-->

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Powered by Blogger.
Petrus Loyani: Proses Kepailitan Banyak Ketidakbenaran

On 8:56 PM


InspiratorRakyat.Com, Jakarta - Sidang lanjutan nomer perkara 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst kembali dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Juli 2020, dengan agenda voting untuk menentukan apakah pihak kreditur menerima, menolak ataupun abstain proposal perdamaian dari pihak debitur.

Adapun inti dari skema yang ditawarkan debitur yang disampaikan oleh kuasa hukum yaitu, utang kreditor akan diselesaikan melalui penyelesaian perkelompok pembayaran yang terdiri dari kelompok 1 hingga 7 dengan persentase yang berbeda perhitungan tergantung dari nilai jumlah pinjaman, dengan jangka waktu mulai dari tahun 2021 hingga 2025.

Menyikapi hal ini salah satu kuasa hukum kreditur Petrus Loyani, SH, MH, MBA in Finance & Banking, CTL mengatakan, proses pengambilan voting tersebut sangat fetakompli, karena proposal perdamaian baru saja diberikan hari Selasa malam, (28/07).

“Dan tidak ada kesempatan untuk dibahas terlebih dahulu (ke pihak nasabah) sehingga keputusan final (melakukan voting), dan tidak dicari jalan lain,” kata Petrus Loyani yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perjakin dengan tegas.

Selanjutnya ia mengatakan kenapa tidak dicari alternatif yang lebih maksimal seperti, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) restrukturisasi.

“Saya menggaris bawahi apapun dan bagaimanapun proses PKPU kepailitan ini sangat rentan dengan ketidak benaran (misrepresentation),” ujar Petrus Loyani.

“Artinya kreditur dihadapkan pada delima semua akan membenarkan kepada debitur. Pertama aset kita tidak tahu berapa banyak, yang namanya insolven yaitu perbandingan antara aset dan hutang jauh sekali artinya lebih besar hutang dari pada aset,” ujar Petrus Loyani.

Ia melanjutkan, dengan menerima atau mensetujui pilhan PKPU maka kreditur merasa aman hanya dengan membayar utang dengan jangka waktu yang telah disepakati, “Berarti disana tidak ada unsur pidana, padahal debitur sudah meraup uang begitu banyak dari masyarakat. Dan itu selesaikan karena sudah ada itikad membayar,” tegas Petrus Loyani.

”Jadi dimanapun diambilnya debitur tetap menang, kenapa inilah kelemahan pembuktian dalam PKPU kepailitan,” ungkap Petrus Loyani.

”Makanya dari awal saya sudah katakan, dibongkar dahulu laporan keuangannya, nanti di janjikan ya (membayar) tapi ujungnya malah tidak ada. Dan memang tidak pasalnya yang mengatakan harus membuka laporan keuangan,” jelasnya.

”Dan itu adalah proplem yang ada di PKPU kepailitan, dari sinilah pembuat undang – undang harus merevisi PKPU kepailitan ini, karena adanya kepentingan dari debitur sangatlah rawan. Apapun ini sangatlah merugikan kreditur,” pungkasnya. (JNI/Red)

Paldam XIV/Hsn Laksanakan Penyuluhan Narkoba di Denpal Kendari

On 6:57 AM


InspiratorRakyat.Com, Kendari – Tim  Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Paldam XIV/Hasanuddin yang dipimpin oleh Kapten Cpl Leonardus bersama tim penyuluh dari Denkesyah Kendari melaksanakan penyuluhan Narkoba dan tes urine di Denpal XIV/3 Kendari, Kampung Salo, Kota Kendari, Kamis (30/7/2020).

Pada kesempatan ini Komandan Detasemen Peralatan (Dandenpal) Mayor Cpl Vilipus menyampaikan kepada seluruh personel Denpal XIV/3 Kendari , untuk mengikuti kegiatan penyuluhan dengan baik sehingga tidak ada satu orangpun personel yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

“Laksanakan dengan baik, cermati apa yang disampaikan dengan harapan semua bisa mengerti dan tak ada satupun anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba,” tegasnya.

Lebih lanjut menurut Ketua Tim P4GN Paldam kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk pengecekan secara langsung dan mengajak seluruh anggota Denpal Kendari untuk menjadi pioneer dalam masyarakat atau duta anti narkoba di dalam keluarga dan lingkungan disekitarnya.

“Selain melaksanakan pengecekan kami bersama tim juga memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang narkoba sehingga diharapkan semua anggota bisa menjadi duta anti narkoba,” terang Kapten Leonardus.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan  oleh Tim Denkesyah Kendari yang diikuti oleh 30 orang personel dan tes urine yang dilaksanakan secara acak oleh 10 orang dengan hasil semuanya negatif. (Umar Dhany)

Sidang Perdana 4 Wartawan Secara Virtual, Ratusan Jurnalis Seruduk Polsek Kalideres

On 6:47 AM


InspiratorRakyat.Com, Jakarta – Empat wartawan media online www.bidikfakta.com menjalani persidangan perdana, Selasa, 28 Juli 2020. Walau terkesan sangat dipaksakan, keempat wartawan berinisial BW, RH, AR, dan SW, harus mengikuti persidangan yang berlangsung secara virtual di PN Jakarta Barat. Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan pengacara keempat wartawan bersidang di ruang sidang PN Jakarta Barat, sementara para wartawan mengikuti persidangan dari Polsek Kalideres.

Menyikapi penyidangan keempat rekannya itu, seratusan jurnalis dari seputaran Jabodetabek mendatangi Mapolsek Kalideres. Terlihat hadir di antara para wartawan itu antara lain Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, Pimpinan Redaksi BidikFakta.Com, Yoyon Wardoyo, dan Ketua Kaukus Pembela Wartawan, Kaleb Siringoringo. Tujuan utama kedatangan para wartawan ini adalah untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap rekannya yang terkena musibah ‘kriminalisasi jurnalis oleh oknum polisi Polsek Kalideres’ dan menyaksikan persidangan keempat rekannya tersebut.

Walaupun kedatangan rekan-rekan wartawan ini bertujuan baik, namun sangat disayangkan, mereka akhirnya harus kecewa dengan sikap dan arogansi para polisi di Mapolsek Kalideres ini. Pasalnya, para wartawan yang datang bersama keluarga keempat rekannya yang disidang itu tidak dapat menyaksikan persidangan akibat dihambat oleh petugas di sana dengan alasan yang dibuat-buat. Kapolsek Kalideres, Kompol Slamet, melalui Kanit Reskrim Polsek Kalideres, AKP Syafri Wasdar, melarang para wartawan dan keluarga para tersidang untuk masuk menyaksikan persidangan di ruang khusus yang disediakan untuk persidangan hari itu.

“Tidak boleh masuk menyaksikan persidangan mereka. Jika ingin mengikuti persidangan, keluarga boleh menyaksikan di ruang sidang di PN Jakarta Barat,” ujar Syafri.

Alasan itu selanjutnya dipertanyakan oleh para wartawan dengan mengatakan bahwa persidangan ini merupakan sidang terbuka, jadi siapapun boleh menyaksikan persidangan di manapun sidang itu digelar. Syafri terlihat tidak bergeming, ia kemudian beralasan bahwa mengingat situasi pandemik covid-19, maka tidak diperkenankan siapapun untuk masuk menyaksikan persidangan keempat wartawan itu.

Alibi tersebut kemudian disergah oleh Wilson dan kawan-kawan. Mereka lalu meminta ditunjukkan peraturan tertulis atau surat yang memuat ketentuan pelarangan wartawan dan pengunjung untuk menyaksikan persidangan. Hal ini tentu saja membuat Syafri dan beberapa oknum polisi di ruang lobby Polsek Kalideres tidak dapat memberikan jawaban. Kondisi tersebut menyulut suasana panas yang memicu keributan antara wartawan dengan para polisi itu.

“Mana peraturannya atau secarik kertas surat yang isinya menyatakan bahwa wartawan dilarang meliput dan menyaksikan persidangan ini?” tanya Wilson Lalengke dengan suara keras. Pertanyaan itu kemudian ditimpali oleh Kaleb Siringoringo dengan menyatakan bahwa para oknum polisi itu telah berbuat ‘suka-suka’ selama ini. “Kalian ini berbuat suka-suka kalian terhadap warga di negeri ini, mana itu polisi yang justru diduga melakukan pemerasan terhadap si penadah KJP itu, jangan kalian sembunyikan!” seru Siringoringo dengan lantang.

Sebagaimana diketahui bahwa persidangan keempat wartawan hari Selasa kemarin itu merupakan rangkaian peristiwa dugaan pemerasan terhadap seorang rentenir penadah 583 buah KJP yang digadaikan para orang tua siswa beberapa waktu lalu. Dalam peristiwa itu, aktor intelektual dan pelaku utama, Rosyid, belum ditangkap oleh polisi alias masih buron hingga saat ini. Turut dalam tim yang melakukan permintaan uang ke Tanti Andriani (sang rentenir – red) itu, adalah seorang polisi bernama Bubun (bukan Gungun Gunawan sebagaimana pemberitaan sebelumnya). Oknum polisi Bubun ini bertugas di unit Provost Polda Metro Jaya.

Para wartawan yang menggeruduk Mapolsek Kalideres ini kemudian mempertanyakan keberadaan polisi Bubun yang dalam kasus ini hanya dijadikan saksi. Padahal, faktanya, Bubun terlibat langsung ikut bersama Rosyid ke rumah Tanti Andriani, yang diduga kuat untuk pengambilan uang 4,5 juta rupiah di rumah rentenir itu.

Saat wawancara dengan Wilson Lalengke di kediamannya, Rabu, 20 Juli 2020, terkait persidangan perdana rekan-rekan wartawan yang dikriminalisasi polisi Kalideres di hari sebelumnya, Wilson mengatakan bahwa dirinya bersama ratusan wartawan dan keluarga para wartawan yang disidang tidak tahu persis jalannya persidangan. “Kita dilarang oleh Kanit Reskrim, AKP Safri, untuk masuk ke dalam ruangan tempat persidangan online berlansung. Saya sempat menanyakan peraturan secara tertulis-nya, tapi Safri tidak bisa menunjukkannya,” jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu.

Oleh karena itu, sambung Wilson, ia mendesak Pimpinan Polri untuk mengevaluasi kinerja bawahannya di Polsek Kalideres. “Sangat jelas para polisi itu tidak promoter dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak profesional, tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan sistem yang modern, dan paling fatal, mereka tidak transparan, mereka sangat tertutup. Pasti ada yang disembunyikan dalam kasus ini,” imbuhnya.

Ketua Umum PPWI ini menyatakan sangat kecewa atas sikap dan pelayanan buruk yang dipertontonkan secara vulgar oleh para oknum polisi di Polsek Kalideres kemarin itu. “Kita sebagai rakyat sudah susah-payah beri makan para oknum polisi itu, bahkan hingga celana dalam mereka dibeli dari uang rakyat, tapi mereka bersikap arogan, tidak simpatik, pelayanan buruk terhadap kita yang datang baik-baik untuk menyaksikan jalannya sidang keempat wartawan itu,” kata Wilson dengan menyesalkan sikap dan perilaku para oknum polisi Kalideres.

