut menjadi perhatiannya.

Ini akan memungkinkannya untuk melaporkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia tentang kemajuan yang dibuat dalam mengimplementasikan rekomendasinya atau jika, sebaliknya, tidak ada yang dilakukan dalam hal ini. Akibatnya, jalan telah dibuka bagi ratusan korban untuk menuntut pertanggungjawaban dari para penyiksanya dan perbaikan materi dan moral atas kerusakan yang telah mereka derita.

Kelebihan lain dari putusan PBB-WGAD, dan yang tidak kalah penting, adalah pengungkapan wajah sebenarnya dari para pembela HAM yang menunjukkan ketidaktahuan total tentang pelanggaran yang dilakukan di kamp Tindouf oleh mereka yang bertanggung jawab atas Polisario. (PERSISMA/Red)

Nurdin Abdullah Laporkan ke Mendagri Kondisi Persiapan Tahapan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

On 7:15 AM


InspiratorRakyat.Com, MAKASSAR, PEMPROV SULSEL --Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavia hadir memberikan arahan dalam Rapat Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sulawesi-Selatan, Rabu, 8 Juli 2020.

Sebelum menyampaikan arahan, Gubernur Sulsel, menyampaikan kondisi tahapan persiapan Pilkada di Sulsel di tengah Pandemi.


Ia klmelaporkan bahwa hari hadir 12 bupati/wali kota yang akan menyelenggarakan Pilkada, minus Kabupaten Selayar. Sebab Kabupaten Selayar ini terpisah dari daratan pulau Sulawesi Selatan sehingga akses transportasi dari kapal feri terbatas dan juga pesawat berhenti beroperasi.

"Tentu saya kira tadi Ketua KPU sudah menyampaikan dari 12 bupati/wali kota yang hadir ini, dan saya kira soal anggaran juga alhamdulillah kita tidak ada masalah lagi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus juga membackup KPU dari awal, termasuk penyiapan APD, rapid test. Untuk kesiapan logistik Insyaallah, semua sudah kita bareng-bareng laksanakan," kata Nurdin Abdullah.

Ia juga melaporkan 12 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada ada enam yang masih masuk zona merah, sehingga pada 5 Juli lalu mengumpulkan bersama seluruh bupati/wali kota.

"Kami menyatukan langkah kita, menyatukan pandangan kita terhadap bagaimana memutus rantai penularan ini sampai pada penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember 2020," sebutnya.

Di Sulsel juga dibuat sebuah gerakan bersama, melakukan koordinasi dalam rangka menjaga wilayah masing-masing. Dihadapan Tito, Ia menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat kita masih enggan menggunakan masker, oleh karena itu dengan gerakan bersama menggunakan masker yang dicanangkan, diharapkan menumbuhkan budaya penggunaan masker dalam kehidupan masyarakat, selama vaksin dan obat belum ditemukan.

"Alhamdulillah kemarin, termasuk Kota Makassar juga sementara mensosialisasikan Perwali tentang bagaimana kita menjaga masyarakat kita," ujarnya.

Sebutnya, Makassar ini adalah episentrum penularan, dan melaporkan bahwa jika Makassar bisa selesai, maka 80 persen persoalan COVID-19 di Sulawesi Selatan ini bisa terselesaikan.

"Tentu ini bukan PSBB, tapi ini pembatasan, jadi masing-masing daerah memastikan orang yang masuk dan keluar itu tidak ada potensi menularkan," ucapnya.

Lainnya, melaporkan bahwa memang ada keresahan di masyarakat ketika pemerintah membuat aturan pembatasan, terutama surat keterangan bebas COVID-19. Sehingga sejak Senin, 6 Juli memulai membuka gerai-gerai untuk rapid test gratis.

Yang lain, Nurdin sangat berharap bahwa Pilkada 9 Desember 2020 ini tentu diharapkan bisa terselenggara dengan baik, dengan harapan dari tahapan ke tahapan betul-betul protokol kesehatan ketat dilakukan.

"Paling minimal ada gerakan untuk bagaimana mensosialisasikan budaya menggunakan masker, mengantongi hand sanitizer, dan kita menghindari kerumunan-kerumunan yang agak banyak," harapnya.

Imbuhnya, sehauh ini bersama Forkopimda provinsi maupun kabupate/kota, sampai hari ini suasana Sulawesi Selatan masih sangat kondusif, namun memang gejala pengambil paksa jenazah ini masih terjadi, tetapi bisa digagalkan oleh aparat keamanan.