Untuk itu, saran dia, sebaiknya proses penyelidikan, penyidikan, dan penanganan kasus tidak lagi dipercayakan kepada Polsek Kalideres. “Seluruh penanganan kasus yang muncul di Kalideres dilimpahkan ke Polres Jakarta Barat atau ke Polda Metro Jaya saja. Polsek Kalideres itu cukup diberi tugas hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” beber lulusan pasca sarjana program studi Global Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris, ini mengakhiri wawancara. (APL/Red)

Referensi:

Polsek Kalideres Sita Ratusan KJP dari Renternir, Wilson Lalengke: Harus Diusut Tuntas https://pewarta-indonesia.com/2020/06/polsek-kalideres-sita-ratusan-kjp-dari-renternir-wilson-lalengke-harus-diusut-tuntas/

Polsek Kalideres Tahan Wartawan Saat Berupaya Ungkap Pegadaian KJP, Ini Pesan Wilson ke Kapolres Jakarta Barat https://www.ppwinews.com/2020/07/polsek-kalideres-tahan-wartawan-saat.html

Diduga Membela Penadah KJP, Wilson Lalengke Minta Kapolri Copot Kapolsek Kalideres https://pewarta-indonesia.com/2020/07/diduga-membela-penadah-kjp-wilson-lalengke-minta-kapolri-copot-kapolsek-kalideres/

TA Belajar Jadi Penadah Pegadaian KJP dari Tetangganya https://pewarta-indonesia.com/2020/07/ta-belajar-jadi-penadah-pegadaian-kjp-dari-tetangganya/

Viral Berita Penggadaian KJP, Polsek Kalideres Dihubungi Banyak Pihak https://pewarta-indonesia.com/2020/07/viral-berita-penggadaian-kjp-polsek-kalideres-dihubungi-banyak-pihak/

Praktek Penggadaian KJP Juga Terjadi di Jatinegara Jakarta Timur https://pewarta-indonesia.com/2020/06/praktek-penggadaian-kjp-juga-terjadi-di-jatinegara-jakarta-timur/

Lagi, Ditemukan Dugaan Praktek Gadai KJP di Jakarta Timur https://pewarta-indonesia.com/2020/06/lagi-ditemukan-dugaan-praktek-gadai-kjp-di-jakarta-timur/

Kapolsek Diduga Sebar Kebohongan melalui Konferensi Pers, PPWI: Memalukan! Pakai Uang Negara untuk Produksi Hoax https://www.ppwinews.com/2020/07/kapolsek-diduga-sebar-kebohongan.html

Beritakan Hoax, Kompas dan Tribunnews Jangan Jadi Penjilat Pantat Kapolsek https://pewarta-indonesia.com/2020/07/beritakan-hoax-kompas-dan-tribunnews-jangan-jadi-penjilat-pantat-kapolsek/

Kasus KJP, Pimpred Bidik Fakta: Empat Orang itu Benar Wartawan, Bukan Gadungan!!! https://www.ppwinews.com/2020/07/kasus-kjp-pimpred-bidik-fakta-empat.html

Kapolsek Kalideres Dilaporkan ke Propam Mabes Polri https://www.ppwinews.com/2020/07/kapolsek-kalideres-dilaporkan-ke-propam.html

Reka Ulang (Imajinatif) Kejadian Pengungkapan Kasus Pegadaian KJP di Kalideres https://pewarta-indonesia.com/2020/07/reka-ulang-imajinatif-kejadian-pengungkapan-kasus-pegadaian-kjp-di-kalideres/

Gelar Binrohtal, Wakapolres Takalar Ingatkan Keberadaan Manusia di Dunia

On 6:41 AM


InspiratorRakyat.Com, TAKALAR - Untuk meningkatkan Iman dan Taqwa personel, Polres Takalar menggelar kegiatan pembinaan rohani dan mental (Binrohtal) di Masji Assalam Mapolres Takalar Jl. H.M. Dg. Manjarungi No. 1 Takalar, Kamis (30/07/2020).

Wakapolres Takalar Kompol H. Nasaruddin, S.H., M.M. mengawali kegiatan Binrohtal menyampaikan pentingnya kegiatan ini untuk membentuk karakter personel yang beriman dan bertaqwa sehingga lahir personel Polres Takalar yang mampu memberikan pelyanan kepada masyarakat yang humanis.

Wakapolres Takalar juga mengingatkan kepada seluruh personel mengenai keberadaan kita dindunia ini yang hanya sementara dan akan dimintai pertanggungjawaban.

"Kita di dunia hanya sementara, kita datang dengan tangan kosong dan akan pergi dengan tangan kosong, yang akan kita bawa hanya amal ibadah," ucap Wakapolres Takalar.

Pada kegiatan Binrohtal sebagai penceramah Ustd. Iptu H. Basri Kasat Tahti Polres Takalar dengan tema “Awal Mula Penciptaan Manusia”.

"Harapannya semoga kegiatan keagamaan yang kita lakukan ini dapat memberikan dampak positif kepada kita semua serta pada pelaksanaan tugas sehari-hari," tutup Wakapolres Takalar. (Sahabuddin Jaya)

Gubernur - Kepala BBJN Sulsel Bahas Progres Jalan Bua-Rantepao

On 6:35 AM


InspiratorRakyat.Com, MAKASSAR, PEMPROV SULSEL - Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah, Kepala Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) Sulsel, Muhammad Insal U Maha, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sulsel, Prof Rudy Djamaluddin, membahas progres pembangunan ruas jalan Bua-Rantepao, di Gubernuran, Rabu 29 Juli 2020.

Nurdin Abdullah mengatakan, koordinasi merupakan kunci untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Sulsel.


"Jangan sungkan-sungkan menyampaikan kepada kami. Karena koordinasi dan sinergi kuncinya kita ini," ujarnya.

Ia menceritakan langkah-langkah Pemprov Sulsel saat ini sangat disenangi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam melakukan konsultasi soal pembangunan infrastruktur di Sulsel.

"Pak Menteri (PUPR) suka dengan kita karena kita selalu melakukan sharing terkait kebutuhan kita," tuturnya.

Sementara, Kepala Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) Sulsel, Muhammad Insal U Maha, menjelaskan, untuk saat ini progres pekerjaan ruas jalan Bua-Rantepao masih pada tahap perhitungan, berapa jumlah keseluruhan jika dilakukan pengaspalan atau beton.

"Kita masih pada posisi melakukan perhitungan dengan pemerintah provinsi berapa, karena ada yang jalan tanah, ada yang jalan krikil, nanti akan kita turunkan tim masing-masing. Tim dari provinsi dan tim dari Balai melihat semua kondisinya, kemudian kita hitung semua berapa alokasi anggarannya," jelasnya.

Dari Balai Besar Jalan Nasional sendiri katanya, memiliki anggaran tahun ini untuk pekerjaan jalan tersebut dimulai dari Rantepao.

"Kita baru melihat dari sisi Rantepao nya, jadi kita punya anggaran tahun ini sepanjang 4,8 kilometer. Kemudian programnya 2,3 kilometer dari Rantepao ke Takesu Wisata Toraja itu yang ada pelebaran, kita rapikan karena itu akses untuk menuju pariwisata Takesu," ungkapnya.

"Jadi kita sudah sepakati kita mulai kerjakan dari mulai arah Rantepao kemudian dari provinsi dari arah Bua. Nanti kita ketemu di tengah," tambahnya.

Hasil sharing dengan Gubernur dan Kadis PUPR Sulsel, untuk sementara jalan tersebut dikerjakan dulu dengan lebar tujuh meter.

"Kita sharing bersama dengan provinsi untuk mempercepat pembangunan jalan Bua-Rantepao. Tadi sudah ada arahan Bapak Gubernur dan Pak Kadis PU, lebar tujuh meter dulu untuk sementara waktu," ungkapnya.

Selain ruas jalan Bua-Rantepao, Balai Besar Jalan Nasional juga tengah melakukan perbaikan jembatan yang putus akibat banjir bandang di Luwu Utara.

"Selain dari Palopo ke Rantepao kita sementara kerjakan juga jembatan yang putus itu. Jembatan ini sementara kami upayakan dengan rangka baja dibawahnya. Karena masyarakat meminta segera, minimal bisa dilewati oleh roda dua," tutupnya.

Kepala Dinas PUPR, Rudy Djamaluddin menambahkan, saat ini masing-masing menurunkan tim untuk melakukan perhitungan secara keseluruhan. Karena berdasarkan pekerjaan sebelumnya, ada beberapa jenis tanah yang harus dilakukan pengaspalan dan harus dilakukan beton.

"Kita melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah keseluruhan kebutuhan anggaran, luas dan panjang jalan selain ruas jalan Bua-Rantepao. Kita atur mana yang kita beton, mana yang di aspal, berdasarkan keadaan tanah," terangnya. (*)ungkan menyampaikan kepada kami. Karena koordinasi dan sinergi kuncinya kita ini," ujarnya.

Ia menceritakan langkah-langkah Pemprov Sulsel saat ini sangat disenangi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam melakukan konsultasi soal pembangunan infrastruktur di Sulsel.

"Pak Menteri (PUPR) suka dengan kita karena kita selalu melakukan sharing terkait kebutuhan kita," tuturnya.

Sementara, Kepala Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) Sulsel, Muhammad Insal U Maha, menjelaskan, untuk saat ini progres pekerjaan ruas jalan Bua-Rantepao masih pada tahap perhitungan, berapa jumlah keseluruhan jika dilakukan pengaspalan atau beton.

"Kita masih pada posisi melakukan perhitungan dengan pemerintah provinsi berapa, karena ada yang jalan tanah, ada yang jalan krikil, nanti akan kita turunkan tim masing-masing. Tim dari provinsi dan tim dari Balai melihat semua kondisinya, kemudian kita hitung semua berapa alokasi anggarannya," jelasnya.

Dari Balai Besar Jalan Nasional sendiri katanya, memiliki anggaran tahun ini untuk pekerjaan jalan tersebut dimulai dari Rantepao.

"Kita baru melihat dari sisi Rantepao nya, jadi kita punya anggaran tahun ini sepanjang 4,8 kilometer. Kemudian programnya 2,3 kilometer dari Rantepao ke Takesu Wisata Toraja itu yang ada pelebaran, kita rapikan karena itu akses untuk menuju pariwisata Takesu," ungkapnya.

"Jadi kita sudah sepakati kita mulai kerjakan dari mulai arah Rantepao kemudian dari provinsi dari arah Bua. Nanti kita ketemu di tengah," tambahnya.

Hasil sharing dengan Gubernur dan Kadis PUPR Sulsel, untuk sementara jalan tersebut dikerjakan dulu dengan lebar tujuh meter.

"Kita sharing bersama dengan provinsi untuk mempercepat pembangunan jalan Bua-Rantepao. Tadi sudah ada arahan Bapak Gubernur dan Pak Kadis PU, lebar tujuh meter dulu untuk sementara waktu," ungkapnya.

Selain ruas jalan Bua-Rantepao, Balai Besar Jalan Nasional juga tengah melakukan perbaikan jembatan yang putus akibat banjir bandang di Luwu Utara.

"Selain dari Palopo ke Rantepao kita sementara kerjakan juga jembatan yang putus itu. Jembatan ini sementara kami upayakan dengan rangka baja dibawahnya. Karena masyarakat meminta segera, minimal bisa dilewati oleh roda dua," tutupnya.

Kepala Dinas PUPR, Rudy Djamaluddin menambahkan, saat ini masing-masing menurunkan tim untuk melakukan perhitungan secara keseluruhan. Karena berdasarkan pekerjaan sebelumnya, ada beberapa jenis tanah yang harus dilakukan pengaspalan dan harus dilakukan beton.

"Kita melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah keseluruhan kebutuhan anggaran, luas dan panjang jalan selain ruas jalan Bua-Rantepao. Kita atur mana yang kita beton, mana yang di aspal, berdasarkan keadaan tanah," terangnya. (Mudahri)

Gubernur Apresiasi Gerakan Berqurban Bukalapak dengan Sembilan Mitra

On 6:26 AM


InspiratorRakyat.Com, MAKASSAR, PEMPROV SULSEL - Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah, menyampaikan apresiasi kepada Bukalapak atas inisiatifnya dalam pencanangan gerakan teladan berqurban bersama dengan sembilan mitranya.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulsel sangat mendukung serta mengapresiasi pencanangan gerakan teladan berqurban yang diinisiasi oleh Bukalapak bekerjasama dengan sembilan mitranya,” ungkapnya melalui virtual, Rabu 29 Juli 2020.


“Kami mengucapkan terimakasih kepada Rumah Yatim, Dompet Dhuafa, Laziz NU, dan LazizMu yang telah memilih Sulawesi Selatan sebagai tempat pendistribusian hewan qurban, dan terima kasih juga kepada Bukalapak yang telah memfasilitasi mudhoi untuk tetap bisa Berqurban dalam kondisi pandemi ini,” lanjutnya.

Apalagi, Bukalapak ini membuka layanan qurban online atau fitur Buka Qurban dimana masyarakat bisa berqurban secara online.

“Ini bukti bahwa gerakan ini adalah bentuk sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi keagamaan, eCommerce dan lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah,” jelasnya.

Sementara itu, CEO Bukalapak, M.Rachmat Kaimuddin, mengajak seluruh masyarakat untuk berqurban bersama dengan mitranya untuk membantu sesama di tengah pandemi. Berqurban sendiri merupakan sebuah amalan sunah muakad yang dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu, sebagai rangkaian dari kegiatan menyambut Hari Raya Idul Adha.

“Bukalapak sebagai perusahaan teknologi selalu berupaya menciptakan inovasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Terutama dalam masa pandemi seperti saat ini, BukaQurban secara khusus hadir untuk mempermudah umat islam dalam berkurban sekaligus mendorong perekonomian yang adil untuk semua melalui optimalisasi teknologi," tutupnya.

Untuk diketahui, hadir pada virtual kali ini
Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 sekaligus Ketua Umum Dewan Mesjid Indonesia, Bapak DR (HC) Drs.H.Muhammad Jusuf Kalla, Menteri Agama R.I Bapak Jend.TNI (Purn) Fachrul Razi, Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Dr.H. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, Bupati Purbalingga Ibu Dyah Hayuning Pratiwi, CEO Bukalapak Bapak M.Rachmat Kaimuddin, Direktur Bank Syariah Mandiri Anton dan Seluruh Mitra Bukalapak.  (Mudahri)

Pemprov Bantu Rapid Test Gratis Seluruh Calon Penumpang Lion Air

On 6:17 AM


InspiratorRakyat.Com, MAKASSAR, PEMPROV SULSEL - Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah merespon surat Lion Air dengan perihal permohonan kerjasama rapid test penumpang Lion Group di Bandara Udara Sultan Hasanuddin Makassar.

Rapid test menjadi syarat untuk naik ke pesawat bagi semua penerbangan. Persyaratan rapid test ini untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19.


Pemprov akan menyediakan rapid test gratis, namun terlebih dahulu diminta kepada pihak Lion Air untuk menyediakan tempat khusus untuk calon penumpang maupun penumpangnya.

"Iya, kita siapkan rapid test, tapi harus disediakan dulu tempat supaya kita langsung drop disitu nanti barangnya (Rapid test)," ungkap Prof Nurdin Abdullah, di sepan Area Manager UPG Lion Air Group Rony Pasla di kantor Gubernur, Selasa, 29 Juli 2020.

Menurut dia, rapid test gratis ini untuk melakukan tracking terhadap calon penumpang maupun penumpang Lion Group. "Kita merespon baik pengajuan kerjasama dengan Lion Group ini," tambahnya.

Rony akan aegera menyiapkan tempat untuk pelaksanaan rapid test terhadap calon penumpang Lion Air, Wings, dan Batik.

Menurut Rony, bantuan alat rapid test dari Pemerintah Sulsel ini akan meringankan calon penumpang. "Beban biaya rapid test cukup membebani calon penumpang," jelasnya.(Mudahri)

Bupati Bantaeng Ajak Warga Jaga Hasil Karya TMMD

On 6:12 AM


InspiratorRakyat.Com, BANTAENG --- Satuan tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-108 telah melaksanakan giatnya selama 30 hari di Desa Labbo. Sejumlah kegiatan dituntaskan 100 persen.

Kegiatan itu berupa kegiatab fisik seperti perintisan jalan, rehab musollah, dan sebagainya. Ada pula kegiatan non fisik berupa penyuluhan yang keseluruhannya difokuskan di Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu.


Bertempat di Balai Desa Labbo, baru saja dilangsungkan penyerahan hasil TMMD ke-108 Tahun Anggaran 2020 yang mengusung tema "TMMD Pengabdian Untuk Negeri" dan dihadiri langsung oleh Danrem 141 TP, Brigjen TNI Djashar Djamil, SE dan Bupati Bantaeng, H. Ilham Azikin.

Dandim 1410 Bantaeng, Tambohule Wulaa, dalam laporannya mengatakan bahwa TMMD dilaksanakan dengan sinergitas lintas sektor serta melibatkan secara aktif masyarakat. Mereka bergotong royong bersama TNI membangun desanya, yang mana melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam setiap aktifitas pembangunan.

"Seluruh kegiatan baik fisik maupun non fisik dapat kita selesaikan 100 persen. Dengan melibatkan 150 personil terdiri dari TNI, Polri serta pelibatan masyarakat setempat", ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin mengatakan bahwa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama TMMD ke-108 telah menggambarkan menunggalnya TNI dengan semua stakeholder untuk menyelesaikan program prmbangunan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat memanfaatkan serta memelihara seluruh proyek dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa Labbo. Jika masih ada kekurangan yang harus diperbaiki maka menjadi tugas dari pemerintah Desa Labbo untuk menyempurnakannya," kata Bupati.

Pelaksanaan TMMD ke-108 telah menyelesaikan seluruh kegiatan fisik berupa pembangunan jalan tani sepanjang 2,5 Km, pembangunan pagar poskesdes, rehabilitasi masjid serta pembuatan MCK. Sedangkan kegiatan non fisik berupa pelayanan kesehatan dan KB, sosialisasi dan edukasi, yang tentunya akan meningkatkan derajat kesehatan serta pengetahuan masyarakat.

Turut hadir pada kesempatan itu antara lain Ketua DPRD Bantaeng, Kapolres Bantaeng, Wawan Sumantri, para Asisten, para Kepala SKPD, Camat Tompobulu, serta Kepala Desa Labbo.(Mudahri)

Soal Konflik Tanah Labi-Labi Hingga Diadukan Kantor Staf Presiden, DPR RI dan KomnasHAM, Ini Komentar KRASS

On 7:30 AM


Palembang, Kasus sengketa tanah di Labi-Labi Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang seluas 32 Hektar hingga kini belum menemui titik temu.

Bahkan, kasus ini pun dilaporkan hingga ke Kementrian ATR/BPN, KomnasHam, Komnas Perempuan, DPR RI Komisi II, Kantor Staf Presiden dan Mabes Polri/Propam Polri.

Menanggapi kasus sengketa tanah tersebut, Sekjend Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) Dedek Chaniago mengatakan bahwa
Kementrian ATR/BPN dalam hal ini Inspektorat Bidang Sengketa menyatakan, tidak ada Sertifikat atas nama Timur Jaya Grup melainkan 4 orang bernama (Fenny Suryanto, Rusdiana Suryanto, Laily Suryanto, Triyana Suryanto) dan atas laporan warga soal tanah tersebut ditelantarkan, dikelola, dimanfaatkan dan mendesak asal usul pihak 4 orang yang memiliki sertifikat lahan beserta lokasi dan luasan lahan, akan kami lakukan penelitian, investigasi atau pengecekan terhadap tanah tersebut.

"Dan memalui telpon langsung waktu pertemuan tersebut Kementrian ATR/BPN menelepon Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Palembang yang menyatakan telah membuat jadwal untuk memanggil 4 orang yang memiliki sertifikat tanah tersebut untuk di gali informasi serta kemudian juga nanti pihak masyarakat dipanggil/diundang juga dalam pertemuan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kalau dari Kantor Staf Presiden yang di temui langsung Deputi penangan konflik lahan bernama Usep, menyatakan akan meneliti dan akan mendorong pemerintahan setempat dalam hal ini Gubernur Sumsel dan Walikota Palembang, terhadap hak hak warga yang telah kebiri sehingga hilang rasa keadilan bagi masyarakat dan permasalahan ini akan kami laporkan langsung kepada Bapak Presiden.

"Sedangkan kalau dari DPR RI, diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi II (Arif Wibowo dari Fraksi PDI P) dan Anggota Komisi II (Wahyu Sanjaya Dapil SumSel), akan membawa masalah masyarakat ini dalam rapat di komisi II dan akan memanggil para pihak terkait untuk mendengar dan menggali persoalan tersebut dan mendorong agar ada win win solusi atau sampai keadilan ditegakkan terhadap hak atas tanah yang memang harus di kelola sesuai bunyi UU POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960 dan kemudian akan berkoordinasi dengan DPRD PROPINSI Sumsel serta DPRD Kota Palembang agar terlibat aktif dalam penyelesaian konflik masyarakat ini," ujarnya.

Dijelaskan Dedek Chaniago, hasil dari pengaduan masyarakat korban penggusuran tanah atau konflik tanah ini ke jakarta dan menemui/pengaduan ke Ke Kementrian ATR/BPN, Kantor Staf Presiden dan DPR RI Komisi II dan sudah dijelaskan langsung, patutlah terlihat bahwa Tanah tersebut Tidak ada Sertifikat Atas nama PT Timur Jaya Grup dan berbagai pemerintah daerah mendiamkan fisik terbengkalai bagi si yang mengakui memiiki tanah dan tentu ini melanggar UUPA Nomor 5 Tahun 60 Pasal 27 Tentang Hak Milik dapat dicabut bila tanah ditelantarkan.

"Dan juga di pasal 24 kepemilikan lahan tidak boleh melampaui batas. Dan Mengacu pada UUD 1945, TAP MPR No 9 tahun 2001, UUPA 5 1960 dan PP. Nomor 5 Tahun 2018, tanah tersebut haruslah segera di berikan ke masyarakat guna untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dalam hal ini 521 KK yang sudah menggarap, memanfaatkan dan mengelola lebih dulu tanah tersebut untuk menghidupi anak dan istri," jelasnya.

Sedangkan kalau di Komnasham, Komnas Perempuan dan Mabes Polri atau Propam Polri dijelaskan oleh Era Purnama Sari Wakil Direktur Advokasi YLBHI, Masyarakat sudah mengadukan persoalan konflik tanah ini yang diduga terdapat unsur pelanggaran HAM, Pidana, dan penyalahgunaan wewenang serta Gratifikasi.