Yang terakhir Gubernur sangat berharap bahwa Sulawesi Selatan ini bisa menyelenggarakan Pilkada dengan aman dan damai.

"Karena kami baru saja mendapat hasil-hasil daripada pemetaan 12 kabupaten/kota. Perlu kami laporkan kepada menteri, memang masih ada dua kabupaten/kota yang masih ketegori tinggi, ada sembilan yang sedang, dan satu hijau. Kita berharap sampai penyelenggaraan Pilkada ini semuanya bisa hijau, minimal kategori sedang," pungkasnya.(Mudahri)

Serahkan SK FPII Korwil Tanggamus,Aminudin Berharap Seluruh Pengurus Tetap Solid,Kompak dan Menjaga Silaturahmi

On 2:12 AM


InspiratorRakyat.Com, TANGGAMUS--Koordinator Wilayah (Korwil) Organisasi Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Kabupaten Tanggamus resmi terbentuk, ini di tandai setelah diterimanya Surat Keputusan (SK) oleh jajaran pengurus FPII Tanggamus.

Surat Keputusan dengan Nomor : 024/SK/KORWIL/TANGGAMUS/FPII/VII/2020, yang di tandatangani langsung oleh Ketua Sekretariat Wilayah (Sekwil) Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Lampung, Aminudin, S.P, serta Sekretaris, Edi Samsuri, S.H, diserahkan di sekretariat sementara FPII Korwil Tanggamus jalan padang manis RT /RW : 002/002 Desa Negri Agung Kecamatan Talang Padang pada hari senin ( 06 - 2020 ).

Adapun jajaran kepengurusan Korwil FPII Kabupaten Tanggamus meliputi, Dewan Pembina, Hj. Dewi Handajani, S.E., M.M, Dewan Penasehat, Drs. Hamid Heriansyah Lubis, M.Si, Dewan Etik, Junaidi, Ketua Korwil FPII Tanggamus, Dian Akrobi, S.Kom, Sekretaris, Rudi Hartono, Bendahara, Nova Apiyanti, Koordinator Divisi Organisasi, Anwar, Koordinator Divisi Jaringan, Saprul, Koordinator Divisi Pengembangan, Apriyadi, Koordinator Divisi Sosial Budaya, Maulani.

Ketua Korwil FPII Tanggamus, Dian Akrobi, menyampaikan bahwa, setelah SK diterima dari FPII Lampung, ia mengintruksikan kepada semua jajaran anggota dibawah naungan ini untuk tetap kompak dan solid, sebab di dalam organisasi bukan hanya sekedar berkumpul sebatas profesi semata, namun wadah berkumpul untuk saling berbagi ilmu dan sharing juga pengalaman bagi sesama jajaran FPII Tanggamus, bahkan ikatan kekeluargaan yang baru pun terbangun di dalamnya.

"Terima kasih kepada Ketua Setwil FPII Lampung, Aminudin, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami jajaran Korwil FPII Tanggamus, setelah SK ini kami terima, kedepan akan selalu tetap menjaga Marwah dan Martabat FPII, wadah baru ini bukan hanya sekedar berkumpul sebatas profesi semata, namun ikatan kekeluargaan juga ikut terbangun," ungkap Dian Akrobi.

Lanjutnya, pembentukan wadah Organisasi Korwil FPII Tanggamus guna menjadi penyeimbang di dalam pemerintahan, mau itu eksekutif, legislatif dan yudikatif, sebagai kontrol sosial masyarakat, serta memerangi berita maupun informasi hoax yang dapat memicu dan menimbulkan polemik maupun keresahan masyarakat.

"Selaku penyeimbang antara jajaran pemerintahan eksekutif, legislatif dan yudikatif di Kabupaten Tanggamus, semoga FPII tetap kompak, bersatu dan solid kedepannya," tandasnya.

Sementara disaat menyerahkan SK Korwil Tanggamus secara Simbolis, Aminudin selaku ketua Setwil FPII Provinsi Lampung mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus.

Dia berpesan agar seluruh pengurus mengutamakan kwalitas serta kinerja anggota. Membina hubungan baik dan dapat bersinergi dengan semua perangkat pemerintah  daerah, TNI, Polri, BUMD,Swasta dan masyarakat.