"KomnasHam diteeima langsung oleh Hairansyah komisioner Sub Komisi penegakan hukum, setelah mendengar langsung pengaduan masyarakat dengan memperlihatkan bukti bukti, kami akan langsung melakukan penelitian dan penyelidikan, jikalau memang ada pelanggaran HAM nya yang dilakukan oleh pihak pihak terkait, kami akan mengirimkan surat berupa rekomendasi terhadap pelanggaran Hak Asazi Manusia tersebut," terangnya.

Sementara, di Mabes Polri Masyarakat mengadukan ke Propam Polri terkait hadirnya Aparat Kepolisian hingga 700 personil dan dipimpin langsung di lapangan oleh Kapolterstabes dalam penggusuran tanah warga tersebut.

Laporan diterima dengan Nomor: SPSP2 /1882 / VII / 2020 / BAGYANDUAN. Dan ke Bareskrim Polri terkait soal pengerusakan kebun tanaman masyarakat yang di gusur. Tapi di tolak oleh kepolisian untuk pengaduan tersebut, dikarenakan soal alas hak atas tanah. Padahal sudah dijelaskan oleh Era bahwa tidak mempersoalkan atas hak, karena sedang di proses penyelesaian konflik di Kementrian ATR/BPN, melainkan soal kebun tanaman yang di tanam oleh masyarakat di rusak dan ini tindakan ketidak adilan soal siapa saja sama di mata hukum dan siapa saja boleh melaporkan atas dugaan pelanggaran hukum.

Sementara itu, Era Purnama Sari dari YLBHI Pusat mengatakan bahwa pengaduan masyarakat ke KomnasHAM  tidak bisa membantah lagi seharusnya soal pelanggaran HAM, sebab ada korban, ada bukti baik fisik maupun foto vidio.

"Begitu juga dengan pengaduan masyarakat ke PROPAM POLRI, kalau memang mau menegakkan UU No 2 tahun 2020 tentang KEPOLISIAN RI. kepolisian harus bersikap Profesional walau anggotanya dilaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang terkait penggusuran ditanggal 12 Febuari 2020 lahan warga dan mesti dilakukan penyelidikan sampai pada ditemukannya atau pun tidak, terhadap unsur unsur pengaduan dari masyarakat tersebut yang faktanya memang ada penggusuran lahan masyarakat yang sudah ditanami, dikelola dan dimanfaatkan sejak tahun 2003 tanpa ada putusan pengadilan," jelasnya.

Selain itu menurutnya, Aparat penegak hukum harus melihat juga dugaan unsur gratifikasinya, sebab dengan menurunkan personil sampai 700 pakai uang siapa, uang negara kah atau uang 4 orang yang mengaku memiliki lahan tersebut untuk menggusur.

LBH Palembang menyoroti soal kriminalisasi 4 warga yang ditahan di tuduh dengan Pasal UU Darurat tentang membawa Sajam. Ke 4 orang tersebut Sopian (48), Rian Hidayat (33), Azhari (61), Dedi Harmoko (40). Proses ke 4 terdakwa ini sudah sampai tahap Saksi dan Jawaban sela dari hakim dari esepsi Penaehat hukum terdakwa.

" Kami melihat, mulai dari kronologis penangkapan, dakwaan dan tuduhan pasal yang dikenakan kepada terdakwa dipaksakan, sebab seharusnya aparat kepolisian dan kejaksaan sebelum memproses warga sebelum menyimpulkan menjadikan tersangka dan terdakwa, aparat harus melihat peruntukan Senjata tajam berupa parang tersebut. Sebab fakta yang ada kami kumpulkan berdasarkan bukti bukti, bahwa warga tersebut pulang dari berkebun dan tepatlah parang tersebut kegunaannya untuk berkebun.

Kami LBH Palembang meminta Hakim untuk Profesional melihat dugaan pelanggaran hukum yang di tuduhkan kepada 4 terdakwa ini dan sepatut nyalah 4 terdakwa ini segera di bebaskan atau tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Dan satu lagi, ke 4 terdakwa saat ini masih di tahan di Polrestabes Palembang, kami berharap ke 4 terdakwa ini segera di pindahkan atau dilimpahkan ke tahanan Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) mengingat terdakwa ini adalah tahanan Kejaksaan dan juga menghindari dugaan intimidasi atau tekanan dari aparat kepolisian pada saat persidangan yang pakai cara Daring atau online.

Harapan dari masyarakat yang diwakili oleh Tokoh Masyarakat atau Mantan Rt pertama kali di daerah tersebut, Hermanto Satar dan juga Ketua Organisasi Persatuan Masyarakat Pejuang Tanah Alang Alang Lebar Untuk Rakyat Dedi Wijaya, untuk segera pemerintah mengembalikan lahan tersebut untuk ditanami, dikelola dan dihasilkan buat kelangsungan hidup anak dan istri dan ke 4 saudara kami yang ditahan segera di bebaskan.

Untuk diketahui, bahwa konflik Tanah dan penggusuran tanah serta kriminalisasi masyarakat yang berlokasi di daerah Labi-labi Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang seluas 32 Hektar adalah tanah hutan tak bertuan berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin, dan kemudian Kota Palembang Kecamatan Talang Kelapa dan Kemudian dimekarkan jadi Kecamatan Alang-alang Lebar.

Kasus sengketa tanah ini pun belum menemui titik temu hingga diadukan ke Jakarta.

Awalnya, pada 2003-2019 masyarakat datang untuk bercocok tanam dengan tanaman palawija dan sebagian lagi tanah yang berisi pohon-pohon besar berupa hutan untuk melanjutkan hidup anak istri dan tidak ada yang melarang dan mengakui/mengeklaim mempunyai lahan tersebut, termasuk PT Timur Jaya Grup.

Dibuktikan secara fisik (foto/vidio) dan tertulis dari Mantan Rt pertama kali menjabat di daerah tersebut bernama Hermanto Satar.

Barulah pada bulan Desember 2019, ada yang datang atas nama PT. Timur Jaya Grup diwakili Penasehat Hukum bernama Reza mengakui memiliki lahan tersebut, dengan menunjukan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM). Namun, tidak menunjukan isi SHM, baik luasan maupun Lokusnya, sehingga terjadi perdebatan,

Tanpa ada putusan pengadilan atau gugatan kepada warga yang menguasai dan kejelasan atas tanah tersebut yang menduduki dan menanam dari sejak tahun 2003-2019,  pada tanggal 12 Febuari 2020, tanah tersebut langsung digusur dengan di amankan 700 personil aparat kepolisian yang dipimpin langsung Kapolrestabes Palembang dan ada kalimat yang menghalangi akan disikat.

Dan sekarang tanah, tersebut rata dengan tanah dan lahan dijaga (ngepam) oleh kepolisian serta sekeliling lahan di sudah pagar dan masyarakat tidak boleh masuk lagi kelahan untuk menanam.

Melihat hal tersebut, Masyarakat mengadukan masalah ini ke jakarta yang di tuju adalah Kementrian ATR/BPN, KomnasHam, Komnas Perempuan, DPR RI Komisi II, Kantor Staf Presiden dan Mabes Polri/Propam Polri. (Ril)

BPN Sulut Disorot Akibat Blokir Tanah Sepihak

On 7:27 AM

John Hamenda
Korban Mafia Tanah di Sulut

InspiratorRakyat.Com, Sulut - Kasus mafia tanah yang lagi marak di Sulawesi Utara cukup meresahkan warga. Tak heran Polda Sulut langsung bereaksi dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah di Sulawesi Utara.

John Hamenda, salah seorang warga yang mengaku menjadi korban praktek mafia tanah mengapresiasi langkah Kapolda Sulut Irjen Pol. Royke Lumowa yang telah membentuk Satgas untuk memberantas praktek mafia tanah.

Hamenda menuturkan, pihaknya sedang menyoroti kebijakan oknum pejabat di Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sulut, dimana proses pemblokiran sertifikat tanah miliknya yang berlokasi di jalan 17 Agustus Bumi Beringin, Kota Manado hingga kini telah diambil alih pihak ATR/BPN Sulut. Padahal, proses hukum atas kasus tersebut telah tuntas di tingkat Kantor ATR/BPN Kota Manado yang sudah tidak lagi memblokir.

"Anehnya malah sekarang Kakanwil ATR/BPN Sulut yang mengambil alih pemblokiran, ada apa sebenarnya,” tutur Hamenda.

Lebih lanjut, Hamenda mengatakan bahwa langkah pemblokiran tersebut sangat merugikan dirinya.

“Pemblokiran oleh Kakanwil Sulut sudah berjalan selama hampir 3 tahun. Hak saya sebagai pemilik tanah sudah dipermainankan, sehingga rencana investasi menjadi terhambat. Hal ini sudah sangat merugikan nama baik saya sebagai pengusaha dan menghambat Investasi di Manado. Bahkan, secara tidak langsung tindakan Kanwil ATR/BPN Sulut telah melawan perintah Bapak Presiden Jokowi yang sudah bersusah payah mendorong Investasi agar bisa berkembang di Sulut,” terangnya.

Tak hanya itu, Hamenda juga menduga ada peran dari mafia tanah yang berusaha memonopoli tanah miliknya dengan melibatkan oknum pejabat ATR/BPN Sulut. “Para Mafia Tanah mereka bermain bersama para oknum pejabat. Ini yang harus diberantas sampai tuntas, mereka harus dibawa ke meja hijau kalau terbukti bersalah,” ungkapnya.

Ia juga bersyukur kepada Kapolda Sulut yang telah memperhatikan nasib orang-orang yang dizolimi selama ini oleh para mafia tanah dengan membentuk Satgas memberantas Mafia Tanah. "Kami masyarakat Sulut sangat berharap agar Satgas bisa menuntaskan kasus kami para korban mafia tanah,” pungkas Hamenda.

Selain itu, Hamenda juga menegaskan kalau proses hukum atas kasus tanah miliknya yang di jalan 17 Agustus Bumi Beringin telah selesai. Sebab menurutnya, pihak kejaksaan sebagai jaksa eksekutor putusan pidana telah melakukan eksekusi sertifikat tanah miliknya, dan sesuai dengan kajian dan pertimbangan hukum yang mendalam, kemudian mengembalikan sertifikat tersebut kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

"Karena BNI sudah melakukan gugatan kepada Bank Danamon di Pengadilan Tingggi Manado dan ditolak kemudian BNI melakukan upaya banding ditolak juga oleh Pengadilan Tingggi, kemudian Karena BNI tidak melakukan upaya Kasasi, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan tetap (Inkracht),” jelas Hamenda.

Diterangkan pula, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengembalikan jaminan sertifikat ini kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. dan karena pihaknya telah membayar kewajiban kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk, maka sertifikat dikembalikan kepadanya selaku pemilik namun anehnya sertifikatnya masih saja diblokir.

“Padahal sesuai ketentuan pemblokiran hanya bisa dilakukan dalam masa 30 hari, terkecuali ada gugatan perkara, baru bisa dilakukan blokir permanen sampai ada putusan hukum yang final. Sementara dalam kasus ini, tanah tersebut tidak ada gugatan baru, mengapa BPN begitu berambisi melakukan pemblokiran yang telah nyata melanggar Undang-Undang Pertanahan,” ujar Hamenda.

Dirinya pun berharap Polda Sulut dapat menyikapi persoalan ini, mengingat langkah yang diambil BPN sudah diluar koridor.
“Untuk itu saya melaporkan permasalahan ini kepada Satgas Mafia Tanah agar perlu diperiksa oleh aparat hukum. Karena BPN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan merampas hak, juga telah melakukan perbuatan melampaui batas kewenangan. Perbuatan ini telah jelas masuk dalam kategori sebagai ‘Mafia Pertanahan’. Saya akan membawa persoalan ini ke ranah hukum, dan melaporkan ke Bapak Presiden serta Menteri ATR/BPN.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Manado, Gunthar Tutuarima yang dikonfirmasi awak media, (28/07) mengatakan kalau proses pemblokiran dilakukan pihak dengan bersandar pada putusan pidana.

“Jaksa selaku eksekutor telah mengajukan surat permohonan terkait sertifikat tanah atas nama John Hamenda, dimana amar putusan pidana menyebutkan kalau tanah tersebut dirampas untuk negara. Dan dalam rangka mengamankan itu, kami melakukan pemblokiran,” terang Kepala BPN Manado.

Lebih lanjut, Gunthar menegaskan bahwa pemblokiran dapat dibuka kembali, apabila putusan hukum menerangkan kalau tanah tersebut dikembalikan ke bersangkutan.
Sementara itu menanggapi pernyataan pihak BPN tersebut, Hamenda menegaskan kalau telah ada penetapan Pengadilan Negeri (PN) Manado yang memerintahkan Bank Danamon untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada dirinya, dan memerintahkan BPN Kota Manado untuk meroya dan mencabut blokir atas kedua sertifikat itu.

“Setetah itu roya selesai, saat dilakukan pengecekan ternyata kantor BPN kembali melakukan pemblokiran dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” beber Hamenda.
Ia juga menyesalkan, oknum pejabat Kanwil ATR/BPN Sulut telah bertindak menjadi seperti Polisi, seperti Jaksa, bahkan seperti Pengadilan, padahal sudah tidak ada alasan hukum apapun untuk memblokir sertifikat tanah miliknya.  (Red***)

Keluarga Minta Keadilan Agar Propam Usut Tuntas Atas Kematian Kaharuddin Diposko Resmob Polda Sulsel

On 7:24 AM


InspiratorRakyat.Com, MAKASSAR,   Adik Kandung korban ibu Ernawati warga jalan Perdamaian, Kelurahan Bara-baraya, Makassar menanti keadilan dari Propam Polda Sulsel atas meninggalnya kakak kandungnys, Kaharudin setelah di tangkap oleh pihak  kepolisian.

Segala upaya telah di lakukan termasuk mengumpulkan bukti-bukti kematian saudaranya pada (24 Juli 2019)


Dalam jumpa Pers nya 29 Juli 2020 iya mengatakan Kakak saya tewas dengan penuh luka di wajah, badan hingga kuku tangan dan kaki," kata wanita berhijab itu sembari memperlihatkan foto-foto jenazah kakaknya, saya merasa Capek dipimpong, dipersulit seperti ini. Waktu kasus saya ini disidik di Propam ditawarkan perdamaian, waktu digelar perkara malah saya diminta cari jalan baiknya," ucap nya sambil menangis.

Lanjut Mendengar kabar kalau kakak saya di Tangkap oleh Beberapa orang mengaku dari kepolisian saya kaget dan mencoba mencari tahu, jadi saya cari di beberapa titik, akhirnya saya disampaikan polisi, kakak saya ada di Posko Resmob Polda Sulsel," katanya.

Jadi saat itu saya langsung pergi ke posko Resmob Polda waktu Itu sekitar pukul 14.00 Wita. Saya tanya di situ, benar kakak saya ada, dan saat ini katanya  sementara dalam pengembangan penyidikan," tuturnya

Mendengar kabar tersebut dirinya merasa terharu dan merasa sedikit lega sehingga tak begitu khawatir. Dia pun kembali ke rumahnya. namun selang beberapa jam kami mendengar kabar kalau kakak saya meninggal dunia jadi saya merasa kaget dan heran pasalanya kakak saya ditangkap sekitar pukul 07.00 Wita dan saya dapat infonya meninggal sekitar pukul 15.00 Wita," terangnya sembari menunjukkan bukti telah melapor di Propam Polda, munculnya ke anehan saat kami himpun informasi dan ternyata kakak saya telah berada di Rumah Sakit Bhayangkara sekitar pukul 10.00 Wita.

"Artinya waktu saya ditanya sama polisi bawah kakak saya sementara diperiksa, kondisi sebenarnya sudah tewas," ucapnya

informasi awal kami dapat kakak saya ditangkap polisi atas dugaan kasus narkoba dan pencurian dana nasabah bank, tapi Itu saya heran dan anggap kebohongan karena informasi saya  terima lagi Kakak saya ditangkap atas tuduhan kasus pencurian uang senilai Rp 10 juta di sadel motor terparkir yang mana benar dan kalau memang kakak saya melakukan kejahatan berilah hukuman sesuai perbuatanya yang sudah di atur KHUP bukan  harus di hilangkan nyawanya kasian. Ujarnya

Atas dasar kejanggalan peristiwa yang di tuduhkan sampai kematian kakak saya yang tak wajar  kami pun telah mendapatkan nama-nama oknum polisi yang terlibat dalam penangkapan itu dan melaporkannya ke Propam Polda Sulsel,Kami sangat berharap pada Bapak Kapolda agar anggotanya tetap mengedepankan profesional menangani laporan kami di propam polda dan di beri kejelasan dan jika terbukti oknum itu menyalahi kode etik atau ada pelanggaran HAM oknum tersebut harus mempertanggung jawabkan  atau sanski sesuai aturan institusi kepolosian atas kematian kakak saya yang tidak wajar.

Selain itu Saya juga berencana melaporkan persoalan ini ke Komnas HAM. agar transparansi dari pihak polisi atas kematian kakak saya yang saya yakini karena di duga  dianiaya terungkap  dan pelakunya bertanggung jawab, Ujarnya  (red**)

Dengan Samapta Periodik, Fisik Prajurit Kodim1426/Takalar Teruji dan Terukur

On 7:19 AM


InspiratorRakyat.Com, Takalar - Untuk mengukur sejauh mana Kesamaptaan Prajurit Kodim 1426/Takalar dilaksanakan kegiatan Samapta Periodik II, Tahun 2020, di Lapangan Makkatang Krg Sibali Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar, Rabu (29/7/2020).

Kesamptaan jasmani yang baik merupakan modal utama dalam mendukung keberhasilan tugas pokok TNI AD, dimana kali ini diikuti oleh seluruh anggota dari Kodim 1426 Takalar, Minvetcad Takalar dan anggota Subdempom Takalar.


Kegiatan Samapta ini dipimpin Kajasrem 141/Tp Kapten Arh Udin Syarif, yang dilaksanakan dari tanggal 29 Juli 2020.

Sebelum kegiatan dimulai, diawali dengan pengecekan personel yang akan melaksanakan tes Samapta kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan awal untuk mengukur tensi dan denyut nadi bagi para peserta.

Beberapa item yang dinilai dalam tes kesamaptaan Jasmani, yaitu lari jarak tempuh selama 12 menit untuk kesegaran A dan kesegaran B meliputi Pull Ups, Sit Ups, Push Up, Lunges dan Shuttle Run serta ketangkasan renang sejauh 50 meter dan Postur.

Kajasrem 141/Tp mengatakan, pembinaan fisik dalam menghadapi kesamaptaan jasmani bagi prajurit ini mengacu pada program-program dari Komando Atas dan dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. “Pembinaan dilaksanakan meliputi aerobik rutin tiap hari Selasa, Kamis dan Jum’at,” ujarnya.

“Program pembinaan fisik harus dilaksanakan secara serius sehingga akan mendapat hasil nilai yang maksimal,” tegas Kajasrem. (Sahabuddin Jaya)

Kapolres Luwu utara Bagikan Air Bersih Secara Langsung Kepada Korban Banjir Bandang

On 7:13 AM


InspiratorRakyat.Com, Lutra - Kapolres Luwu Utara AKBP Agung Danargito.S.IK. M.Si membagikan langsung Air bersih dan Air siap minum Kepada warga pengungsi bertempat Posko Pengungsian Panampung Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara. Selasa (28/07/2020) Pukul 08.40 Wita.

Kapolres Luwu Utara AKBP Agung Danargito mengatakan Mobil Water Treatment di desain khusus untuk penanganan bencana dengan mengolah air keruh sehingga menjadi air bersih siap minum guna membantu ribuan masyarakat pengungsi banjir bandang, dalam hal mengatasi krisis air bersih di Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.


"Lanjut Kelebihan mobil water treatment ini, kata Kapolres Luwu Utara, air yang akan diproses bisa diambil dari air yang keruh untuk menjadi air yang siap digunakan untuk diminum, ataupun digunakan untuk memasak dan lain-lain.

Mobil Water Treatment ini komposisinya menampung 2000 Liter perjam setelah dilakukan pengolahan persentasinya 65 - 35%, 65 jadi air bersih bisa di manfaatkan untuk air masak dan air untuk mandi, 35% itu air yang sudah bisa langsung dikonsumsi diantara bisa untuk air galong dan air panas, memang ada satu pembuangan air yang memang tidak bisa digunakan dan harus dibuang, jadi jumlah 2000 Liter itu yang di olah bisa di produksi sampai 300 liter yang siap di konsumsi itulah jadi air galong dan air panas.

"Semoga dengan adanya Mobil Water Treatment ini warga dapat menikmati air yang layak untuk di konsumsi dan tidak kesulitan air  bersih."Tutup Kapolres Luwu Utara AKBP Agung. (Sahabuddin Jaya)

Tim Korbinmas Baharkam Polri Gelar Pelatihan Peningkatan Kemampuan Bhabinkamtibmas di Polres Takalar

On 7:06 AM


InspiratorRakyat.Com, TAKALAR - Tim dari Korbinmas Baharkam Polri dipimpin Kasubdit Bhabinkamtibmas Kombes Pol. Nasrun Fahmi, S.H., M.Si. menggelar pelatihan peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas di Aula Mapolres Takalar di Jl. H. M. Daeng Manjarungi No. 1 Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa (28/07/2020).

Turut dalam Tim Korbinmas Baharkam Polri Kombes Pol. Hendi Handoko, M.M. Kabagopsnalev, AKBP R. Suryani Siahaan, S.TH. Kasilatpuan Subdit Bhabinkamtibmas Korbinmas Baharkam Polri.

Pelatihan peningkatan kemampuan dalam rangka optimalisasi kinerja Bhabinkamtibmas di pusatkan di Polres Takalar.

Kombes Pol. Nasrun Fahmi, S.H., M.Si. sebangai ketua tim menjelaskan bahwa pelatihan ini sangat penting dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas mengingat Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak dalam memciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

"Pada pelatihan ini, Bhabinkamtibmas dibekali dengan berbagai kemampuan seperti, komunikasi efektif, deteksi dini, problem solving dan berbagai kemampuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Kombes Pol. Nasrun Fahmi.

Semoga dengan peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas, segala permasalahan yang muncul dimasyarakat dapat teratasi demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. (Sahabuddin Jaya)

Kapolres Luwu utara Bagikan Air Bersih Secara Langsung Kepada Korban Banjir Bandang

On 1:04 AM


InspiratorRakyat.Com, Kapolres Luwu Utara AKBP Agung Danargito.S.IK. M.Si membagikan langsung Air bersih dan Air siap minum Kepada warga pengungsi bertempat Posko Pengungsian Panampung Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara. Selasa (28/07/2020) Pukul 08.40 Wita.