Terakhir Aminudin berharap kepada seluruh jajaran pengurus FPII Tanggamus untuk selalu solid, kompak dan menjaga silaturahmi dengan anggota serta pengurus FPII yang ada di daearah yang lain dan tetap  berkoordinasi bila mengalami persoalan yang tidak dapat dipecahkan sendiri.

"Saya ucapkan selamat kepada pengurus FPII Korwil Tanggamus, selamat bekerja dan bertugas. Jangan lupa kekompakan adalah modal utama FPII untuk maju, berkembang. Jadi tolong  jaga kekompakan , menjaga silaturahmi dengan jajaran pengurus dan anggota dari daerah yang lain serta berkoordinasi bila ada masalah atau ada hambatan dalam bertugas bila tidak dapat dipecahkan sendiri" ucap Aminudin.

Ditambahkan nya setelah FPII Korwil Tanggamus resmi di beri SK, maka FPII  sudah terbentuk di dua belas  kabupaten kota di Provinsi Lampung   yaituLampung Selatan, Kadya Bandar Lampung, Kodya Metro, Lampung Tengah, Lampung Utara, Mesuji, Waykanan, Lampung Barat, Pesisir Barat dan Pesawaran. Sementara untuk Kabupaten Lampung Timur, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Pringsewu belum terbentuk Korwil (*)

Sumber : FPII Korwil Tanggamus

Anggota Koramil Polut Sasar, Pasar Dalam Rangka Pendisiplinan Protokol Kesehatan

On 1:42 AM


InspiratorRakyat.Com, Takalar--Anggota Koramil 1426-01/Polut Jajaran Kodim 1426/Takalar, melakukan Operasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 di pasar Ko'mara atau tempat keramaian lainnya di wilayah Kec. Polut Kab. Takalar. Rabu  08/07/2020

Pelda Jalaluddin Batuud Koramil 1426-01/Polut memimpin langsung anggotanya melasksanakan pendisiplinan protokol kesehatan di pasar Ko'mara mengatakan bahwa dalam operasi ini, pedagang atau pembeli diimbau mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.

“Kami tidak henti-hentinya untuk menghimbau kepada para pedagang juga masyarakat semua agar selalu menggunakan masker saat bepergian keluar rumah, bagi para pedagang dan pembeli wajib menggunakan masker dan sarung tangan serta menyediakan hand sanitizer. tidak luput juga bagi para pedagang emperan yang berada di pinggir jalan agar mematuhi aturan mengenai jaga jarak antar penjual yang dimana sudah kami berikan batas pedagang agar selalu menjaga jarak pada saat melaksanakan berjualan,” ujar Jalaluddin.

Selain mengimbau, masyarakat juga diminta tetap tenang menghadapi situasi ini. Namun selalu waspada terhadap ancaman penularan virus corona dengan menjaga pola hidup bersih dan sehat.

Sumber : Kodim 1426/Takalar
Laporan : Marwan Radjab
Editor : Sahabuddin Jaya

FPII Korwil Sidrap Apresiasi Pemkab Sidrap Dalam Penanganan Covid-19*

On 1:37 AM


InspiratorRakyat.Com, SIDRAP -Hari demi hari Penanganan Covid-19 Sidrap Oleh Pemkab Sidrap melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan, hal ini berkat kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat dan juga adanya Kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol Kesehatan.

Ini di buktikanya berdasarkan data penanganan covid-19 Sidrap, yang hingga saat ini sudah mencapai 84 persen di nyatakan sembuh.

Dari 54 Pasien Covid-19, 46 orang sudah di nyatakan Sembuh, dan kasus aktif Covid-19 atau pasien yang dirawat dari Kabupaten Sidrap saat ini menjadi 6 orang, mereka di antaranya  3 orang dari Kecamatan Maritengngae, 1 orang dari Dua Pitue, 1 orang dari Pitu Riase dan 1 orang dari Panca Rijang.

Hal tersebut di ungkapkan Ketua Korwil FPII Sidrap Risal Bakri saat di konfirmasi di Kantor Sekretariat FPII Jl.Korban 40.000 Jiwa Kelurahan Majelling Kecamatan MaritengngaE Kab.Sidrap,  Rabu, 8 Juli 2020.

Lanjut Risal Bakri, dengan adanya angka tersebut, ia meminta kepada masyarakat untuk lebih waspada, yang jelas ikuti himbauan Pemerintah dengan menerapkan protokol Kesehatan, diantaranya Jaga Jarak, gunakan Masker saat bepergian, sering cuci tangan dengan menggunakan sabun, hindari keramaian dan jaga Imun.