Kapolres Luwu Utara AKBP Agung Danargito mengatakan Mobil Water Treatment di desain khusus untuk penanganan bencana dengan mengolah air keruh sehingga menjadi air bersih siap minum guna membantu ribuan masyarakat pengungsi banjir bandang, dalam hal mengatasi krisis air bersih di Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.


"Lanjut Kelebihan mobil water treatment ini, kata Kapolres Luwu Utara, air yang akan diproses bisa diambil dari air yang keruh untuk menjadi air yang siap digunakan untuk diminum, ataupun digunakan untuk memasak dan lain-lain.

Mobil Water Treatment ini komposisinya menampung 2000 Liter perjam setelah dilakukan pengolahan persentasinya 65 - 35%, 65 jadi air bersih bisa di manfaatkan untuk air masak dan air untuk mandi, 35% itu air yang sudah bisa langsung dikonsumsi diantara bisa untuk air galong dan air panas, memang ada satu pembuangan air yang memang tidak bisa digunakan dan harus dibuang, jadi jumlah 2000 Liter itu yang di olah bisa di produksi sampai 300 liter yang siap di konsumsi itulah jadi air galong dan air panas.

"Semoga dengan adanya Mobil Water Treatment ini warga dapat menikmati air yang layak untuk di konsumsi dan tidak kesulitan air  bersih."Tutup Kapolres Luwu Utara AKBP Agung. (Sahabuddin Jaya)

DP : Demi Politik, Menjadi Awal Dari Sebuah Bargening Politik

On 8:12 PM


InspiratorRakyat.Com, Makassar - Politik--DP itu seperti uang panjar kalau kita beli motor dan mobil secara kredit, bisa juga DP itu Demi Politik dan bisa juga DP itu Demi Popularitas.

Tapi apapun itu, bagi saya DP lakukan adalah jalan terbaik politiknya.. kita harus hargai dan salut.. meski di lakukan dengan berbagai cara yang sudah pasti bagi DP baik tapi bagi lawan politiknya tidak baik.Senin 27/07/2020

DP dulu setau saya adalah kawan dengan pak ACO dan jadi lawan entah karena apa? hanya DP, Aco dan TUHAN yang tau..hehehe...

Di PILGUB SULSEL juga DP dekat dengan PUNGAWA tapi seketika berubah karena DP dukung pak NA yang merupakan bupati berprestasi dari selatan sulawesi selatan dan berpaket dengan adik pak amran mantan menteri pertanian.. tapi itulah DP dengan segala kelebihannya.

DP juga di serang berbagai kampanye negatif, seperti pohon ketapang, kasus gendang dua.. fee 30 persen, dan berbagai kasus korupsi di kota makassar.. tapi bagi saya DP bersih karena tidak ada lembaga hukum satupun yang bisa buktikan DP terbukti melakukan korupsi

DP pernah maju sebagai bakal calon gubernur di gorongtalo, tapi malah terpilih sebagai walikota makassar dan di lantik sehari setelah pak aco di tetapkan tersangka oleh KPK yang saat itu diketuai pak abraham samad.. tapi sekali lagi itulah DP dengan segala kesuksesan politiknya,"Beber Jabal

Di NASDEM DP tiba tiba pindah ke GERINDRA dan dapat KTA serta rekomendasi maju sebagai bakal calon walikota makassar 2020.. sekali lagi itulah DP dengan kekuatan komunikasi politiknya, tepat bagi saya DP adalah arsitektur berjiwa politik,"Pungkas Jabal Nur

"DP kita doakan sampai di KPU dan jadi kawan demokrasi bagi bakal calon lain yang lagi berburu partai menuju KPU"

Tulisan ini saya tulis, sambil ngopi.. kopi toraja hitam tanpa gula.. isi waktu sambil tunggu kabar dari sekjen DPP salah satu Partai,"

Bagi saya, pilkada makassar adalah ujian kita berpolitik tanpa saling jatuhkan dan tanpa saling buka bobrok karena masalah sebenarnya di makassar adalah rakyat butuh walikota yang berpihak pada kepentingan rakyat,"Tegas Jabal Nur kepada awak media

Rakyat makassar butuh walikota yang tidak disetir oleh kepentingan modal dan kelompok tertentu..

Jakarta, 27 Juli 2020

Penulis :
JABAL NUR, S.Pt
ALUMNI PETERNAKAN UNHAS
Editor : Sahabuddin Jaya

PPWI Segera Launching Pewarta Coffee di Atrium Pondok Gede Bekasi

On 7:51 PM


InspiratorRakyat.Com, Bekasi - Dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya yang ada di internal PPWI, yang melingkupi SDM, SDA, dan sumber daya jaringan yang sudah terbentuk selama ini, PPWI Nasional akan meluncurkan program baru yang disebut PPWI-Preneur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan entrepreneurship setiap anggota PPWI dan keluarganya, termasuk masyarakat di lingkungan masing-masing agar dapat bertumbuh menjadi warga yang bersemangat, energik, cerdas, kreatif, dan produktif.

Salah satu wujud dari PPWI-Preneur adalah dalam bentuk kerja-sama bisnis, baik murni maupun semi-bisnis, dengan berbagai pihak, baik di lembaga formal maupun non-formal, baik kelompok maupun individual. Contoh kongkrit dari program PPWI-Preneur, dalam waktu sangat dekat ini, Senin, 27 Juli 2020, PPWI bekerjasama dengan Manajemen Artium Pondok Gede (APG) Bekasi, akan melakukan soft-launching pembukaan coffee shop ‘Pewarta Coffee’ bertempat di Lt. 1 Gedung APG, Jl. Jatiwaringin No. 1 Kota Bekasi, Jawa Barat.

Selain itu, masih dalam pola kerjasama dengan APG, Konsorsium PPWI-APG akan merekrut dan membina para pengusaha UMKM di Kota Bekasi dan seputaran Jabodetabek. PPWI mendapatkan kepercayaan dari Manajemen APG untuk memanfaatkan tidak kurang dari 295 space (ruangan) di Gedung APG, yang terdiri dari 70 unit toko, 125 unit kios, 85 unit counter, dan 15 unit los.

DPN PPWI berharap kepada seluruh anggota PPWI, khususnya di Jabodetabek dapat memanfaatkan program PPWI-Preneur ini dalam rangka membangun dan mengembangkan usahanya. “Konsorsium PPWI-APG akan berusaha membantu menfasilitasi kebutuhan para usahawan UMKM APG nantinya melalui Kementerian terkait,” ungkap Sekjen PPWI Nasional, Fachrul Razi, kepada media ini, Minggu, 26 Juli 2020.

Sementara itu, ketika diminta penjelasan lebih jauh tentang program PPWI-Preneur ini, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke menyampaikan bahwa kondisi sulit akibat pandemik Covid-19 harus direspon dengan baik, bukan larut dalam ketidak-pastian hidup. “Momentum Covid-19 harus dijadikan batu loncatan untuk melakukan berbagai terobosan kreatif dan indovatif yang memberikan ruang bagi semua warga tetap bersemangat menjalani hidupnya. PPWI saat ini mulai mengembangkan program PPWI-Preneur sebagai jawaban atas persoalan ekonomi anggota-nya maupun masyarakat secara keseluruhan. Kolaborasi dan kerjasama PPWI dengan APG dapat menjadi salah satu model yang dikembangkan dalam PPWI-Preneur ini,” ungkap Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu optimis.

Pada kesempatan itu, Wilson juga mengundang rekan PPWI dan jurnalis untuk berkenan mengunjungi Pewarta Coffee pada saat soft-opening, Senin, 27 Juli 2020 di Gedung APG Lt. 1. “Jika belum sempat hadir di acara soft-openingnya Senin besok, yaa mungkin di hari-hari berikutnya. Kita bisa santai diskusi, tukar pikiran sambil menikmati sajian kopi berbagai rasa di Pewarta Coffee,” tutup tokoh pers nasional ini ramah. (APL/Red)

JBMI: Banyak Kesamaan Jokowi dengan Tuan Syekh Ibrahim Sitompul

On 7:46 PM


InspiratorRakyat.Com, Jakarta - Ketua Umum DPP Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI), H. Albiner Sitompul, menyatakan bahwa terdapat banyak kesamaan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul, pemimpin Nagori Janjiangkola di masa lalu di Tanah Batak. Baik Jokowi maupun Ibrahim Sitompul, kata Albiner, sama-sama pemimpin yang dipilih oleh rakyat, berkarisma, zuhud terhadap kebendaan dunia, dan fokus memikirkan kepentingan nasional.

“Perbedaannya, mereka berada dalam dua masa yang berlainan. Presiden Jokowi pada masa Indonesia merdeka, sedangkan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul pada masa pemerintahan Hindia-Belanda,” kata Albiner melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi media ini, Kamis (23/7/2020).
Albiner yang pernah menjabat sebagai kepala Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Kepresidenan, menjelaskan bahwa baik Presiden Jokowi maupun Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul sama-sama menerapkan kebijakan yang mempengaruhi dunia internasional, pada masa yang berbeda. Albiner mengaku pernah merasakan kepemimpinan Presiden Jokowi saat menjabat kepala BPMI Sekretariat Kepresidenan. Dia juga mengamati kebijakan Jokowi sampai saat ini, yang mengutamakan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Presiden Jokowi adalah pribadi yang ramah, sederhana, cerdas, dan berani mengambil kebijakan tegas untuk kepentingan bangsa dan negara. Kepribadian Presiden Jokowi hampir serupa dengan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul yang adalah seorang sufi,” jelas Albiner.

Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul, kata Albiner lagi, pernah difitnah dan dipenjarakan oleh pemerintah Hindia Belanda ketika dicalonkan sebagai Kepala Nagori Jangjiangkola. Nagori Janjiangkola adalah sebuah wilayah kenegerian otonom di masa lalu yang berada di seputaran daerah Danau Toba, hingga ke bagian selatan dan pesisir barat Sumatra Utara.

Nagori Janjiangkola merupakan kerukunan delapan huta (desa) yang dirancang oleh delapan raja huta. Kedelapan raja huta tersebut adalah Raja Oppu Eret Sitompul (Ayahanda Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul) dari Raja Lobu Handis, Raja Alias Sihombing dari Raja Lobu Balimbing, Raja Hepeng Sihombing dari Raja Janjinauli Angkola, Raja Salomo Sihombing dari Raja Lobu Longat, Raja Pandua dari Raja Sait Nihuta, Raja Simson Sitompul dari Raja Lumban Dolok, Raja Esson Hutapea dari Raja Lobu Sipurik-purik, dan Raja Paet Sarumpaet dari Hutanagodang. Para raja huta ini bergabung dan terikat dalam satu perjanjian Nagori Janjiangkola.

Atas amanah masyarakat dan kehendak Allah SWT, Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul tetap terpilih sebagai Kepala Nagori Janjiangkola. Segala serangan fitnah yang dilancarkan penjajah Belanda terhadap sang sufi ini tidak mempan sama sekali. Rakyat kedelapan huta di Nagori Janjiangkola tetap menaruh kepercayaan kepada pemimpin mereka Tuan Syekh Ibrahim Sitompul.

Sebagai Putra Batak, Syèkh Ibrahim memegang teguh dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu adalah filosofi atau wawasan sosial-kultural yang menginpirasi tata hidup dan budaya masyarakat Batak. Dalihan Na Tolu menjadi kerangka dasar dala pengembangan struktur kekerabatan yang umumnya didasarkan pada pertalian darah dan hubungan perkawinan yang mempersatukan masyarakat Batak secara keseluruhan.

Presiden Jokowi, menurut Albiner, amat mengagumi budaya dan adat-istiadat Batak yang beragam, tapi tetap harmonis. “Dalihan Na Tolu sebagai salah satu perekat keberagaman dan keharmonisan suku Batak. Saya yakin nilai-nilai luhur budaya Batak sejalan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Saya yakin budaya di sini tidak menyukai ujaran kebencian, caci maki yang sering kita lihat di media sosial. Umpatan, fitnah, saling menjelekkan, saling mencela, itu bukan budaya kita. Saya kadang-kadang berpikir, apakah ini didorong infiltrasi asing yang ingin memecah-belah kita lewat media sosial. Itu bukan budaya dan karakter bangsa kita yang penuh dengan kesantunan dan kesopanan,” jelas Albiner mengutip pidato Presiden Jokowi pada Silatnas JBMI di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Maret 2017 lalu. (APL/Red)

Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Diamankan Resmob Polda Sulsel

On 7:41 PM


InspiratorRakyat.Com, Makassar - Berdasarkan aduan masyarakat di Polsek Makassar Polrestabes Makassar, Jajaran Resmob Polda Sulsel mengamankan Trisno alias pinno, 18 tahun, alamat Jl. Kelapa tiga Kota makassar atas kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Sulsel Kombes Pol Didik Agung Widjanarko, S.I.K.,M.Si. membenarkan bahwa jajarannya telah mengamankan pelaku pencurian, Sabtu (25/7/2020).


Kombes Pol Didik menambahkan kronologis kejadian diketahui Kamis, tanggal 23 Juli 2020 sekitar Pukul 20.45 WITA, Berdasarkan hasil lidik anggota Resmob Polda Sulsel bahwa diduga pelaku pelaku pencurian berada di disekitar Jl. Kelapa Tiga Kota Makassar.

"Anggota langsung menuju tempat yang dimaksud dan berhasil mengamankan Trisno alias Pinno, selanjutnya tersangka dibawa ke Posko Resmob Polda Sulsel untuk diinterogasi lebih lanjut," ungkap Kombes Pol Didik.

Dari hasil penangkapan tersebut anggota Resmob Polda Sulsel belum mendapatkan b barang bukti, Anggota masih mendalami kasus tersebut guna menemukan barang bukti dari hasil curian.

Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo, S.I.K.,M.Si., mengungkapkan dari hasil interogasi bahwa benar pelaku melakukan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan di 7 tempat yang berbeda antara lain :

1. Tkp veteran, dengan cara jambret, berhasil mengambil hp vivo warna merah, sekitar bulan 9 2019.

2. Tkp gunung nona, dengan cara jambeet, berhasil oppo, sekitar 10 2019.

3. Tkp rappocini, dengan cara jambeet, berhasil mengambil hp xiomi warna putih, sekitar bulan 10 2019. (Bb di kelapa 3)

4. Tkp sukaria, dengan cara jambret, berhasil mengambil hp oppo warna hitam, sekitar bulan 9 2019.

5. Tkp pettarani, dengan cara jambret, berhasil mengambil hp xiomi warna hitam, sekitar bulan 6 2019.

6. Tkp veteran, dengan cara jambrer, berhasil mengambil hp blackberry warna hitam, sekitar bulan 7 2019.

7. Tkp pasar karuwisi, dengan cara jambret, berhasil mengambil tas yang berisikan uang sebesar rp. 400.000, sekitar bulan 8 2019.

"Hasil pemeriksaan dia mencuri. Dia kita jerat dengan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan," ungkap Kabid Humas.

Selanjutnya Anggota Resmob Polda Sulsel berkoordinasi dengan Polsek Makassar untuk penyerahan tersangka. (Sahabuddin Jaya)

PPWI Akan Selenggarakan Diklat dan Sertifikasi Profesi Mediator September Mendatang

On 8:32 PM


InspiratorRakyat. Com, Jakarta – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) akan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Sertifikasi Profesi Mediator bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang direkomendasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut rencana, program diklat dan sertifikasi ini akan berlangsung pada tanggal 31 Agustus hingga 4 September 2020 mendatang, di Hotel Ibis Slipi, Jakarta Barat.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PPWI melalui Divis Hukum dan Advokasi PPWI, Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH, kepada redaksi melalui saluran komunikasi WhatsApp-nya, Sabtu, 25 Juli 2020. “Atas arahan Pembina PPWI, Dr. Syahlan, SH, MH, kita akan menyelenggarakan diklat dan sertifikasi profesi mediator. Kegiatan ini nantinya dilaksanakan bersama para assessor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Mediator yang diberi kewenangan oleh Mahkamah Agung, rencana dengan IICT,” terang Dolfie Rompas.

Selanjutnya, Dolfie yang berprofesi sebagai pengacara itu menjelaskan bahwa mediator sangat dibutuhkan dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum di masyarakat, terutama pada kasus perdata dan delik aduan. “Mediator adalah seseorang yang membantu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Orang yang memiliki kompetensi sebagai mediator sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum di tengah masyarakat,” jelas Dolfie Rompas.

Di tempat terpisah, Ketua Umum PPWI menyampaikan bahwa gagasan untuk menyelenggarakan diklat dan sertifikasi profesi mediator ini didukung penuh oleh para praktisi hukum antara lain Dr. Syahlan, SH, MH yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Barat. “Bapak Dr. Syahlan sangat mendukung ide ini dan nantinya akan turun langsung sebagai narasumber dalam diklat dan sertifikasi mediator bersama-sama dengan kolega Beliau para assessor mediator lainnya,” ungkap Wilson Lalengke, 25 Juli 2020.

Terkait materi diklat, Wilson menjelaskan bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan diklat dan sertifikasi bidang mediator, pihaknya telah menyusun silabus dan materi pokok diklat. “Para peserta diklat akan dibekali dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan sebagai mediator. Materinya antara lain: Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pengenalan Alternative Dispute Resolution (ADR), Analisis Konflik, Komunikasi yang Efektif, Pengantar Negosiasi, Strategi Negosiasi (Position Based vs. Interest Based), Pengantar dan Tahapan Mediasi, Teknik dan Skill Mediator, Penyusunan Agenda, Kaukus dan Merancang Kesepakatan, dan Kode Etik & Simulasi Kasus,” beber alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Selain itu, lanjut Wilson, para peserta akan mengikuti pre test dan post test (ujian teori), role play (ujian praktek), menganalisa konflik dan teknik mapping, serta praktek teknik negosiasi dan solusi konflik. “Melihat materinya yang presentase kegiatan praktek lebih banyak daripada teori, maka diklat ini dilaksanakan secara tatap muka langsung. Tidak efektif jika dilaksanakan secara daring,” kata Wilson lagi.

Untuk itu, jumlah peserta dibatasi dan harus disiplin dalam menerapkan protocol kesehatan di masa pandemic Covid-19 selama mengikuti diklat dan ujian sertifikasi profesi mediator. “Kita rencanakan 1 kelas maksimal 25 orang. Semua peserta harus mematuhi protocol kesehatan selama diklat dan ujian sertifikasi,” ujar alumni pasca sarjana dari Birmingham University Inggris itu.

Terkait persyaratan peserta dan jadwal pendaftaran, Wilson menjelaskan bahwa persyaratan pendidikan minimal SLTA sederajat, dan boleh dari semua kalangan. “Persyaratan pendidikan minimal SLTA. Semua profesi dan latar belakang dapat mengikuti diklat dan mengambil ujian sertifikasi profesi mediator. Kita buka kesempatan seluas-luasnya bagi semua kalangan untuk mendaftar, mulai dari sekarang hingga seminggu sebelum pelaksanaan diklat,” jelas Wilson.

Bagi warga masyarakat yang berminat menjadi mediator, silahkan menghubungi panitia pelaksana di Sekretariat PPWI Nasional pada nomor telepon 021-53668243 (Mbak Wina), 081319637555 (Dolfie Rompas), atau 081371549165 (Shony). (APL/Red)

LAKSUS Desak Kejati Seret Oknum Pejabat yang Eksploitasi Hutan Mapongka

On 8:26 PM


InspiratorRakyat.Com, MAKASSAR, UJUNGJARI–Lembaga Antikorupsi Sulsel (LAKSUS) mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk menyeret oknum pejabat serta mantan pejabat di Tana Toraja, yang terbukti mengklaim serta melakukan eksploitasi di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka, Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja.Jum’at 24/07/2020

Direkur LAKSUS, Muh Ansar, Jumat (24/07/2020) menegaskan, pihaknya melakukan pengawalan melekat dalam penanganan perkara ini. Dari hasil investigasi yang dia lakukan ditemukan ada indikasi oknum pejabat Pemkab Tana Toraja yang mengekspolitasi lahan di Kawasan Hutan Produksi Mapongka. Oknum pejabat itu, kata Muh Ansar, terindikasi memiliki tiga titik lahan di Mapongka, satu diantaranya telah berdiri bangunan berupa villa. Dua lainnya telah dieksploitasi dengan melakukan penimbunan serta pemerataan tanah.
Eksploitasi lahan itu diduga dilakukan pada awal tahun 2018.

“Dari hasil penelusuran pada tahun 2017, lokasi itu sebelumya semak semak, namun sekarang semak semak sudah habis dieksploitasi,” tukasnya.

Kata Muh Ansar, tiga lahan itu tidak memiliki sertifikat. “Apa pun dalilnya, mereka telah melakukan eksploitasi di dalam kawasan hutan milik negara tanpa izin. Oknum pejabat ini harus diseret ke hadapan hukum,” tegas Muh Ansar.

Lebih jauh Muh Ansar menguraikan, pembangunan Villa oleh oknum pejabat itu, telah merusak dan mengalihfungsikan kawasan hutan produksi. Yang juga harus menjadi atensi aparat penegak hukum apakah pembangunan villa itu memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemkab Toraja serta izin dari Kementrian Lingkungan Hidup. Bukan hanya itu, mobilisasi serta operasional alat berat ke lokasi villa di Mapongka juga menjadi tanda tanya.

“Kejati harus mengusut apakah alat berat yang digunakan masuk Mapongka adalah milik pemerintah daerah atau swasta. Kalau milik pemerintah maka bisa menjadi masalah karena menggunakan fasilitas negara mengeksploitasi hutan negara. Kami menduga ada unsur penyalahgunaan wewenang,” tegas Muh Ansar.

Hutan Mapongka, kata Muh Ansar, sama sekali tidak bisa dieksploitasi. Wilayah ini sebagai penyangga air untuk Bandara Toraja. Jika hutan rusak, maka bencana longsor dan banjir akan menghantam bandara dan kita akan kehilangan aset bandara yang nilainya ratusan miliar.

“Negara harus hadir mengatasi masalah ini. Perambah hutan harus dihentikan. Apalagi kalau yang melakukan adalah pejabat, maka mereka harus dihukum berat,” tandas Muh Ansar.

Sejatinya, kata Muh Ansar, Gakkum KLH Wilayah Sulawesi turun bersama Kejati melakukan penyelidikan. Gakkum KLH khusus menyeret mereka yang melakukan perambahan hutan dan kejati mengusut penyalahgunaan wewenang pejabat yang menerbitkan sertifikat di kawasan hutan.