Selain itu, Risal Bakri juga berharap kepada Pemerintah Daerah untuk tidak lengah dalam penanganan covid-19, utamanya menjelang Hari Raya Idul Adha mendatang.

Sambung Risal Bakri, ia juga tak lupa mengapresiasi kepada para tim Medis atas segala usaha dan upaya yang telah di lakukan tanpa mengenal lelah dan resiko yang di timbulkan dalam penanganan pasien Covid-19 guna untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien, agar mereka dapat sembuh dan bebas dari Covid-19 dan kembali bersama dengan keluarganya.

Tak salah jika semua masyarakat Indonesia, dan khususnya di Bumi Nene Mallomo Sidrap menyebutkanmu adalah sebagai Pahlawan Kesehatan, semoga Darma Bhaktimu menjadi Amal Ibadah di sisi Allah SWT.......Amiin, sebut Risal Bakri.

Lanjut Risal Bakri, juga berterima kasih kepada TNI Kodim 1420 Sidrap dan Polres Sidrap dalam mengawal penanganan Covid-19, sehingga angka Covid-19 Sidrap dapat di tekan, dan Jasa-jasamu  Tiada tara, salut langkah dan perjuangan, semoga bernilai Ibadah.

Untuk itu kata Risal Bakri, ini adalah merupakan suatu harapan besar bagi masyarakat Sidrap, dalam menuju New Normal, dan kesemuanya itu tidak terlepas peran aktif masyarakat dalam disiplin menerapkan protokol Kesehatan.

Dan tentunya harapan ini, juga tidak lepas dari peran andil Media, baik dari Media Cetak, On Line dan Media Elektronik (TV) dalam memberikan Informasi yang tepat, cepat dan akurat kepada masyarakat luas, terima kasih para Jurnalis di Sidrap, anda adalah bagian garda terdepan dalam penanganan Covid-19, atas informasinya masyarakat sadar arti sebuah perjuangan dalam Kesehatan, mari bersama dan bahu membahu untuk memberikan yang terbaik untuk Sidrap yang lebih maju dan berkualitas, terang Risal Bakri. (.........).

Sumber FPII korwil sidrap
--------------------

Sosialisasi Penerapan Tatanan Hidup Baru Oleh Bhabinkamtibmas Bersama Babinsa, Unsur  Kesehatan Bagi Warga Yang Beraktivitas Di Pasar

On 10:20 PM


InspiratorRakyat.Com, Takalar -- Bhabinkamtibmas Desa Bontomangape  Polsek Galsel Polres Takalar Aipda Rajab  bersama Babinsa dan unsur kesehatan Sosialisasi Kepada Warga yang beraktivitas di Pasar
Desa Bontorita Desa Bontongape Kec. Galesong Kab.Takalar, Rabu (08/07/20)

Pada kesempatan tersebut Bhabinkamtibmas Aipda Rajab bersama Babinsa  berikan Edukasi dalam menyongsong tatanan hidup baru yang pada intinya  agar tetap waspada penyebaran virus corona (Covid-19) kepada warga terutama yang sedang beraktivitas dipasar dan seluruh  lapisan masyarakat khususnya Desa Bontongape kecamatan Galesong Kabupaten Takalar .
"Ungkapnya


Selain  itu Bhabinkamtibmas bersama Babinsa  dan unsur kesehatan dalam himbauannya kepada warga yang beraktivitas dipasar Bontorita  menyampaikan agar  tegas mengikuti Protokol kesehatan dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar maupun dilingkungan masing – masing dan usahakan untuk setiap saat mencuci tangan menggunakan sabun serta pada air yang mengalir,menjaga jarak dengan orang lain minimal Satu meter dan rajin ber Olah raga.  dan juga apabila bepergian agar tetap menggunakan masker agar terhindar dari penularan virus corona

“Karena semakin meningkatnya yang terpapar Covid-19 untuk itu bagi warga Desa Bontomangape  untuk lebih waspada, lebih baik kita mencegah daripada mengobati.” Ucap Babinsa

Turut ikut dalam Sosialisasi  tersebut Danramil Galesong selatan Kapten Hasbullah dan anggota, Ka Puskesmas Desa Bontomangape Abdul Marhadi, S.Km,

Sumber : Humas Polsek Galsel Polres Takalar
Laporan : Marwan Radjb
Editor : Sahabuddin Jaya