Diketahui, Kejaksaan Tinggi Sulsel telah menaikan kasus pensertifikatan lahan hutan produktif terbatas Mapongka yang ada di Tanah Toraja.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar belum lama ini mengatakan pihaknya telah menemukan adanya bukti – bukti terjadinya tindak pidana dalam kasus Hutan Mapongka ini.

“Iya itu sudah kita naikan ke tahap penyidikan,” katanya.

Kata Firdaus saat ini pihaknya terus mendalami kasus tersebut guna menemukan adanya oknum yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

“Belum ada tersangka, tapi kita harap tim dapat bekerja cepat untuk menemukan tersangka dalam kasus ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Penyidik bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) telah memeriksa Wakil Bupati (Wabup) Tana Toraja, Victor Datuan Batara terkait kasus dugaan peralihan status kawasan hutan Mapongka yang merupakan akses jalan masuk menuju Bandara Buntu Kunik, Kabupaten Tana Toraja menjadi kawasan bukan hutan.

“Iya baru saja saya diambil keterangannya,” kata Wabup Tana Toraja, Victor saat ditemui di Kantor Kejati Sulsel, Senin (6/7).

Kata Victor dirinya dipanggil dalam kapasitas sebagai pemerintah setempat untuk menjelaskan duduk perkara mengenai status lahan Mapongka tersebut.

Ia membenarkan bila di hutan produksi terbatas itu marak dijumpai masyarakat yang sering keluar masuk.

“Di sisi lain agak susah karena sudah ada sebagian masyarakat yang telah memiliki sertifikat di dalam kawasan Hutan Mapongka tersebut,” katanya.

Ia pun menceritakan bila sebelum ditetapkannya hutan Mapongka sebagai kawasan hutan produktif terbatas oleh Kementrian lingkungan hidup tanah tersebut dikuasai secara turun temurun oleh hak ulaiat adat.

“Makanya berdasarkan hak ulaiat adat ini, beberapa orang yang merasa bagian dari dua daerah ini mengurus sertifikat dan keluar sertifikat itu,” katanya

Kata Ia pada tahun 2016 pihak pemerintah daerah telah mengajukan untuk pembebasan lahan di Hutan Mapongka. Namun Kementrian kehutanan hanya menyetujui sebanyak 103 Ha

“Karena disitu sudah ada pemukiman, lahan perkebunan, termasuk akses jalan masuk Bandara dan sejumlah fasilitas-fasilitas umum yang kita bangun diantaranya Makodim, Brimob, BMKG dan lainnya. 103 Ha inilah yang kita plot mana untuk fasilitas umum dan mana untuk area pemukiman yang sudah padat itu,” jelas Victor

Forum Mahasiswa Tana Toraja Mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk menuntaskan penanganan kasus perambahan dan penerbitan sertifikat di Hutan Mapongka.

Sebab berdasarkan investigasi yang mereka lakukan proses penerbitan sertifikat itu dimulai sejak tahun 2011. Dimana kata Format status hutan tersebut masih dalam status hutan produksi terbatas yang telah ditetapkan Kementrian Lingkungan Hidup Sejak Tahun 1993

“Setidaknya ada 70 persil sertifikat yang diduga dikeluarkan BPN, di sekitar areal hutan Mapongka dan 36 persil sertifikat dipastikan masuk dalam kawasan hutan yang dalam hal ini telah melanggar hukum,” kata kordinator Format Andirias Eka.

Sementara itu Akademisi Hukum, Ruslan Renggong mengatakan sudah tepat kejaksaan melakukan telaah berkaitan dengan status lahan yang disertifikatkan itu.

“Apakah status tanah tersebut milik negara atau bukan, kalau memang itu milik negara tidak boleh disertifikatkan pribadi, melanggar hukum itu, jangan sampai kemudian sewaktu waktu negara membutuhkan tanah tersebut untuk digunakan ternyata sudah ada sertifikat, kan negara harus membayar lagi padahal tanah tersebut merupakan tanah negara,” katanya

Ia mengatakan status hutan produktif terbatas bisa dialihkan, namun harus mendapat izin dari kementrian lingkungan hidup, dan prosesnya cukup rumit.

“Tapi kalau itu dipenuhi, harus dicocokan dulu, apakah sudah sesuai hutan yang diizinkan kementrian lingkungan hidup, dengsn yang terjadi dilapangan, karena banyak kasus juga itu kadang tidak sesuai, jadi saya rasa sudah tepat bila kejaksaan terlebih dahulu menelusuri status lahan tersebut,” tutupnya.

Sumber : Tim Investigasi LSM Laksus
Editor : Sahabuddin Jaya

Lelaki Gantung Diri Ini Motifnya

On 5:17 AM

Kasatreskrim Polres Takalar,  AKP Arham Gusdiar

InpiratorRakyat.Com, Takalar-- Penemuan mayat laki laki dalam posisi gantung diri di rumah Kandang ayam potong yang gegerkan Warga Lingkungan Sompu, Kelurahan Sombala, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar diduga karena permasalahan rumah tangga.

Jenazah gantung diri berinisial UN (20) warga  Tamasago, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, pertama kali ditemukan penjaga di dalam dapur rumah kandang ayam potong, Kamis (23/7) sekitar pukul 06.30 pagi tadi. Jum'at 24/07/2020

Kasat Reskrim Polres Takalar AKP Arham Gusdiar menuturkan korban diduga gantung diri karena permasalah dengan keluarganya.

"Hasil olah TKP dan keterangan saksi korban diduga cekcok dengan istrinya," kata Kasatreskrim saat dikonfirmasi oleh awak media, Kamis (23/7).

Kasat menambahkan, korban adalah rekan dari penjaga kandang ayam potong dan sudah beberapa hari numpang tidur di rumah kandang.

"Sudah 3 malam tidur disana. Indikasi awal karena cekcok, istrinya belum kita ambil keterangannya karena masih berduka, masih keterangan saksi-saksi," sebut AKP Arham Gusdiar.

Saat ini korban sudah berada dirumah duka untuk disemayamkan. Korban yang akan di visum untuk dilakukan penyelidikan ditolak oleh keluarga korban.

"Orang tuanya (mamanya) menolak untuk di visum. Sehingga dibawa ke rumah duka di Lingkungan Tamasago," Ungkap Kasatreskrim Polres Takalar

(Sahabuddin Jaya)

Personel Polres Takalar Jaga Ketat Pembayaran Lahan Bendungan Pammukkulu

On 5:13 AM


InspiratorRakyat.Com, TAKALAR - Kapolres Takalar AKBP Budi Wahyono, S.H., S.I.K., M.H., bersama Forkopimda Takalar menyaksikan langsung pembayaran pengadaan lahan Bendungan Pammukulu di Kantor Camat Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat (24/07/2020).

Pembayaran pengadaan lahan bendungan Pammukkulu Desa Ko’mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 33 bidang tanah dengan jumlah Dana yang di bayarkan Rp.4,044,515,600.

Pembayaran di laksanakan di aula Kantor Kecamatan Polut Kabupaten Takalar yang dijaga ketat personel Polres Takalar guna kelancaran pembayaran ganti rugi lahan bendungan Pammukkulu.

Kapolres Takalar AKBP Budi Wahyono dihadapan masyarakat menyampaikan bahwa berhubungan adanya sanggahan dari tujuh bidang ini perlu mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan sampai tuntas, oleh karena itu kita harus menyelesaikan permasalahan ini sesuai undang-undang yang berlaku dan jangan kita bertolak belakang dengan aturan dan untuk mencari pemecahan masalah ini solusi yang terbaik adalah mengecek langsung lahan yang mendapatkan surat Sanggahan dan memastikan siapa yang benar-benar bisa memiliki lahan tersebut.

“Kita wajib memberikan ganti rugi kepada yang betul betul yang berhak menerimah, jadi kami menyarankan agar pihak yang menyangga dan yang di sanggah Kita Sama Sama ke lokasi dari pada Kita bicara di atas meja," jelas Kapolres Takalar.

“Saya sampaikan siapapun yang melanggarkan hukum, saya tidak segan- segan menindaknya, apalagi berniat memiliki yang bukan hak nya, saya minta untuk mundur kalau tidak akan berhadapan dengan kami,” Tegas Kapolres Takalar. (Sahabuddin Jaya)

Seluruh Fraksi di DPRD Bantaeng Terima Perda Pertanggungjawaban APBD 2019

On 4:29 AM


InspiratorRakyat.Com, BANTAENG --- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng baru saja menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pemandangan akhir fraksi sekaligus penetapan persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah tengan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan  APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah masuk pada tahap pengambilan keputusan.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Hamsyah dan dihadiri oleh Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin selaku perwakilan eksekutif. Selain itu juga dihadiri oleh para unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Abdul Wahab dan 20 Anggota Dewan yang Terhormat.


Seluruh fraksi menerima dan menyetujui Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda. Penyampaian pemandangan akhir diawali oleh fraksi Karya Nurani Demokrasi Indonesia melalui Sekretaris fraksi, Muh. Sultan meminta Pemerintan Daerah mencari solusi guna menyelesaikan kelangkaan pupuk yang terjadi di Bantaeng.

Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera bersama Partai Kebangkitan Bangsa memberi apresiasi kepada Bupati Bantaeng beserta seluruh jajarannya atas kerja-kerja yang telah dilakukan khususnya atas capaian opini WTP yang telah diraih untuk kelima kalinya.

Namun juga memberi rekomendasi antara lain lebih memperhatikan tenaga honorer khususnya yang berprofesi sebagai tenaga pendidik, Pemda diharapkan mengalokasikan dana yang cukup untuk menjamin dana operasional guru-guru di sekolah. Juga rekomendasi yang meminta Bupati Bantaeng lebih awal menyiapkan pengganti Sekretaris Dewan, mengingat Sekwan DPRD saat ini akan memasuki masa purnabakti.

Setelah itu Partai Persatuan Pembangunan mengemukakan bahwa sajian informasi yang dikonsumsi publik saat ini membuat mayoritas publik cuek dan menjadi tidak percaya lagi dengan bahaya Covid-19, maka dari itu dikatakan perlu kecerdasan dan keberanian bagi kita semua untuk punya referensi pemahaman lengkap tentang apa dan bagaimana sesungguhnya Covid-19, guna mendorong keberanian kita untuk menyatakan sikap dengan tegas bahwa nyawa kita harus diselamatkan secara mutual simbiosis.

Terakhir Partai Amanat Nasional memberi rekomendasi kepada Pemda bahwa sebuah prencanaan pembangunan semuanya berawal dari data, maka dengan dasar itu, PAN mengharapkan di tahun 2020 Pemda memberi alokasi anggaran yang cukup ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pengelolaan data yang valid di seluruh tingkatan.

Sementara itu, Wakil Bupati Bantaeng, H Sahabuddin yang pada kesempatan itu membacakan sambutan Bupati, mengatakan bahwa hal ini memperlihatkan akselerasi atas komitmen kita bersama dalam rangka mengoptimalkan kinerja pemerintahan untuk pelayanan publik.

"Hal ini merupakan perwujudan tugas pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk mewujudkan masyarakat Bantaeng yang lebih sejahtera. Terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang telah meluangkan waktunya demi kesejahteraan masyarakat," katanya.